Ada Apa Sih Antara Australia Tiongkok dan Negara Kecil di Pasifik ?

Sumber Foto: Pexels

Kawasan Pasifik Selatan selama ini identik dengan pemandangan pulau-pulau tropis yang tenang, laut biru jernih, dan kehidupan masyarakat pesisir yang jauh dari hiruk-pikuk politik dunia. Namun, beberapa tahun terakhir, suasana tenang itu mendadak berubah menjadi panas secara geopolitik. Kawasan ini bertransformasi menjadi panggung perebutan pengaruh yang sangat ketat antara dua kekuatan besar yaitu Australia dan Tiongkok.

Pemicu utamanya adalah sebuah negara kepulauan kecil bernama Kepulauan Solomon. Pada pertengahan tahun 2022, publik dunia dihebohkan oleh bocornya sebuah draf dokumen kerja sama keamanan antara pemerintah Kepulauan Solomon dan Tiongkok. Isi dokumen tersebut cukup mengejutkan banyak pihak, karena membuka peluang bagi kepolisian dan pasukan keamanan Tiongkok untuk membantu menjaga ketertiban umum di Kepulauan Solomon, bahkan memberi akses bagi kapal-kapal militer Tiongkok untuk merapat dan melakukan pengisian logistik di wilayah tersebut.

Bagi Australia, kabar ini seperti petir di siang bolong. Sebagai negara tetangga terdekat yang selama bertahun-tahun menganggap Pasifik Selatan sebagai "halaman belakang" sekaligus benteng pertahanan utamanya, hadirnya pengaruh militer Beijing di kawasan tersebut dipandang sebagai ancaman strategis yang sangat serius. Canberra langsung dilanda kepanikan dan mengecam kesepakatan tersebut.

Namun, kalau kita melihat masalah ini secara lebih objektif, apakah Kepulauan Solomon bisa disalahkan begitu saja?

Jawabannya tentu tidak sederhana. Langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon saat itu, Manasseh Sogavare, bukan tanpa alasan. Kepulauan Solomon telah lama dibayangi oleh instabilitas politik dalam negeri dan kerusuhan sosial, seperti yang terjadi pada akhir tahun 2021 di ibu kota Honiara. Kerusuhan tersebut dipicu oleh ketimpangan ekonomi antar-pulau serta keputusan kontroversial pemerintah yang mengalihkan hubungan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok pada tahun 2019. Ketika kerusuhan meluas dan membakar kawasan bisnis, bantuan keamanan tradisional terasa tidak cukup.

Dari sudut pandang Honiara, bermitra dengan Tiongkok adalah strategi diversifikasi keamanan dan ekonomi. Sebagai negara berdaulat, Kepulauan Solomon merasa berhak menentukan dengan siapa mereka ingin bekerja sama demi kepentingan nasional dan keamanan dalam negerinya. Mereka tidak ingin terus-menerus didikte atau bergantung hanya pada satu negara donor seperti Australia.

Di sisi lain, reaksi berlebihan dari Australia juga mendapat kritik keras dari para pengamat internasional maupun akademisi internal mereka sendiri. Narasi bahwa kawasan Pasifik adalah "arena kontes permanen" yang harus dimenangkan oleh Australia justru dinilai kontraproduktif. Gaya pendekatan yang terkesan menggurui membuat negara-negara Pasifik merasa kedaulatan mereka disampingkan dan hanya diperlakukan sebagai 'papan catur' persaingan negara besar.

Menyadari kekeliruan pendekatan tersebut, Australia di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Penny Wong mulai mengubah strategi diplomasinya. Australia kini mempopulerkan narasi "Keluarga Pasifik" (Pacific Family). Melalui pendekatan ini, Canberra mencoba merangkul kembali negara-negara tetangganya dengan mengedepankan kerja sama pembangunan yang lebih setara, bantuan perubahan iklim, serta komitmen bahwa keamanan kawasan harus diselesaikan oleh internal keluarga Pasifik sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Dinamika di Kepulauan Solomon ini memberikan kita pelajaran penting dalam studi Hubungan Internasional. Negara-negara kecil di kawasan berkembang bukan lagi sekadar penonton pasif dalam panggung politik global. Di tengah sengitnya persaingan antara Tiongkok dan Australia, negara kecil seperti Kepulauan Solomon justru mampu memanfaatkan posisinya untuk melakukan manuver diplomasi, demi mendapatkan keuntungan ekonomi dan keamanan yang maksimal bagi rakyatnya.