Carut-Marut Program KTP Elektronik

Edy dalam kunjungannya ke Kelurahan Lubang Buaya,Jakarta Timur (Foto: Muhaimin)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tengah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam membuat stan atau booth perekaman KTP elektronik yang belum sepenuhnya rampung di Nusantara Expo 2017, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Imbasnya, sejumlah kelurahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur – ramai didatangi warga setempat.

Sementara itu, Kamis pagi (19/10), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi, berkeliling ke beberapa kelurahan, salah satunya Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tampak warga penuhi Kelurahan Lubang Buaya untuk mengurus Surat Keterangan yang bertanda barcode.

Setelah bertanya ke sejumlah warga yang berdatangan, Edy menemukan banyak komplain dengan permasalahan yang sama – yaitu lamanya proses pembuatan KTP elektornik. “Saya lagi ngurus berkas untuk anak saya yang masih sekolah. Dari tahun kemarin belum jadi-jadi e-ktp nya,” ujar salah satu warga yang sempat ditanya Edy.

Menurut Dede Fadillah, Kasatlak Kelurahan Lubang Buaya, membeludaknya jumlah pengunjung merupakan dampak dari mendadaknya info tentang stan perekaman dan pencetakkan KTP elektronik di Nusantara Expo 2017. Dede mengungkapkan bahwa dirinya baru dikabari pihak Dukcapil pada Rabu pagi tentang adanya stan perekaman E-KTP tersebut.

Hal inilah yang membuat para warga yang belum mendapatkan KTP Elektornik berbondong-bondong mengurus Suket (Surat Keterangan) di Kelurahan Lubang Buaya. Terbukti, hingga jam 11.00 pagi tadi sudah ada 315 lebih warga yang datang. Dede memperkirakan nantinya akan ada 500 pengunjung lebih yang akan mengurus berkas sama di Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Selain dari mendadaknya info terkait stan atau booth tersebut, minimnya jumlah blanko yang disediakan untuk tiap kecamatan juga menjadi penyebab membeludaknya pengunjung yang mengurus berkas tersebut. Terhitung dari 3 bulan belakangan ini, Dukcapil dan Kemendagri hanya menyediakan sekitar 600 blanko yang diperuntukkan 8 kelurahan. Artinya, masing-masing kelurahan hanya bisa melayani 1 KTP elektronik saja. Oleh karena itu, ada pembeludakan seperti ini pun terjadi.

“Di saat ke-hectic-an ini terjadi, fasilitas dan sistem malah memperlambat kerja pegawai kelurahan”

Dede mengeluhkan adanya ketimpangan fasilitas bagi masing-masing kelurahan. Di kelurahan Lubang Buaya sendiri, yang memiliki 12 Rukun Warga dengan notabene kelurahan terpadat di Kecamatan Cipayung, dinilai sangat terbatas. Sistem Dukcapil yang low-accessed dan sedikitnya jumlah computer membuat kinerja yang bertambah 2 kali lipat dari biasanya justru sangat terhambat.

Melihat kondisi Kelurahan Lubang Buaya, Edy Junaedi menyarankan pihak kelurahan untuk memperbaiki sistem sirkulasi masuk keluarnya warga di kelurahan tersebut. Selain itu, Edy juga menyarankan bahwa pihak kelurahan harus tetap sigap memberikan input kepada Dukcapil tentang kendala-kendala teknis yang nantinya mempersulit pegawai kelurahan dalam melayani masyarakat.

Sebaliknya, Edy menyarankan bahwa Dukcapil juga perlu mendalami perilaku dan kondisi warga yang bermacam-macam dalam mengurus birokrasi dengan cara melakukan sosialisasi secara masif dan sistematis terlebih dahulu. Tidak hanya itu, dalam mencapai target penyelesaian program KTP elektronik dengan cara yang lebih efisien, Kemendagri mestinya melakukan program perekaman dan pencetakkan KTP elektronik ini secara kontinyu, bukan sekali – dua kali dengan acara yang besar-besaran seperti itu.

Pengupayaan tersebut harus dilakukan agar pihak pelaksana tidak terkesan “kerja bakti” dan kewalahan dalam melayani warga. Di samping itu, nasib warga yang menunggu juga harus diperhatikan agar nantinya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, khususnya kejadian yang bersifat medis.

“Sejauh ini, kalau ada fasilitas PTSP yang sekiranya dapat mempermudah kerja pegawai, saya sih kenapa tidak ya,” jelas Edy saat ditemui di Kelurahan Lubang Buaya.