Nama Bayi "MBG" di Wonosobo Tak Bisa Dicatat, Ini Penjelasan Disdukcapil

Seorang bayi laki-laki di Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi sorotan setelah diberi nama Muhammad MBG Subianto. Sang ibu memilih nama tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membawanya bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, nama Subianto diambil dari nama Presiden Prabowo Subianto.
Namun, penggunaan kata "MBG" dalam nama bayi tersebut ternyata tidak dapat dicatat dalam dokumen kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonosobo, Dwi Saraswati, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022, singkatan tidak diperbolehkan menjadi bagian dari nama yang dicatat pada dokumen kependudukan.
Singkatan Tidak Bisa Dicatat dalam Nama
Untuk memberikan penjelasan, petugas Disdukcapil mendatangi kediaman keluarga bayi dan berdialog langsung dengan kedua orang tuanya, Ambon Yasin dan Yuharni.
Dwi Saraswati menjelaskan bahwa salah satu syarat pencatatan nama adalah harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak menimbulkan multitafsir.
"Salah satu persyaratan pencatatan nama itu mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kalau disingkat kan menjadi multitafsir, ya,” ucap Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, Dwi Saraswati,
Setelah mendapatkan edukasi dari petugas, keluarga bayi tersebut menyatakan akan mempertimbangkan kembali penggunaan nama "MBG" untuk putra ketiganya.
Aturan Pemberian Nama pada Dokumen Kependudukan
Penting diketahui, kalau nama bukan sekadar identitas. Tetapi juga akan tercantum dalam berbagai dokumen resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Hal penting yang wajib diperhatikan saat memberikan nama pada dokumen resmi
1. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir
Nama yang dicatat pada dokumen kependudukan harus jelas, tidak membingungkan, dan tentu saja tidak memiliki makna negatif.
2. Batas panjang nama: Maksimal 60 huruf
Nama yang sangat panjang terkadang menimbulkan masalah, misalnya dalam pengisian formulir atau pembuatan dokumen digital.
3. Jumlah kata paling sedikit 2 kata
Aturan ini memastikan identitas lebih jelas dan mengurangi kebingungan administrasi.
