Efisiensi, Efisiensi Ndasmu!

Dok. Pribadi/Edo Segara Gustanto

Dalam bidang ilmu ekonomi manajemen yang saya pelajari, kata efisiensi merupakan kata yang sangat krusial dan penting. Dua kata yang sangat akrab dalam telinga kami, efektif dan efisien. Efektif terkait dengan waktu, sedangkan efisiensi terkait dengan cost (biaya). Sayangnya, kebijakan memakan banyak korban.

Tadinya publik berharap banyak pada sebuah sistem yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel di dalam kata efisiensi yang digaungkan Prabowo. Namun, di bawah pemerintahan Prabowo, kebijakan efisiensi justru menjadi momok bagi para pekerja/karyawan di instansi Pemerintahan.

Alih-alih ingin memotong anggaran yang boros dan menekan belanja yang tidak perlu, efisiensi yang dicanangkan justru berujung pada pengurangan besar-besaran tenaga kerja di berbagai sektor Pemerintahan.

Perbaiki Sistem Manajemen Anggaran Negara

Di atas kertas, pengurangan tenaga kerja ini mungkin terlihat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi. Pemerintah berdalih bahwa digitalisasi dan otomatisasi akan mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak instansi yang akhirnya kekurangan tenaga untuk pelayanan publik karena tidak memiliki dana yang cukup.

Selain itu, kebijakan ini tidak disertai dengan solusi nyata bagi mereka yang terdampak. Tidak ada program transisi yang memadai, tidak ada jaminan bahwa mereka yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan peluang baru. Para pegawai yang kehilangan pekerjaan dibiarkan bertahan sendiri di tengah ketidakpastian ekonomi.

Jika benar efisiensi adalah tujuan, maka seharusnya yang pertama kali diperbaiki adalah sistem manajemen anggaran negara, bukan justru mengorbankan rakyat kecil. Jika efisiensi hanya menjadi alasan untuk memotong hak pekerja tanpa menyentuh inti permasalahan, maka sesungguhnya ini bukanlah efisiensi yang sesungguhnya, melainkan pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat.

Dari Ndas (Kepala) Dulu yang dihemat dan diperbaiki

Kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo demi menjalankan program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi sorotan. Dalam upaya mengalokasikan anggaran untuk program strategis tersebut, pemangkasan anggaran justru lebih banyak menyasar pekerja pemerintahan di level bawah, menimbulkan ketimpangan yang perlu dicermati.

Efisiensi anggaran adalah langkah penting, tetapi mengapa yang dikorbankan justru mereka yang paling rentan? Jika pemangkasan dilakukan, semestinya dimulai dari "ndas" atau kepala, bukan dari bagian bawah yang sudah lebih dulu merasakan beratnya beban ekonomi.

Langkah ini menimbulkan beberapa pertanyaan kritis:

Pertama, apakah efisiensi benar-benar dilakukan secara adil? Seharusnya, pemotongan anggaran tidak hanya menyasar pegawai kecil, tetapi juga pada pos-pos anggaran besar yang mungkin kurang esensial.

Kedua, apakah ada upaya reformasi birokrasi yang lebih efektif? Alih-alih memangkas gaji atau tunjangan pekerja level bawah, efisiensi bisa dilakukan dengan merampingkan birokrasi yang gemuk dan membebani anggaran.

Ketiga, bagaimana dampaknya terhadap pelayanan publik? Jika pekerja di level bawah semakin terbebani, maka bisa berdampak pada efektivitas layanan publik yang justru menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah.

Makan Bergizi Gratis dan Danantara adalah program yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan prinsip keadilan, bukan dengan mengorbankan mereka yang sudah berada dalam posisi sulit. Jika ingin melakukan perubahan, mestinya reformasi dimulai dari atas—dari "ndas" dulu—agar keadilan benar-benar terasa bagi seluruh rakyat.

Penutup

Jadi, ketika pemerintah berbicara soal efisiensi, pertanyaannya bukan lagi apakah kebijakan ini akan berhasil, tetapi siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, "efisiensi" ini hanya terasa sebagai pengkhianatan. Efisiensi, efisiensi Ndasmu![]