Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Antara Faedah dan Mudharat

Sumber: Kumparan.com

Di Indonesia, organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang menimbulkan beragam pandangan serta pro-kontra, mulai dari potensi manfaat yang bisa diperoleh hingga risiko yang mungkin timbul.

Hari-hari ini organisasi keagamaan Muhammadiyah, mendapatkan kritikan yang tajam karena akhirnya memutuskan untuk menerima pengelolaan tambang dari Pemerintah. Sebelumnya Nahdlatul Ulama (NU) yang dikritik, sampai-sampai ada yang bikin plesetan gambar Ulama Nambang (kebalikan dari kepanjangan NU).

Tidak hanya NU dan Muhammadiyah, belum lama PP Persatuan Islam (Persis) juga mengumumkan jika mereka menerima izin pengelolaan tambang dari Pemerintah. Bahkan Persis mengaku sudah menerima tawaran pemerintah tersebut sudah sejak awal.

Artikel ini akan membahas kedua sisi tersebut, yaitu faedah dan mudharat, yang mungkin terjadi ketika ormas keagamaan terlibat dalam pengelolaan tambang.

Faedah Ketika Menerima Izin Pengelolaan Tambang

Pemberdayaan Masyarakat Lokal:

Salah satu keuntungan utama dari keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang adalah pemberdayaan masyarakat lokal. Ormas sering kali memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial dan budaya di daerah tempat mereka beroperasi. Dengan demikian, mereka bisa menjadi jembatan antara perusahaan tambang dan masyarakat setempat, memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak masyarakat dilindungi.

Transparansi dan Akuntabilitas:

Ormas bisa memainkan peran sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa perusahaan tambang menjalankan operasi mereka dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Ini bisa membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri pertambangan, mengurangi potensi pelanggaran hukum dan korupsi.

Keberlanjutan Lingkungan:

Banyak ormas yang fokus pada isu-isu lingkungan. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan tambang bisa membantu memastikan bahwa operasi tambang tidak merusak lingkungan secara berlebihan. Ormas bisa mendesak perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik penambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Mudharat Menerima Izin Pengeloaan Tambang

Kepentingan Pribadi dan Politisasi:

Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa ormas mungkin memiliki agenda atau kepentingan tertentu yang bisa berpotensi merusak kepentingan umum. Politisasi pengelolaan tambang oleh ormas dapat mengarah pada konflik kepentingan yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

Kurangnya Keahlian Teknis:

Pengelolaan tambang memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam dan spesifik. Jika ormas tidak memiliki sumber daya atau keahlian yang cukup, keterlibatan mereka bisa menjadi kontraproduktif. Mereka mungkin tidak dapat memastikan operasi tambang dilakukan dengan cara yang aman dan efisien.

Risiko Konflik Sosial:

Keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang bisa memicu konflik sosial, terutama jika terdapat perbedaan pandangan antara ormas dan masyarakat setempat atau antara ormas dan perusahaan tambang. Konflik semacam ini bisa memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Rasionalisasi Ormas Keagamaan Ambil Izin Tambang

Berikut adalah beberapa alasan mengapa ada yang mungkin setuju dengan pemberian izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang:

Etika dan Moral:

Ormas keagamaan sering kali berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan tambang diharapkan dapat membawa standar etika yang lebih tinggi, memastikan bahwa operasi tambang dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Ini termasuk perlakuan yang adil terhadap pekerja, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal, dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan.

Komitmen terhadap Kesejahteraan Masyarakat:

Sebagai entitas yang sering kali memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ormas keagamaan mungkin lebih cenderung mengalokasikan keuntungan dari tambang untuk kepentingan komunitas lokal. Mereka bisa menggunakan pendapatan dari tambang untuk mendanai proyek sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga membawa manfaat langsung kepada masyarakat.

Kepercayaan Publik:

Ormas keagamaan biasanya memiliki basis pengikut yang luas dan dihormati. Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan tambang yang dilakukan oleh ormas tersebut. Kepercayaan ini penting dalam menghindari konflik sosial dan meningkatkan dukungan publik terhadap proyek tambang.

Pengelolaan Lingkungan yang Lebih Baik:

Banyak ormas keagamaan yang mengajarkan tanggung jawab untuk menjaga alam sebagai bagian dari ajaran spiritual mereka. Oleh karena itu, mereka mungkin lebih memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dan berusaha untuk menerapkan praktik-praktik penambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Transparansi dan Akuntabilitas:

Ormas keagamaan, dengan reputasi mereka yang sering kali menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, dapat berperan sebagai pengawas yang jujur dalam operasi tambang. Mereka dapat memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa keuntungan dari tambang tidak disalahgunakan atau dimonopoli oleh segelintir pihak.

Potensi Pemberdayaan Ekonomi:

Dengan mendapatkan izin untuk mengelola tambang, ormas keagamaan dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi bagi anggota komunitas mereka. Ini bisa menjadi sarana pemberdayaan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang mungkin kurang berkembang atau terpencil.

Keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dengan potensi manfaat dan risiko. Untuk memaksimalkan faedah dan meminimalkan mudharat, penting bagi semua pihak yang terlibat (termasuk pemerintah), perusahaan tambang, ormas, dan masyarakat setempat untuk bekerja sama secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, ormas keagaman bisa menjadi kekuatan positif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif.[]