Danantara: Peluang Ekonomi atau Jadi Tempat 'Bancakan' Elite Baru?

Ilustrasi gedung Danantara. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan Danantara, sebuah entitas investasi yang digadang-gadang akan menjadi instrumen baru dalam mengelola kekayaan negara secara lebih strategis. Dengan konsep Sovereign Wealth Fund (SWF), Danantara diharapkan dapat menarik investasi asing, memperkuat infrastruktur nasional, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Namun, di tengah ekspektasi besar ini, muncul pertanyaan mendasar: Apakah Danantara benar-benar akan menjadi motor penggerak ekonomi, atau justru berpotensi menjadi tempat bancakan oleh segelintir elite?

Mengapa pertanyaan ini muncul, karena dalam revisi Undang-undang (UU) BUMN yang baru tidak memberi ruang bagi penegak hukum untuk bisa mengaudit lembaga tersebut. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik. Bagi perusahaan persero akuntan publik ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan bagi perusahaan umum (Perum) akuntan publik ditetapkan oleh menteri.

Adapun BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat memeriksa perusahaan itu hanya kalau ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Potensi Ekonomi yang Besar

Secara teori, Danantara bisa menjadi instrumen yang kuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan model pengelolaan aset negara yang lebih profesional dan berorientasi jangka panjang, investasi dalam berbagai sektor strategis bisa lebih terarah dan berdampak signifikan. Jika dikelola dengan baik, Danantara dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global dan mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa terlalu bergantung pada utang luar negeri.

Danantara juga berpeluang meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses pendanaan yang lebih luas kepada masyarakat. Melalui skema yang transparan dan terjangkau, lebih banyak individu dan pelaku usaha dapat memperoleh modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Keberhasilan negara-negara lain dalam mengelola SWF bisa menjadi contoh, Norwegia, misalnya, dengan Government Pension Fund Global-nya, berhasil mengelola dana hasil eksploitasi minyak dan gas untuk kepentingan jangka panjang rakyatnya. Demikian pula dengan Temasek Holdings di Singapura yang secara aktif berinvestasi dalam berbagai sektor dan memberikan manfaat bagi perekonomian negaranya.

Ancaman Oligarki dan Korupsi

Dalam UU BUMN yang baru, presiden memiliki kewenangan dalam pengelolaan BUMN dan memberikan mandat atas saham seri A atau golden share milik pemerintah kepada Menteri BUMN. Sementara itu, saham seri B atau saham biasa dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menteri keuangan yang berperan sebagai pengawas BPI Danantara, mengatur skema penyertaan modal negara untuk BUMN, serta menjadi anggota komite penyelamatan BUMN.

Optimisme pembentukan Danantara tentu harus diiringi dengan kewaspadaan. Sejarah pengelolaan aset negara di Indonesia sering kali diwarnai oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengalaman buruk dalam pengelolaan BUMN dan skandal investasi lainnya harus menjadi pelajaran bahwa tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, Danantara bisa saja menjadi ladang bancakan bagi kepentingan politik dan bisnis segelintir elite.

Ketidakjelasan dalam mekanisme pengawasan serta risiko intervensi politik dalam kebijakan investasi menjadi kekhawatiran utama. Jika Danantara lebih banyak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu daripada untuk kepentingan rakyat, maka alih-alih membawa manfaat, entitas ini justru akan memperburuk ketimpangan ekonomi dan semakin memperkokoh dominasi oligarki dalam perekonomian nasional.

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam memastikan Danantara benar-benar menjadi peluang ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas. Publik harus diberikan akses informasi yang memadai mengenai bagaimana dana ini dikelola, ke mana investasi dialokasikan, serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memahami secara jelas manfaat dan risiko yang terkait dengan pengelolaan dana tersebut.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media sangat diperlukan dalam mengawasi kebijakan Danantara. Pengawasan dari berbagai pihak akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor yang transparan dan sesuai dengan kepentingan publik. Partisipasi aktif dari elemen-elemen ini juga dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Keterbukaan terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam menjamin Danantara tidak hanya menjadi alat bagi segelintir orang, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan adanya mekanisme evaluasi yang transparan dan responsif terhadap masukan publik, Danantara dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

Penutup

Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia jika dikelola dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, entitas ini bisa saja berubah menjadi ajang bancakan bagi segelintir elite yang ingin mengamankan kepentingan mereka. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam mengawal kebijakan ini sangatlah penting agar Danantara benar-benar menjadi berkah, bukan musibah, bagi perekonomian Indonesia.