Program Kota Tanpa Kumuh, Pemerintah Benahi Yogyakarta dan Lombok

Kawasan Karangwaru di Yogyakarta. (Foto: http://www.pu.go.id)

Masalah permukiman kumuh menjadi perhatian pemerintah seiring digenjotnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada 2016. Beberapa daerah percontohan di antaranya Kelurahan Karangwaru di Yogyakarta dan Desa Montong Terep di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam menjalankan program ini, pemerintah juga mendorong kolaborasi warga dan sektor swasta. Dana untuk mempercantik Kawasan Karangwaru di Kecamatan Tegalrejo sudah dikumpulkan sejak 2012 hingga 2015, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 9 miliar, kemudian dana dari masyarakat sebesar Rp 2,23 miliar dan CSR (Corporate Social Responsibility) sebesar Rp 578 juta.

Adapun lingkup kegiatan Kotaku di kawasan tersebut meliputi revitalisasi Sungai Kali Buntung, pembangunan akses jalan sepanjang 1.336 meter dan dua unit jembatan penghubung. Dengan dana yang tersedia, Karangwaru bisa bersolek dan memiliki 14 unit shelter, 11 unit ruang terbuka hijau (RTH) dan dua unit septic tank komunal. Warga pun kini menjadikan Kali Buntung sebagai halaman depan mereka sehingga kesadaran tidak membuang sampah ke sungai juga meningkat.

Pada akhir tahun lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkunjung ke Karangwaru dan terkesan dengan perubahan yang terjadi pada kawasan yang tertata, nyaman dan aman bagi 493 kepala keluarga (KK) yang tinggal di sana.

"Program IBM tidak hanya fisik saja akan tetapi juga revolusi mental yaitu bagaimana masyarakat yang selama ini hanya mengharapkan dari pemerintah saja tetapi dengan pemberdayaan masyarakat, mereka berdaya sendiri dan kita hanya memfasilitasi saja," kata Basuki melalui keterangan tertulis, Minggu (12/2).

Manfaat program Kotaku juga dirasakan 654 KK warga Desa Montong Terep, Lombok yang menikmati akses jalan yang lebih lebar sehingga mendukung ekonomi sekitar. Dana pembangunan jalan lingkungan tersebut bersumber dari APBN pada tahun anggaran 2012 hingga 2015 sebesar Rp 2 miliar, ditambah dana masyarakat sebesar Rp762 juta.

Desa Montong Terep, Lombok. (Foto: http://kotaku.pu.go.id/)

Dana-dana tersebut digunakan masyarakat disamping untuk membangun jalan desa dan jalan lingkungan sepanjang 820 meter, juga membangun saluran drainase sepanjang 881 meter, 23 unit MCK (Mandi, Cuci, Kakus), 2 unit RTH dan sebuah rumah pintar.

Program Kotaku bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaaan sehingga dapat memenuhi target tidak ada lagi permukiman kumuh pada tahun 2019 sesuai dengan gerakan 100-0-100 (100 persen akses air minum, mengurangi kawasan kumuh 0 persen, dan 100 persen akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia).

“Lingkup kegiatan Kotaku sangat komprehensif, mulai dari penyiapan kelembagaan, strategi dan kebijakan. Kemudian peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh, bantuan teknis, serta dukungan untuk kondisi darurat bencana,” kata Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo.