DPR: Tagih Janji Pemulihan Aceh
Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Dr Eko Wahyuanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPolitik bukan soal momentum, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan. Di ruang rapat DPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memanggil pemerintah. Dengan agenda tunggal menagih janji pemerintah tentang penanganan bencana alam di Aceh agar pulih total sebelum bedug Ramadhan ditabuh.
Hal ini bukan permintaan normatif, tapi pernyataan pimpinan parlemen kepada mitra kerja, sebuah jawaban atas instruksi politik dengan konsekuensi moral besar. Satgas memasang standar tinggi bagi Kabinet Merah Putih.
Pertanyaannya, sanggupkah para pembantu Presiden berlari mengejar tenggat waktu seperti yang dijanjikan? Rakyat Aceh tidak butuh retorika, mereka butuh kepastian untuk beribadah di bawah atap utuh.
Logistik dan Ego Sektoral
Laporan dalam rakor membawa angin segar, bukan "angin surga". Kabar "tidak ada lagi daerah terisolir" di Aceh akibat banjir bandang dan longsor, fakta dipotret dari lapangan paling krusial. Sebuah kemajuan mitigasi fisik patut diapresiasi. Jalur logistik kembali terhubung, urat nadi ekonomi mulai menggeliat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam hal ini memikul beban paling berat. Hunian masyarakat bukan soal deret angka di atas kertas laporan progres. Sementara Satgas minta lebih dari sekadar atap, tapi normalisasi lingkungan layak.
Kita tahu membersihkan material sisa bencana bukan perkara mudah, apalagi jika masih tersangkut prosedur birokrasi berbelit. Di sinilah peran DPR menjadi krusial, sebagai wakil rakyat, ia tidak ingin mendengar alasan teknis atau hambatan administratif. Yang ditunggu hanya pernyataan hasil akhir langsung dari lapangan.
Bagian lain yang juga penting adalah pengecekan terhadap sinkronisasi anggaran oleh Menkeu dan Mendagri. Ini kunci dalam realisasi dana darurat. Rakyat Aceh butuh kepastian kapan bisa kembali ke rumah dengan layak, bukan dalam tenda darurat usang.
DPR minta, persoalan dana termin kedua harus dapat diselesaikan segera. Jangan sampai kerja keras di lapangan layu sebelum berkembang karena urusan administrasi di Bapemas.
“Kita bicara soal nasib rakyat Aceh yang mau puasa, tapi pencairan dana termin kedua untuk pokmas (kelompok masyarakat) masih tertahan verifikasi berbelit. Ego sektoral ini dipangkas hari ini juga!"
Ramadan Sebagai Tolok Ukur
Mengapa Ramadan? Satgas cermat dalam membaca sosiologi masyarakat Aceh. Ramadhan bagi Serambi Mekkah sakral. Membiarkan warga beribadah di tengah puing sisa bencana bisa dianggap kegagalan negara memberikan rasa aman dan nyaman.
Instruksi agar birokrasi daerah segera pulih 100 persen, sebuah langkah antisipatif. Jika pemda lumpuh, bantuan pusat hanya akan menumpuk di gudang. Kemendagri dalam hal ini punya tugas memastikan mesin pemerintahan di Aceh tidak hanya "hidup", tapi "berlari".
Apakah benar Aceh pulih sebelum Ramadhan? Data berbicara, progres pembersihan material di titik pemukiman padat mencapai lebih 85%. Normalisasi sungai pemicu banjir di Aceh Tenggara dan Aceh Utara memasuki tahap finalisasi tanggul darurat.
Jika tren kecepatan kerja ini dipertahankan, maka target "Nol Pengungsi" saat sahur pertama bukan isapan jempol. Ini menunjukkan fungsi pengawasan DPR sesungguhnya: "Direct and Result-Oriented" . Tidak ada ruang untuk debat kusir. Fokus pada normalisasi sungai, pembersihan pemukiman, dan ketersediaan hunian permanen sederhana.
Stabilitas politik di pusat juga menjadi faktor pendorong. Selesainya berbagai isu etik di lembaga tinggi negara memberikan ruang bagi pemerintah untuk fokus bekerja tanpa gangguan kebisingan politik yang tidak perlu.
Artinya, tidak ada alasan bagi kabinet untuk gagal merekonstruksi Aceh. Semua instrumen sudah tersedia: anggaran ada, akses terbuka, dan komando politiknya jelas.
Fajar Pertama Ramadan
Sebelum bedug Ramadan, bukan hanya ucapan selamat menjalankan ibadah puasa. Presiden Prabowo menyalurkan 1.455 ekor sapi untuk masyarakat Aceh. Bantuan bernilai Rp 72,75 Miliar diharapkan melengkapi kebahagiaan rakyat Aceh.
Dana telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di 19 kabupaten/kota terdampak. Dagingnya disalurkan tepat satu hari sebelum awal Ramadan (tradisi Meugang).
Inilah ikhtiar presiden menyemangati rakyat Aceh. Aceh terlalu sering diuji oleh alam. Kini, komitmen pemerintah terhadap Aceh sedang diuji waktu. Tenggat Ramadan yang dipasang Sufmi Dasco Ahmad, uji nyali bagi Kabinet Merah Putih.
Pertaruhan kredibilitas di mata rakyat Aceh yang selama ini dikenal setia namun kritis. Dan laporan hari ini mengonfirmasi: Aceh memang sedang dipaksa pulih sebelum puasa.
Kerja kolaboratif antara Satgas DPR dan Pemerintah menunjukkan bahwa jika ada kemauan politik, gunung longsor pun bisa disingkirkan dalam hitungan min mata rakyat, hasil akhir adalah satu-satunya mata uang paling laku. Tidak boleh ada pemborosan waktu, tidak boleh ada pemborosan kata. Pilihannya hanya dua bagi para menteri: Tuntaskan kerja, atau tanggung malu di hadapan Presiden dan rakyat.
Bedug Ramadan sudah ditabuh, dan janji harus lunas terbayar. Agar tidak menjadi catatan kaki dalam risalah rapat berdebu saat komitmen itu dirajut dari tempat bencana.
Rakyat Aceh tidak berjalan sendiri. Instruksi tegas pimpinan rakor di DPR dan gerak cepat Kabinet Merah Putih bukti bahwa penyelenggara negara hadir, bukan dengan janji kosong, melainkan dengan kerja nyata terukur.
Sumbatan birokrasi di Bapemas sudah mencair di ruang sidang DPR RI, jalur logistik telah tersambung, dan hunian terus dikejar agar tegak sebelum syiar Ramadan tiba. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen penuh memastikan Serambi Makkah kembali berdenyut, masjid-masjid kembali makmur, dan senyum anak-anak Aceh kembali merekah saat fajar Idul Fitri.