Membaca Langkah Prabowo: Merangkul Dua Kekuatan Global, AS-China

Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru. Foto: Tim Media Prabowo Subianto

Presiden Prabowo Subianto melakoni pekan-pekan pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia di dua tempat paling prestisius di dunia saat ini: Balai Besar Rakyat Beijing dan Ruang Oval Gedung Putih.

Istimewanya, dua tempat itu ia kunjungi dalam rentang sepekan saja. Tak lebih.

Ini adalah cerminan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ia bertemu dengan dua kutub politik global saat ini, China dan Amerika Serikat (AS). Ia bersalaman dengan Xi Jinping dan Joe Biden. Keduanya menyambut hangat Prabowo, tak lebih tak kurang.

Menariknya, pada dua pertemuan dengan dua tokoh global itu, Prabowo sama-sama membawa agenda yang tak kalah pentingnya. Apa saja, mari kita bedah!

Ketemu Xi Jinping, Muncul Polemik Laut China Selatan

Kita kerap dibuat pusing China. Kapal-kapal mereka kerap nongol di Laut China Selatan, yang menurut konvensi PBB soal laut (UNCLOS 1982), kawasan itu masuk wilayah kita.

Itu tertuang dalam teori 20 mil dari landas kontinen, dalam hal ini Kepulauan Natuna. Kawasan itu tumpang tindih dengan klaim China soal 'Sembilan Garis Putus'. China mengeklaim, kawasan itu masuk teritori mereka, karena berdasarkan sejarah dan tradisi, pelaut-pelaut China, mungkin sejak zaman kerajaan sudah melaut ke sana. Cari ikan, atau apa pun yang bisa dimanfaatkan dari laut.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping melakukan inspeksi pasukan saat upacara kenegaraan di Balai Besar Rakyat, Beijing, China pada Sabtu (09/11/2024). Foto: Desca Lidya Natalia/Antara

Blok Natuna ini bikin pusing. Berulang kali Coast Guard kita, atau Bakamla berhadapan dengan Coast Guard China.

Sempat beredar video, percakapan antara awak Bakamla dan awak China Coast Guard (CCG-5402). Pada video itu, kru CCG-5402 menyebut mereka sedang melaut di wilayahnya.

Ini kejadian berulang, dan jika tak didudukkan lewat perundingan diplomasi yang jitu, bisa berujung panas!

Lalu, apa langkah Prabowo?.

Saat ketemu Presiden Xi, Prabowo menandatangani 7 perjanjian termasuk sejumlah Joint Statement. Pada Joint Statement itu, ada butir yang berbunyi "The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation" disebutkan bahwa "The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims."

Perjanjian ini menimbulkan kritik dari beragam pihak. Pengamat Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, misalnya. Ia menyoroti diksi 'Overlapping Claims'.

Hikmahanto menduga, overlapping claims yang dimaksud adalah kawasan laut Natuna yang diklaim China masuk dalam 'sembilan garis putus'. Baginya, Indonesia seharusnya tak melakukan perjanjian ini. Sebab, pemerintah perlu bertahan pada sikapnya, bahwa laut Natuna adalah harga mati milik NKRI.

Jika dilonggarkan, kata Hikmahanto, artinya ada perubahan besar secara fundamental pada sikap pemerintah terkait Laut China Selatan.

Presiden Prabowo Subianto menyalami Presiden Xi Jinping sebelum menyaksikan MoU antara kedua negara di Balai Besar Rakyat, Beijing, China pada Sabtu (9/11/2024). Foto: Desca Lidya Natalia/Antara

Sementara kumparan juga memberitakan, Indonesian Ocean Justice Intiative (IOJI) juga keberatan dengan kerjasama maritim ini. Mereka merujuk pada: Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Maritim pada tahun 2021 (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of China on Strengthening Maritime Cooperation) yang menegaskan mengenai keberlakuan UNCLOS 1982 atas kerangka kerjasama maritim tersebut (Reaffirming the UNCLOS 1982).

Artinya, kedua belah pihak sepakat mematuhi UNCLOS 1982. Sehingga kerja sama bilateral, atau joint statement itu tak perlu dilanjutkan, terutama kerjasama di area yang terdapat tumpant tindih klaim.

KN Pulau Dana-323 membayangi Kapal China Coast Guard (CCG-5042) di Laut Natuna Utara, Jumat (25/10) Foto: Dok. Bakamla

Sementara Kemlu Indonesia pun bersuara. Pada 9 November, Kemlu menegaskan, tidak ada yang berubah dari sikap Indonesia. UNCLOS 1982 tetap dipegang teguh.

Karena, kutipan lengkap Joint Statement itu berbunyi sebagai berikut:

'The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims and agreed to establish an Inter-Governmental Joint Steering Committee to explore and advance relevant cooperation based on the principles of "mutual respect, equality, mutual benefit, flexibility, pragmatism, and consensus-building," pursuant to their respective prevailing laws and regulations'.

Artinya, setiap keputusan bersama yang diambil antara China dan Indonesia akan didasarkan pada hukum yang dianut kedua negara.

"Bagi Indonesia, tentunya kerja sama ini harus dilaksanakan berdasarkan sejumlah undang-undang dan peraturan yang terkait, termasuk yang mengatur kewilayahan; undang-undang ratifikasi perjanjian internasional kelautan, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982; maupun ratifikasi perjanjian bilateral tentang status hukum perairan atau pun delimitasi batas maritim; peraturan tentang tata ruang laut serta konservasi dan pengelolaan perikanan, perpajakan dan berbagai ketentuan lainnya," berikut bunyi pernyataan Kemlu.

Artinya, Kemlu yakin, UNCLOS 1982 tetap tegak dan kerja sama bisa terus dijalankan, dengan segala kerumitannya.

Ketemu Biden Bahas Keamanan Maritim dan Palestina

Usai membuat joint statement di area dengan tumpang tindih klaim, Prabowo dengan cerdik bertemu presiden AS Joe Biden. Pada joint statement dengan Biden, ada pembahasan soal kerja sama militer.

Kita tahu, Indonesia dan AS punya latihan militer bersama Super Garuda Shield. Latihan ini skalanya besar, bahkan termasuk yang paling besar di Indo-Pasifik.

Kerja sama itu akan ditambah dengan pembangunan fasilitas pelatihan maritim bagi BAKAMLA di Batam, dengan bantuan dana dari AS.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kanan) di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (12/11/2024). Foto: Hafidz Mubarak/ANTARA FOTO

Selain itu, kedua pemimpin menegaskan kembali niat mereka untuk menyelenggarakan Dialog Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Pejabat Senior AS-Indonesia ke-2, Dialog Keamanan AS-Indonesia ke-21 (IUSSD), dan Diskusi Pertahanan Bilateral AS dan Indonesia (USIBDD), sebelum akhir kuartal pertama tahun 2025.

Batam sendiri begitu dekat dengan Laut Natuna Utara, yang juga diklaim China. Sementara Bakamla, adalah kesatuan yang paling kerap bersinggungan dengan kapal-kapal China.

Bisa saja, kerja sama ini menegaskan bahwa Indonesia punya 'kawan' yang siap memperkuat mereka di bidang maritim.

Langkah ini seolah memberi pesan kepada China, yang juga sering 'main-main' soal maritim di kawasan. Artinya, Coast Guard Indonesia kini jauh lebih siap karena dapat bantuan dari AS.

Selain soal kerja sama maritim, Prabowo juga membawa topik Gaza ke hadapan Biden. Kita tahu, AS punya politik yang lebih condong ke Israel.

Presiden AS Joe Biden menerima Presiden Prabowo Subianto di Gedung Putih, Amerika Serikat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Baru-baru ini, AS bahkan menolak menyebut apa yang dilakukan Israel di Gaza adalah bentuk dari genosida. Meski tak dijelaskan detail apa yang disampaikan Prabowo, tapi dari pemberitaan kumparan, Prabowo menyampaikan sikap Indonesia terkait Israel-Palestina: Two State Solution.

"Ya, kita bahas itu, saya tetap menyarankan two state solution sebenarnya mereka juga setuju," kata Prabowo di sela kunjungan kerjanya ke Washington DC.

AS merupakan negosiator gencatan senjata di Gaza. Prabowo pun berharap melalui pertemuan itu gencatan senjata bisa segera terwujud.

"Kita bekerja kita berharap untuk bisa gencatan senjata segera," ujarnya.

--------

Setelah mengunjungi dua negara kuat ini, Prabowo tak pulang ke Indonesia. Lawatannya berlanjut, ia mengunjungi KTT APEC di Peru dan kini telah tiba di Brasil untuk mengikuti KTT G-20.

Lawatan sang presiden ke luar negeri, bertemu dengan para pemimpin besar dunia, semakin menegaskan legitimasi pemerintahan dan menegaskan kedudukan Indonesia di dalam politik global.