Pertumbuhan yang Pincang : Industri Melesat, Pertanian Tertinggal
Dosen STIES Mitra Karya Bekasi dan Pelaku Usaha
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Dr Eko Setiobudi, SE, ME tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III-2026 menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih memiliki daya tahan di tengah ketidakpastian global. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II-2026 sebesar 5,29 persen. Secara triwulanan, ekonomi tumbuh 1,59 persen, sementara secara kumulatif Januari–September mencapai 5,45 persen. Berdasarkan harga konstan, Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar Rp3.633,2 triliun.
Namun, angka pertumbuhan agregat tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas transformasi ekonomi. Di balik capaian tersebut terdapat kesenjangan kinerja antarsektor yang perlu diperhatikan. Industri pengolahan tumbuh 5,87 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh 0,46 persen. Padahal, kedua sektor memiliki peran strategis dalam struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Pertumbuhan Industri dan Perlambatan Pertanian
Laporan BPS menyebutkan Industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB dengan kontribusi 19,22 persen. Kinerjanya didukung oleh sejumlah subsektor, antara lain industri makanan dan minuman yang tumbuh 7,09 persen, kimia dan farmasi 8,10 persen, serta logam dasar 9,94 persen. Kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi juga mencapai 1,20 poin persentase.
Sektor jasa juga memperlihatkan perkembangan kuat. Jasa keuangan tumbuh 8,47 persen, jasa lainnya 8,32 persen, dan transportasi serta pergudangan 8,03 persen. Perkembangan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh industri manufaktur, tetapi juga oleh sektor jasa yang semakin terhubung dengan konsumsi, investasi, dan kegiatan produksi.
Sebaliknya, pertumbuhan pertanian sebesar 0,46 persen menjadi sinyal yang perlu dicermati. Padahal, kontribusi sektor ini terhadap PDB mencapai 13,46 persen. Artinya, pertanian tetap menjadi salah satu fondasi ekonomi nasional, tetapi pertumbuhannya tertinggal jauh dibandingkan industri pengolahan dan sejumlah sektor jasa. Kesenjangan tersebut bukan sekadar perbedaan angka pertumbuhan. Ia mencerminkan persoalan struktural, sektor yang menyerap banyak tenaga kerja justru belum menikmati peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang sebanding dengan perannya dalam perekonomian.
Ketimpangan Produksi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Data ketenagakerjaan memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. Pada Agustus 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang. Pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni 41,73 juta orang atau 28,20 persen dari total pekerja. Sementara itu, perdagangan menyerap 17,86 persen dan industri sekitar 13,75 persen.
Data tersebut memperlihatkan ketidakseimbangan antara kontribusi produksi dan penyerapan tenaga kerja. Industri pengolahan menyumbang 19,22 persen terhadap PDB dengan porsi tenaga kerja 13,75 persen. Sebaliknya, pertanian menyerap 28,20 persen pekerja, tetapi kontribusinya terhadap PDB hanya 13,46 persen.
Perbandingan ini perlu dibaca secara hati-hati karena data PDB dan ketenagakerjaan berasal dari periode serta metode pengukuran yang berbeda. Namun, secara indikatif, pola tersebut menunjukkan adanya kesenjangan produktivitas antarsektor. Banyak tenaga kerja masih bergantung pada kegiatan pertanian yang nilai tambah per pekerjanya relatif rendah.
Persoalan ini berkaitan dengan teori transformasi struktural Arthur Lewis (1954), yang menjelaskan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional berproduktivitas rendah menuju sektor modern yang lebih produktif. Dalam proses pembangunan, perpindahan tersebut seharusnya meningkatkan produktivitas agregat dan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, transformasi tidak cukup hanya ditandai oleh pertumbuhan industri. Kualitas pekerjaan, peningkatan keterampilan, dan keterhubungan sektor tradisional dengan sektor modern juga menentukan keberhasilannya.
Pemikiran Kuznets dan Chenery mengenai perubahan struktur ekonomi juga relevan. Pembangunan biasanya disertai penurunan peran relatif pertanian dan peningkatan industri serta jasa. Namun, perubahan tersebut seharusnya berlangsung melalui peningkatan produktivitas pertanian, bukan dengan membiarkan sektor tersebut tertinggal. Sementara itu, peringatan Dani Rodrik (2016) mengenai premature deindustrialization mengingatkan bahwa negara berkembang menghadapi tantangan ketika proses industrialisasi tidak cukup kuat menciptakan pekerjaan produktif dalam skala besar.
Menghubungkan Pertanian dengan Industri
Karena itu, agenda pembangunan Indonesia tidak seharusnya mempertentangkan pertanian dan industri. Keduanya perlu dibangun sebagai bagian dari satu rantai nilai ekonomi. Industri makanan dan minuman, misalnya, membutuhkan pasokan bahan baku pertanian yang berkualitas, stabil, dan kompetitif. Jika hubungan ini berjalan baik, pertumbuhan manufaktur dapat menciptakan pasar yang lebih luas bagi petani sekaligus meningkatkan nilai tambah produk domestik.
Masalahnya, hubungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari produktivitas lahan, keterbatasan teknologi, kualitas benih, pembiayaan, penyimpanan, hingga logistik. Petani sering berada pada posisi tawar yang lemah karena akses terhadap pasar dan informasi harga terbatas. Dalam praktik bisnis, kepastian pasar tanpa dukungan logistik yang efisien sering kali hanya berhenti sebagai rencana di atas kertas.
Ada lima agenda yang perlu diperkuat.
Pertama, meningkatkan produktivitas pertanian melalui modernisasi alat, irigasi, benih unggul, mekanisasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Kedua, memperkuat industri pengolahan berbasis pertanian agar komoditas tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah.
Ketiga, membangun kemitraan yang lebih adil antara petani, koperasi, UMKM, dan industri. Kontrak pembelian, akses pembiayaan, pendampingan kualitas, serta kepastian standar produk dapat memperkuat posisi petani dalam rantai pasok. Keempat, memperbaiki infrastruktur penyimpanan, transportasi, dan distribusi untuk mengurangi kehilangan hasil panen serta biaya logistik. Kelima, memperluas pendidikan vokasi dan pelatihan agar tenaga kerja pertanian memiliki kesempatan memasuki kegiatan ekonomi modern tanpa kehilangan sumber penghidupannya.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 5,47 persen tetap patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa cepat PDB meningkat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan produktif, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal.
Indonesia membutuhkan industrialisasi yang kuat, tetapi juga pertanian yang produktif. Manufaktur tidak akan memiliki daya saing berkelanjutan jika bahan baku domestik lemah, sementara pertanian sulit berkembang apabila tidak terhubung dengan pasar, teknologi, dan industri pengolahan.
Pada akhirnya, transformasi struktural yang berhasil bukanlah perpindahan tenaga kerja dari pertanian ke industri semata. Transformasi harus menciptakan hubungan produktif antara keduanya. Pertumbuhan industri perlu membuka pasar bagi pertanian, sedangkan modernisasi pertanian harus memperkuat pasokan dan daya saing industri nasional.
Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan di atas lima persen, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan itu tidak berjalan pincang. Ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang mampu mengangkat produktivitas lintas sektor dan menghadirkan manfaat pembangunan secara lebih merata.