Demokrasi dan Investasi

Ilustrasi investasi. Foto: Shutter Stock

Pesta demokrasi akan berlangsung pada Februari 2024 atau tinggal beberapa waktu lagi dan pastinya ada banyak konsekuensi yang harus dikaji, tidak hanya dari aspek politik tapi juga ekonomi bisnis.

Secara umum publik menilai bahwa pesta demokrasi identik dengan perubahan, tidak hanya regulasi tetapi juga kepentingan. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian setiap hajatan 5 tahun pesta demokrasi identik dengan perilaku wait and see.

Bahkan, situasi ini bisa berubah menjadi wait and worry jika ada ancaman dibalik ketidakpastian dan keraguan. Artinya, pesta demokrasi 5 tahunan menjadi suatu ancaman, meski di sisi lain ada juga potensi peluang.

Logika di balik ancaman hajatan 5 tahunan pesta demokrasi maka salah satu aspek yang menarik dikaji adalah investasi. Betapa tidak, investasi adalah kegiatan jangka panjang sehingga membutuhkan kepastian.

Apalah artinya semua perhitungan aspek matematis jika ternyata tidak ada jaminan terhadap kepastian berusaha dan kepastian terhadap laju daya tarik investasi dan realisasi investasi itu sendiri.

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jadi, pesta demokrasi pada 2024 juga menjadi taruhan terhadap kepastian berusaha, berinvestasi dan berbisnis. Fakta ini menjadi benar adanya jika melihat perkembangan yang ada, termasuk misalnya dibalik kasus pecahnya koalisi yang kemudian menjurus terhadap tudingan pengkhianatan.

Pastinya kasus ini akan berlanjut di tingkat akar rumput dan bukan tidak mungkin dapat berdampak sistemik, apalagi jika mengacu loyalitas kepartaian di lapis bawah. Artinya, etika berdemokrasi juga menarik dicermati karena rekam jejak digital pasti akan selalu ada dan tersimpan dengan rapi.

Oleh karena itu, koalisi dan demokrasi tidak bisa cepat berubah dan berganti karena semua pasti ada perhitungan yang menyertainya. Fakta ini menjadi pembelajaran untuk mempersiapkan dan memperhitungkan koalisi secara lebih bijak karena menyangkut kepentingan bersama, termasuk juga kepentingan demokrasi, terutama aspek kepentingan terhadap kepentingan kepemimpinan nasional 5 tahunan.

Kilas balik dari semua perjalanan pesta demokrasi maka pilpres pada 2024 tidak dapat terlepas dari pertimbangan kepastian regulasi, termasuk di investasi dan realisasi, baik yang padat karya maupun padat modal.

Ilustrasi Investasi. Foto: Shutterstock

Data dari BKPM menunjukan realisasi investasi sampai semester I 2023 sebesar Rp. 678,7 triliun dengan rincian kuartal I-2023 yaitu Rp 328,9 triliun dan kuartal II Rp 349 triliun. Realisasi ini 48,5% dari target 2023 sebesar Rp1.400 triliun.

Kalkulasi rincian penanaman modal asing atau PMA Rp 363,3 triliun (53,5%, tumbuh 17,1%) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 315,4 triliun (46,5% atau tumbuh 15%). Jawa masih dominan yaitu mencapai Rp 354,9 triliun (52,3%) dan luar Jawa mencapai Rp 328,3 triliun (47,7%).

Sebagai perbandingan bahwa realisasi investasi 2022 yaitu Rp 1.207 triliun (melampaui target Rp 1.200 triliun) dengan rincian 54,2% merupakan PMA. Realisasi di tahun 2022 naik 34% dari tahun 2021 dengan penyerapan tenaga kerja 1,3 juta pekerja.

Realisasi itu terdiri PMDN Rp 552, 8 triliun (45,8%, naik 23,6% dibanding tahun 2021) dan PMA Rp 654,4 triliun (54,2%, naik 44,2% dibandingkan tahun 2021). Jadi, pesta demokrasi pada 2024 diharapkan memberikan stimulus positif terhadap daya tarik investasi dan realisasi investasi, baik yang padat karya maupun padat modal.