Menguji Konsistensi Suahasil Nazara
Dosen STIES Mitra Karya Bekasi dan Pelaku Usaha
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Dr Eko Setiobudi, SE, ME tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSuahasil Nazara resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, pada Senin 14 September 2026. Sebuah fase pergantian yang sekaligus menandai kembalinya alumni Universitas Indonesia (UI) sebagai nakhoda Kementerian Keuangan
Pergantian Purbaya yang berlangsung mendadak memunculkan berbagai persepsi di ruang publik, termasuk narasi bahwa pergantian tersebut tidak sepenuhnya dipahami sebagai proses pergantian kepemimpinan biasa. Disadari atau tidak, realitas tersebut tentunya berdampak dalam proses pergantian Menkeu. Dimana pergantian tersebut tidak sekadar menempatkan Suahasil sebagai pengganti Purbaya, tetapi juga menempatkannya di tengah ekspektasi publik yang tinggi terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. Ekspektasi tersebut berpotensi berubah menjadi tekanan apabila kebijakan dan hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan publik.
Oleh sebab itu, ekspektasi publik tersebut tidak semestinya dimaknai sebagai tuntutan untuk membuktikan bahwa Suahasil lebih baik dari Purbaya. Ekspektasi tersebut harus ditempatkan sebagai tuntutan untuk menjaga keberlanjutan tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mendorong kinerja perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.
Jika tetap terjebak dalam aspek tekanan dan ekspektasi, kondisi tersebut dapat berisiko mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembuktian personal, bukan pada kepentingan keberlanjutan pengelolaan keuangan negara.
Penulis memang tidak mengenal secara pribadi sosok Suahasil. Namun sebagai alumni FE UI, penulis memiliki hubungan sebagai mahasiswa dan dosen dalam beberapa semester dan berbagai mata kuliah. Artinya prinsip dan pemikiran Suahasil tentunya terpotret pada saat memberikan materi perkuliahan dalam proses belajar mengajar di kampus. Di lingkungan Kementerian Keuangan, nama Suahasil juga bukan sosok yang baru. Suahasil adalah Wakil Purbaya di Kemenkeu, dan telah menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. Latar belakang akademik sebagai dosen FEB UI dan pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan setidaknya akan menjadi titik pijak dalam mengelola kebijakan fiskal dan keuangan negara.
Pendekatan dengan prinsip kehati-hatian dalam menjaga dan mengelola kredibilitas APBN, disiplin fiskal, stabilitas makroekonomi jangka pendek dan jangka panjang, menjaga kepercayaan investor, serta kesinambungan utang merupakan prinsip yang penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks inilah latar belakang akademik dan pengalaman Suahasil di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi modal penting. Oleh karena itu, keberhasilan Suahasil sebagai Menteri Keuangan akan diukur dari kemampuannya untuk menjawab pertanyaan sederhana tetapi fundamental, yakni Bagaimana setiap rupiah uang negara dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya, tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara?
Berangkat dari hal tersebut di atas, maka tantangan-tantangan Suahasil antara lain;
Pertama, menjaga kepercayaan publik dan pasar. Posisinya sebagai pejabat internal yang sudah lama berada di Kementerian Keuangan, tetapi kini harus mengambil keputusan sebagai pemegang kendali utama kebijakan fiskal dan keuangan negara, tentunya menjadikan Suahasil yang memiliki nilai lebih. Namun tantangannya adalah kemampuannya untuk mengubah pengalaman tersebut menjadi kepastian kebijakan yang dapat dibaca secara jelas oleh pasar, dunia usaha, lembaga pemeringkat, dan masyarakat.
APBN bukan hanya dokumen keuangan pemerintah, namun menjadi salah satu indikator kredibilitas ekonomi suatu negara. Sehingga kebijakan fiskal akan dibaca dan diikuti alurnya oleh para investor, ekosistem dunia usaha, lembaga pemeringkat global dan masyarakat. Maka komunikasi kebijakan menjadi langkah penting bagi Suahasil untuk memberikan kepastian arah fiskal terhadap pasar, dan komunikasi kebijakan untuk menjelaskan manfaat penggunaan uang negara kepada masyarakat. Disinilah urgensi bahwa perubahan kepemimpinan, tidak lantas memunculkan ketidakpastian arah fiskal.
Perkembangan terbaru, menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan akan melanjutkan program penempatan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara hingga Juli 2027, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dan diberitakan Kumparan pada 18 September 2026.
Keputusan ini tentu bagian dari menjaga kepercayaan pasar dan publik. Sekaligus menegaskan bahwa pergantian menteri, tidak otomatis semua kebijakan pendahulu harus dibatalkan. Yang semestinya dipertahankan bukan figurnya, tetapi kebijakan yang memberikan manfaat, sementara yang harus diperbaiki adalah kualitas dan tata kelolanya.
Kedua, menyangkut dengan disiplin fiskal, baik pengendalian defisit, pengendalian belanja negara, pengendalian utang dan kewajiban membayar utang, termasuk menjaga kesinambungan APBN sampai dengan akhir tahun anggaran 2026. Ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo kepada Suahasil.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," tulis kumparan.com (Senin, 14 September 2026).
Beberapa hari setelah dilantik menjadi Menkeu, Suahasil menyampaikan bahwa defisit APBN sampai Agustus tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Pendapatan negara sampai Agustus 2026 mencapai Rp2.055 triliun setara dengan 65,2 persen dari target APBN atau tumbuh 25,4 persen secara tahunan (yoy), dan realisasi belanja negara sebesar Rp2.295 triliun, setara dengan 58,7 persen target APBN atau tumbuh 17% yoy. Defisit ini tentu menjadi tekanan tersendiri bagi Suahasil. Tekanan ini menjadi tambah berat karena variabel eksternal yakni faktor tekanan global yang sarat dengan ketidakpastian, perang dan konflik kawasan Timur Tengah yang juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ditambah dengan tekanan internal terkait dengan kewajiban APBN untuk membiayai program-program strategis pemerintah, seperti MBG dan KDMP.
Oleh sebab itu, efisiensi belanja tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemangkasan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kualitas belanja sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal. Dimana belanja negara bukan sekadar diarahkan kepada program prioritas presiden, tetapi juga diarahkan kepada agenda prioritas pemerintah, mulai dari agenda ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pendidikan, pemerataan kesehatan, kebijakan dan program hilirisasi dan industrialisasi, pemerataan infrastruktur, ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi dan UMKM hingga pengentasan kemiskinan. Dan semua belanja negara tersebut harus tetap dalam bingkai bahwa APBN adalah pemantik pertumbuhan ekonomi. Dan Suahasil harus mampu membuktikan bahwa APBN dapat tetap ekspansif untuk mendukung program pemerintah, tetapi tetap kredibel, disiplin, dan produktif.
Bagaimanapun besaran anggaran dalam APBN juga penting, tetapi ada faktor yang jauh lebih penting yakni nilai lebih dan apa yang dihasilkan dari anggaran tersebut. Melalui disiplin belanja negara, artinya setiap rupiah uang APBN yang dibelanjakan idealnya mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan mendorong investasi. Dengan demikian, tantangan Suahasil bukan sekadar menjaga spending, tetapi memastikan spending quality. Dan ujian terbesarnya bukan hanya bagaimana membuat angka-angka APBN yang terlihat sehat. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu menggerakkan semua lapisan dan struktur perekonomian negara. Inilah hakikat disiplin fiskal hari ini yang membutuhkan konsistensi dan komitmen Suahasil.