Politik, Pengusaha, dan Kemunduran Industri di Indonesia

Ilustrasi Peti Kemas (Foto: REUTERS/Aly Song)

Besarnya campur tangan pengusaha di setiap peristiwa besar politik di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, bahkan hal ini sudah menjadi suatu tradisi terutama di antara pengusaha-pengusaha pribumi.

Masuknya pengusaha pribumi di pusaran politik dan pemerintahan memiliki pola yang berbeda dengan pengusaha non-pribumi. Pengusaha non-pribumi biasanya lebih memilih untuk bermain di belakang layar dan cenderung bermain dua kaki atau, dalam artian sederhana, mereka akan mendukung dan berinvestasi ke semua pihak yang sedang berkompetisi.

Dengan demikian, siapa pun yang terpilih akan memberikan keuntungan bagi kelangsungan bisnis mereka ke depannya. Di samping itu, cara ini lebih digemari karena kontur budaya politik di Indonesia masih sangat tradisional yang cenderung antipati pada pengusaha non-pribumi.

Hal ini berbeda dengan pengusaha yang kepribumiannya kelihatan lebih kental. Mereka dengan mudah masuk ke kancah politik. Masuknya campur tangan pengusaha-pengusaha di dunia politik Indonesia bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan.

Para politisi yang bernaung di bawah bendera partai politik tentunya membutuhkan uang dan biaya logistik yang sangat besar. Apalagi dengan kondisi demografi penduduk yang sangat besar serta kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, mau tidak mau pasti membutuhkan banyak biaya logistik untuk berkampanye di daerah-daerah.

Sedangkan untuk para pengusaha pribumi, ini merupakan celah atau kesempatan yang luar biasa untuk memperbesar jaringan dan lapak usaha mereka. Tentunya ada juga yang menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan pesaing yang lain.

Pengusaha dan Penguasa

Dalam teori bisnis dan politik tidak ada sesuatu yang gratis. Singkat kata, kontribusi dan sumbangan dari para penguasa tersebut pasti mengharapkan imbalan di kemudian hari. Kalaupun kandidat yang dipilihnya tidak terpilih, mereka akan cenderung merapat pada kubu yang terpilih.

Pada prinsipnya, pengusaha akan menghindari konflik dengan penguasa demi kelangsungan usaha mereka.

Hubungan pengusaha dan penguasa tumbuh sangat subur di negara-negara yang menganut paham demokrasi, baik itu di Amerika Serikat bahkan di Inggris --negara-negara yang notabene menganut konsep demokrasi yang menjadi rujukan banyak negara.

Pola hubungan penguasa dan pengusaha di negara demokrasi yang sebelumnya bersifat sentralistis dan otoriter akan cenderung mengarah pada demokrasi yang oligarki. Demokrasi oligarki adalah suatu pola kekuasaan yang terkonsentrasi hanya pada beberapa orang yang memiliki modal dan kapital yang besar.

Ini bisa dilihat oleh banyaknya pengusaha-pengusaha di Indonesia yang bergabung di partai politik. Bahkan beberapa di antara mereka yang memiliki jaringan politik dan bisnis yang besar mampu membentuk partai politik sendiri.

Akibatnya, kepemilikan modal hanya akan terus terkonsentrasi pada 'orang yang itu-itu saja'. Dalam artian, cabang-cabang usaha dan usaha yang baru terbentuk hanya dimiliki oleh segelintir orang.

Chaebol di Korea Selatan

Kondisi ini juga terjadi di Korea Selatan yang terkenal dengan istilah 'Chaebol'. Chabeol sendiri merupakan istilah yang diasosikan dengan grup keluarga pengusaha yang mendominasi perekonomian Korea Selatan, seperti Samsung, Daewoo, POSCO, SK Group, Hyundai, Hanwa, LG Group, dan masih banyak lagi.

Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai hampir semua cabang usaha di Korea Selatan, mulai dari bisnis roti sampai bisnis air minum. Akibatnya, sangat susah untuk pengusaha baru memasuki sektor yang sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar.

Dominasi para Chaebol tersebut tidak lepas dari pola hubungan bisnis-politik yang sudah dibentuk di bawah pemerintahan Synman Rhee (Presiden Pertama Korea Selatan, 1948-1960).

Presiden Rhee memberikan kesempatan pada Chung Ju-Yung yang juga merupakan pendiri dari Hyundai. Chung Ju-Yung sendiri memulai usaha dengan berdagang beras, kemudian merangkak ke usaha konstruksi. Perusahaannya kemudian semakin berkembang ke perusahaan manufaktur semen.

Hyundai sering memenangi tender proyek yang diduga difasilitasi oleh negara pada saat itu. Sampai sekarang Hyundai menguasai 8 persen dari keseluruhan pasar bursa di Korea Selatan.

Cerita yang sama juga terjadi pada grup Samsung, di mana CEO-nya, Jay Yong Lee, terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib terkait kasus suap dengan Presiden Park Guen-Hye. Suap ini diduga untuk melancarkan usaha dan dominasi perusahaan Samsung di Korea Selatan.

Samsung sudah menguasai 28% dari pasar bursa di Korea Selatan, dan bahkan Korea Selatan sering dipelesetkan jadi 'Republic of Samsung'. Meskipun pada praktiknya pengusaha di Korea Selatan lebih memilih untuk bermain di balik layar. Hal ini diduga untuk menjaga citra perusahaan serta mencegah contagion effect apabila muncul permasalahan politik.

Apa yang berbeda dengan Indonesia?

Dari ulasan di atas kita bisa melihat bahwa hubungan pengusaha dan penguasa, serta keterlibatan pengusaha di politik juga terjadi di negara lain yang notabene dianggap sebagai negara maju.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa campur tangan pengusaha tersebut mampu membawa kemajuan ekonomi di Korea Selatan. Sedangkan campur tangan pengusaha di dunia politik Indonesia tidak sanggup membawa pada perubahan ekonomi yang signifikan.

Di Indonesia, menurut Yuki Fukuoka, kultur oligarki sudah dibangun sangat kuat di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Hampir semua cabang industri strategis dikuasai oleh orang-orang tertentu. Itu jugalah yang menyebabkan kesenjangan ekonomi-sosial yang cukup besar.

Kebanyakan pemilik usaha sekarang ini dipegang oleh generasi ke-2 dan 3. Generasi ini termasuk generasi pewaris yang dibentuk dengan pola pikir yang sama dengan pendahulunya. Dengan bermodal ‘otak sedikit’ sekolah di luar negeri, sudah cukup mampu membuat mereka mewarisi usaha dengan omset jutaan dolar.

Dalam artian, usaha yang mereka miliki sekarang bukan diperoleh dari hasil kerja keras dan visi yang jelas (tentu tidak semuanya, tapi hampir semua). Akibatnya, pengusaha tersebut ujung-ujungnya berkutat pada sektor yang bersifat ekstraktif. Industri yang tidak memiliki nilai tambah yang besar seperti usaha impor-ekspor, pertambangan (batu bara, gas, minyak), konstruksi, dan multimedia.

Ketika mereka mendapatkan kebuntuan inovasi untuk memperluas jaringan usaha, jalan satu-satunya adalah dengan membentuk relasi bisnis-politik dengan penguasa. Dengan demikian, mereka dengan mudah akan mendapatkan lapak baru, proyek baru, dan memperbesar usaha mereka.

Ini jugalah yang menyebabkan kebuntuan inovasi pembangunan industri di Indonesia. Singkat kata, kemunduran industri yang dialami Indonesia sekarang disebabkan salah satunya oleh faktor pengusaha-pengusaha yang tidak memiliki visi yang inovatif tetapi malah cenderung memilih jalan singkat ke politik untuk melebarkan sayap bisnis mereka.

Harapan kita sekarang ada pada generasi ke-4 dan pengusaha-pengusaha baru yang mampu melihat peluang dan memiliki visi dan misi yang jelas. Jelas dalam artian memiliki visi untuk memproduksi industri yang bersifat inklusif dan memiliki nilai tambah, serta mampu bersaing secara sehat.