Konten dari Pengguna

Prabowo dan Janji Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 8%

Edo Segara Gustanto
Dosen FEBI IIQ An Nur YK, Pusat Kajian dan Analisis Ekonomi Nusantara
20 Oktober 2024 13:53 WIB
·
waktu baca 5 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Edo Segara Gustanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Sumber: Kumparan.com
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Kumparan.com
ADVERTISEMENT
Hari ini (20/10/2024), Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo sudah kerap menyatakan optimismenya atas target pertumbuhan ekonomi 8%. Prabowo meyakini angka tersebut bisa tercapai hanya dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan. Prabowo mengakui sudah diskusi dengan para pakar ekonomi dan menghitung semua kemungkinan untuk genjot perekonomian Indonesia.
ADVERTISEMENT
Janji ini tidak hanya menjadi titik fokus program Pemerintah, tetapi juga harapan bagi masyarakat untuk perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan. Namun, untuk mencapai target tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terencana.
"Saya sangat yakin dan saya juga sudah berbicara dengan pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8%. Malah saya bertekad melampauinya," ungkap Prabowo dalam berbagai kesempatan kepada media.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 8% adalah angka yang cukup tinggi, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Angka ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung sektor-sektor strategis, seperti industri, pertanian, dan pariwisata.
Namun, untuk merealisasikannya, Presiden baru harus memperhatikan beberapa aspek penting. Tulisan ini ingin mengulas beberapa fakta, tantangan, dan strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% bahkan di atasnya.
ADVERTISEMENT
Warisan Hutang yang Besar dari Jokowi
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninggalkan warisan hutang yang signifikan, yang menimbulkan perdebatan di kalangan ekonom dan masyarakat. Selama dua periode kepemimpinannya, pemerintah telah meningkatkan jumlah utang negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Lima tahun periode pertama Jokowi, level utang pemerintah perlahan naik. Pada 2015, rasio utang pemerintah menjadi 27% dari PDB. Sementara di akhir masa jabatan pertama Jokowi pada 2019, level utang pemerintah dari PDB mencapai 30,6% atau Rp 4.786,58 triliun.
Lonjakan utang pada periode kedua Jokowi lebih hebat lagi. Pada 2020, utang pemerintah melonjak 27,01% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 6.079,17. Nilainya kembali naik pada 2021 menjadi Rp 6.913,98 triliun, dan pada 2022 tembus Rp 7.776,74 triliun. Kemudian, utang pada 2023 mencapai Rp 8.163,07 triliun.
ADVERTISEMENT
Menurut data April 2024, utang pemerintah pusat sudah mencapai Rp 8.338,43. Kenaikan jumlah utang ini ikut meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB, dari semula 30,6% dari PDB pada 2019 menjadi 38,64% dari PDB pada April 2024.
Salah satu alasan utama kenaikan utang adalah fokus Jokowi pada pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek besar, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, dirancang untuk mempercepat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan utang yang signifikan ini memicu kekhawatiran tentang ketahanan fiskal negara.
Tantangan Ekonomi di Tahun 2024-2029
Memasuki periode 2024-2029, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi yang kompleks. Dengan dinamika global yang terus berubah, pemerintah perlu mempersiapkan strategi yang efektif untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
ADVERTISEMENT
Meskipun memiliki rencana yang jelas, Presiden baru akan menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dinamika politik yang sering berubah, serta ketidakpastian ekonomi global, dapat memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan yang diharapkan.
Di samping itu, tantangan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi isu krusial yang harus ditangani. Semua ini menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk menunjukkan kemampuan dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan inklusif.
Menghadapi tantangan ekonomi ke depan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Dengan perencanaan yang matang dan inovasi, Indonesia dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan menuju pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Kesadaran akan tantangan ini dan upaya proaktif untuk menghadapinya akan menjadi kunci bagi masa depan ekonomi yang lebih baik.
ADVERTISEMENT
Beberapa Strategi Menaikkan Pertumbuhan Ekonomi
Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan secara komprehensif. Berikut adalah beberapa cara yang bisa diambil:
1. Investasi Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik, dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Infrastruktur yang baik mendukung kegiatan ekonomi dan menarik investasi.
2. Mendorong Investasi: Menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor, baik domestik maupun asing, akan meningkatkan arus investasi. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan transparan sangat penting untuk menarik minat investor.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Program pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja harus diperkuat.
ADVERTISEMENT
4. Dukungan untuk UMKM: Memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan dukungan pemasaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan membantu mereka tumbuh dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian.
5. Inovasi dan Teknologi: Mendorong riset dan pengembangan serta adopsi teknologi baru akan meningkatkan produktivitas. Pemerintah dapat memberikan insentif untuk inovasi dalam sektor-sektor kunci.
6. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi, seperti sumber daya alam, dan mengembangkan sektor-sektor lain, seperti industri manufaktur dan jasa, akan menciptakan ketahanan ekonomi.
7. Stabilitas Makroekonomi: Menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar penting untuk menciptakan kepercayaan bagi investor dan pelaku usaha. Kebijakan moneter dan fiskal yang prudent dapat mendukung kestabilan ini.
8. Kebijakan Fiskal yang Pro Growth: Mengoptimalkan pengeluaran pemerintah untuk program-program yang dapat merangsang pertumbuhan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sambil memastikan pengelolaan utang yang bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara sinergis, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif kemungkinan dapat tercapai.
Kesimpulan
Janji pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diusung oleh presiden baru menjadi simbol harapan bagi banyak pihak. Jika dilaksanakan dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat, target ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal, akan sangat penting dalam mewujudkan visi ini. Saatnya untuk bersatu, berinovasi, dan bekerja keras demi masa depan yang lebih baik.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya sekadar angka, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan Pemerintah dalam menghadapi tantangan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Mari bersama-sama mendukung upaya ini agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan.[]
ADVERTISEMENT