Presiden Prabowo: Dalam Kepungan Propaganda dan Perang Kognitif
Dosen dan Pengamat Kebijakan Publik
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Dr Eko Wahyuanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam diskursus intelijen kontemporer, kedaulatan sebuah negara tidak hanya diukur dengan kekuatan militer saja, tetapi bagaimana sistem ketahanan ruang siber dan kognitif rakyatnya.
Saat ini, disinyalir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi fenomena yang dalam doktrin intelijen dikenal sebagai Asymmetric Warfare (Perang Asimetris).
Serangan tanpa peluru, bukan untuk menghancurkan gedung dan fasilitas penting. tetapi serangan dengan “senapan narasi”, bertujuan melemahkan kepercayaan publik melalui “Propaganda Ekonomi dan Fear Mongering”.
Targetnya mendelegitimasi kebijakan publik menyangkut isu strategis dan program prioritas pemerintah, dengan menciptakan kondisi psikologis bagi sebuah skenario perubahan rezim (regime change).
Kekuatan Global sedang Bermain
Para aktor, membuat narasi seolah-olah bersifat teknokratis dan objektif. Lembaga rating internasional seperti Moody’s, Fitch, hingga MSCI, misalnya, bisa saja ditarik ke dalam pusaran opini untuk menjadi "peluru" bagi aktor intelijen asing melakukan serangan terkoordinasi.
Caranya, dengan memanipulasi persepsi atas stabilitas ekonomi, mereka untuk menciptakan efek domino, dan bertujuan menghancurkan kredibilitas finansial negara di mata investor dan rakyatnya sendiri.
Fenomena ini selaras dengan pandangan George Friedman, pendiri Stratfor, yang menyoroti bagaimana kekuatan global menggunakan tekanan ekonomi sebuah negara untuk memaksakan kehendak kepentingan geopolitik. Menurut Friedman, ketika sebuah negara mulai menunjukkan kemandirian strategis, seperti yang dilakukan Presiden Prabowo melalui program pro rakyat, maka instrumen keuangan global menggunakan program prioritas itu sebagai celah memasukkan amunisi propagandanya. Memaksa negara kembali dalam orbit kepentingan kekuatan besar.
Sebuah memori kolektif kelam masih ada dalam catatan sejarah Indonesia. Krisis 1998 konon sengaja diciptakan kaum globalis, di mana sentimen ekonomi diciptakan secara sistematis untuk menggulingkan kepemimpinan nasional. Pola serupa bisa saja diulang kembali melalui upaya menanamkan kebencian dan ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi saat ini.
Para aktor provokasi biasanya melakukan penggiringan opini bahwa program strategis pemerintah—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Garuda, hingga Sekolah Rakyat—adalah langkah keliru secara fiskal. Padahal, dalam kacamata kedaulatan, program-program ini adalah fondasi penguatan human capital dan ekonomi akar rumput yang justru mengancam dominasi kapital asing.
Era Post-Truth dan Subversi
Saat ini kita sedang berada di medan tempur kognitif sangat “brutal”, di mana agitasi digital melalui potongan video pendek dengan musik dramatis dirancang untuk merangsang emosi, bukan logika. Di era post-truth, kebohongan yang diulang-ulang secara masif akan bertransformasi menjadi "kebenaran" di mata publik.
Pengamat intelijen Thomas Rid dalam studinya mengenai Active Measures menekankan bahwa tujuan utama dari operasi pengaruh (influence operations) bukanlah untuk membuat orang percaya pada satu kebohongan spesifik, melainkan untuk merusak struktur kebenaran itu sendiri.
Dalam konteks Indonesia, serangan terhadap kebijakan sosial presiden Prabowo bertujuan menciptakan "kabut perang" (fog of war) sehingga masyarakat tidak lagi mampu membedakan mana kebijakan yang membangun dan mana jebakan narasi asing.
Sasaran utamanya adalah Generasi Z, kelompok generasi baru sangat rentan terhadap viralitas. Mereka disuguhi narasi urgensi bahwa "pemerintahan harus segera berubah" melalui manipulasi data dangkal bahkan salah.
Sebuah fase awal dari apa yang disebut oleh Yuri Bezmenov, mantan agen KGB sebagai tahap Demoralisasi. Bezmenov menjelaskan bahwa dengan menyerang kebijakan pemerintah secara terus-menerus melalui media sosial, musuh sedang berupaya merusak moral bangsa hingga pada titik di mana data dan fakta tidak lagi memiliki arti bagi masyarakat yang sudah terlanjur skeptis.
Jika tahap demoralisasi ini berhasil, maka skenario Color Revolution (Revolusi Warna) akan sangat mudah dipicu melalui isu sosial yang remeh sekalipun.
Modus Operandi Kaki Tangan Domestik
Operasi penggalangan opini hampir pasti tidak berdiri sendiri. Biasanya, terdapat orkestrasi dari kekuatan besar menggunakan kaki tangan di dalam negeri untuk bekerja dalam senyap.
Modus operandi paling umum adalah mengaitkan tekanan ekonomi eksternal dengan tuduhan "kelemahan kepemimpinan internal".
Jika harga kebutuhan pokok mengalami fluktuasi alami, narasi ini akan segera "digoreng" sebagai bukti kegagalan pemerintah, untuk memantik pembangkangan sipil. Jadi seolah-olah "terjustifikasi" oleh penderitaan rakyat.
Tujuannya jelas: menginginkan Indonesia kacau, terpecah belah, dan tetap menjadi bangsa yang bergantung pada instruksi asing.
Strategi Kontra-Narasi dan Orkestrasi
Bagi sebuah negara dengan sandaran pada kekuatan rakyat seperti Indonesia, tidak ada pilihan lain kecuali “lawan”. Perlawanan ini dapat dimulai dengan melakukan “Kontra-Narasi Strategis” dalam sistem komunikasi negara. Pemerintah dapat menjelaskan ulang kondisi ekonomi dan sosial-politik secara transparan dengan penuh optimisme guna mematahkan propaganda tersebut.
Penegasan kembali terhadap program prioritas harus dilakukan secara masif untuk menunjukkan bahwa negara hadir di tengah rakyat. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap pergerakan aktor-aktor digital yang secara eksplisit menyerukan gerakan dengan narasi regime change.
Sebagai warga bangsa yang baik, tentu dapat membedakan dengan tajam antara "kritik konstruktif" yang sah dalam demokrasi dengan "instigasi penggulingan" didorong oleh agenda intelijen luar. Sembari terus memperkuat soliditas di jajaran kabinet, waspada terhadap metode Devide et Impera (pecah belah) yang mencoba menciptakan kecurigaan antar pejabat tinggi.
Situasi saat ini memang masih terkendali, namun kewaspadaan terhadap orkestrasi di media sosial harus ditingkatkan sebelum mencapai titik didih di lapangan. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk mandiri, dan kemandirian itu adalah ancaman bagi mereka yang terbiasa mendikte negeri ini.