Dampak Oligarki Politik ke Ekonomi

Sumber: Kumparan.com

Oleh: Edo Segara Gustanto*

Pasca kemenangan pasangan nomor urut 2 versi Quick Count, pasangan Prabowo-Gibran sepertinya Indonesia berada dalam bayang-bayang Oligarki. Hal ini juga diungkap oleh Airlangga Pribadi Kusman, analis politik Universitas Airlangga Surabaya kepada media (15/2/2024) yang menilai bahwa pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang paling potensial tersandera kepentingan kaum oligarki.

Hal ini bisa terlihat saat kampanye, beberapa pengusaha besar ikut "cawe-cawe" di Pilpres 2024. Di kubu Prabowo-Gibran, misalnya, ada beberapa nama pengusaha besar seperti: Aburizal Bakrie, Hashim Djojohadikusumo, Erwin Aksa, dan Boy Thohir, Jusuf Hamka, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Puteri Kuswisnu Wardani.

Oligarki politik, dengan segala permasalahan dan kompleksitasnya, memiliki dampak yang tidak dapat diabaikan terhadap ekonomi sebuah negara. Dalam sistem oligarki, kekuasaan terpusat pada kelompok elit kecil yang mempertahankan kendali terhadap politik, dan sering kali juga ekonomi. Dengan demikian, efek ekonomi yang ditimbulkan oleh oligarki politik dapat dirasakan dalam berbagai aspek, mulai dari distribusi kekayaan hingga investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ciri dan Plus Minus Oligarki

Ciri-ciri oligarki yaitu (Nirwana Br. Bangun dan Teja Rinanda, 2022): (1). Suatu kelompok kecil di masyarakat mengendalikan dan memegang kekuasaan berdasarkan beberapa faktor yakni seperti kekayaan material, keluarga atau yang setara lainnya, (2). Terjadi kesenjangan di masyarakat yang tidak merata dalam hal kekayaan material. Karena itulah penguasa akan semakin kaya dan kemiskinan bisa meningkat, (3). Lekat dengan uang dan kekuasaan. Dengan kata lain ada uang apapun bisa dilakukan termasuk mendapatkan kekuasaan, (4). Hanya mempertahankan kekayaan dengan kekuasaan yang sudah diperoleh.

Kelebihan Oligarki yaitu: (1). Mendorong masyarakat untuk diberi kebebasan melakukan inovasi dan bekerja, (2) Kekuasaan yang terpusat sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan.

Kekurangan Oligarki yaitu: (1). Memicu konflik dan pemberontakan dari masyarakat akibat sistem oligarki yang tidak seimbang, (2). Kekuasaan akan terus dikuasai oleh kelompok elit tanpa ada pergantian. Karena segala cara dilakukan agar bisa mempertahankan kekuasaan atau jabatan mereka di Pemerintahan, (3). Penguasa akan semakin kaya.

Oligarki Ekonomi

Arti oligarki menurut Jeffrey A. Winters, Profesor dari Northwestern University menjelaskan mengenai oligarki dalam dua dimensi. Pertama, oligarki berdasarkan kekusaan serta kekayaan material yang disebut sulit untuk dipecah ataupun seimbangkan. Kedua, oligarki jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, walaupun memiliki status minoritas dalam suatu kelompok ataupun komunitas. Karena itulah arti oligarki menurut Winters menjelaskan bahwa kekuasaan tersebut sulit dipecah dan jangkauannya sistemik.

Oligarki ekonomi adalah kondisi di mana sejumlah kecil individu atau perusahaan memiliki kendali yang signifikan atas produksi, distribusi, dan kekayaan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini dapat terjadi di berbagai sektor ekonomi, seperti industri, keuangan, dan perdagangan.

Dalam sebuah diskusi yang digelar Megawati Institute dengan tema, "Bahaya Oligarki Ekonomi," Arif Budimanta (27/12/2017) mengatakan bahwa oligarki ekonomi menjelaskan, mengapa saat reformasi yang diharapkan adalah tegaknya demokratisasi serta keadilan ekonomi, namun yang terjadi saat orede baru adalah fenomena meningkatnya ketimpangan, terindikasi dari meningkatnya ketimpangan dalam berbagai bidang, termasuk penguasaan lahan atau tanah hingga aset keuangan.

Dampak Utama Oligarki Politik Terhadap Ekonomi

(1). Pengaruh terhadap Kebijakan Ekonomi: Oligarki politik cenderung memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan ekonomi, baik melalui korupsi maupun keterlibatan dalam kebijakan pemerintah. Ini bisa mengakibatkan kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan oligarki daripada kepentingan umum, seperti pengurangan pajak bagi kelas atas atau subsidi untuk industri tertentu yang dikuasai oleh oligarki.

(2). Pembatasan Persaingan: Oligarki politik sering kali mengendalikan akses ke sumber daya ekonomi dan pasar. Ini dapat menghasilkan monopoli atau oligopoli, yang pada gilirannya dapat mengurangi persaingan dan inovasi, serta merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi atau kualitas yang lebih rendah.

(3). Distribusi Kekayaan yang Tidak Merata: Sebagai kelompok elit kecil, oligarki politik cenderung memegang sebagian besar kekayaan dan kekuasaan ekonomi. Ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan ketegangan politik.

(4). Ketidakstabilan Ekonomi: Keterlibatan oligarki dalam kebijakan ekonomi atau kepentingan mereka dalam menjaga status quo ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan. Misalnya, kebijakan yang hanya melayani kepentingan oligarki atau kebijakan yang didasarkan pada rente ekonomi daripada produktivitas sebenarnya bisa merugikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

(5). Kurangnya Investasi dalam Infrastruktur dan Pendidikan: Oligarki politik cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi mereka, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan jangka panjang negara. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan inovasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

(6). Korupsi: Oligarki politik sering kali terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan ekonomi negara. Korupsi dapat mengurangi efisiensi ekonomi, menghambat pertumbuhan, dan menghasilkan biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen atau dana publik.

Dalam konteks global yang semakin terhubung, dampak oligarki politik terhadap ekonomi tidak hanya mengancam kemakmuran dalam negeri, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan negara di mata investor asing dan pasar global. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi dampak oligarki politik terhadap ekonomi merupakan langkah penting bagi negara-negara yang berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.[]

*) Akademisi & Peneliti Jurnal Publik