Sapi Bantuan Presiden dalam Logika APBN
Tenaga Ahli Utama Bakom RI
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Dr Eko Wahyuanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHewan kurban bantuan presiden sebanyak 1.098 menjadi sorotan publik. Jumlah sapi kurban usulan Presiden Prabowo Subianto ke seluruh daerah memicu kegaduhan netizen di media sosial. Tanpa substansi data valid.
Padahal kebijakan publik dalam perayaan Idul Adha seperti ini bukan hal baru. Presiden-presiden sebelumnya melakukan hal sama.
Maka pandangan keliru tentang anggaran hewan kurban harus diluruskan. Dalam perspektif rasionalitas Anggaran Pendidikan Belanja Negara-APBN, dana pengadaan hewan qurban, sama sekali tidak menyalahi aturan.
Banpres dan Logika APBN
Kritik paling nyaring diarahkan ke jantung anggaran negara. Pertanyaannya, apakah rasionalkah menggelontorkan Rp 100 miliar dana Banpres dari APBN hanya untuk urusan hewan kurban? Tentu saja tidak. Sebab negara bertindak atas nama ibadah dan kepentingan rakyat.
Dari aspek legalitas anggaran tidak salah. Dana ini bersumber dari pos Bantuan Presiden. Bukan dana siluman apalagi beraroma politik. Banpres adalah instrumen resmi, konstitusional, melekat pada lembaga kepresidenan, serta diaudit ketat Badan Pemeriksa Keuangan-BPK.
Secara proporsionalitas makro ekonomi, alokasi Rp 100 miliar yang dikonversikan terhadap total postur APBN ribuan triliun rupiah, nilainya sangat kecil. Jauh lebih berguna untuk masyarakat, ketimbang dialokasikan untuk pos perjalanan dan keperluan dinas birokrasi.
Ada logika efek berganda yang dapat dilihat dari konteks ekonomi, untuk menjawab lokal kritik netizen. Nilai uang Rp 100 miliar tidak menguap untuk kegiatan yang tidak bersinggungan langsung dengan rakyat.
Sapi Premium
Simental atau Limousin dibeli langsung dari peternak lokal di berbagai daerah Nusantara. Menjadi stimulus ekonomi hulu-hilir yang riil bagi rakyat.
Negara memotong rantai tengkulak nakal, menyuntikkan likuiditas ke dompet peternak, dan mengembalikan modal dalam bentuk konsumsi protein hewani berkualitas tinggi.
Dobrak Tradisi Qurban
Fakta menunjukkan, terjadi lompatan kuantitatif secara radikal jika membandingkan kebijakan sebelumnya. Pendistribusian hewan kurban menggunakan pendekatan formalitas birokratis satu provinsi satu sapi. Akibatnya, bantuan menumpuk di kota besar. Tidak menyentuh masyarakat di daerah yang membutuhkan.
Presiden Prabowo mendobrak tradisi itu melalui pengiriman 1.098 ekor sapi, langsung ke titik tujuan sehingga menyasar masyarakat paling membutuhkan. Kebijakan ini dijalankan berdasar tiga pilar utama pelayanan masyarakat yang membutuhkan bantuan nyata.
Pertama, distribusi diprioritaskan ke kabupaten dengan tingkat konsumsi daging terendah. Wilayah kemiskinan ekstrem menjadi target utama. Bantuan digeser secara masif dari zona surplus menuju zona defisit gizi buruk masyarakat.
Kedua, lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren kecil pelosok menjadi sasaran. Langkah ini memastikan daging kurban jatuh tepat ke tangan rakyat miskin, bukan berputar di lingkaran elite atau penguasa lokal daerah.
Ketiga, skala masif ini dikawal protokol veteriner sangat ketat. Seluruh hewan kurban wajib bebas Penyakit Mulut Kuku serta Lumpy Skin Disease yang dibuktikan dokumen resmi Surat Keterangan Kesehatan Hewan daerah.
Meskipun fisik Presiden berada di Prancis untuk tugas diplomatik, mesin birokrasi dipastikan berjalan presisi. Seluruh armada pengangkut hewan kurban harus tiba di lokasi tujuan sebelum hari penyembelihan sesuai syariat.
Inklusi Sosial dan Esensi Kebijakan
Secara filosofis, kebijakan ini adalah pengejawantahan kehadiran negara di titik paling sunyi. Idul Adha di Indonesia bukan semata ritus spiritual individu, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan sosial. Diharapkan berdampak masif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Presiden nampaknya menolak cara pandang konvensional dimana bantuan sosial harus selalu seragam seperti skema pemberian paket sembako. Sapi kurban premium ini bentuk inklusi sosial. Negara mengirimkan sinyal psikologis sangat kuat bahwa masyarakat kelas bawah tidak boleh dilupakan.
Ketika santri di pelosok atau warga di daerah di daerah 3T menikmati daging sapi satu ton kiriman bantuan presiden, maka telah hadir rasa pengakuan warga negara. Nilai immaterial inilah yang kerap luput dari pemahaman para pengamat dan logika netizen. Bahwa ada nilai kesetiakawanan sosial yang harus terus dirawat melalui kebijakan publik semacam ini.
Menakar Dampak Nyata
Angka 1.098 sapi kurban, tentu saja bukan statistik mati. Sebab di dalam setiap volume riil distribusi protein hewani ini, terdapat pasokan gizi ke lambung kehidupan rakyat.
Dengan rata-rata bobot karkas bersih sebesar 350 kilogram per ekor, maka menimbulkan dampak berantem cukup signifikan. Mulai dari manfaat bagi penerima daging kurban sampai pemilik hewan kurban..
Itulah perhitungan matematis kebijakan bantuan presiden. Menjalankan ibadah, membantu keluarga di daerah, menciptakan peningkatan gizi, dan mendongkrak ekonomi kerakyatan.
Pembagian komoditas daging sapi dalam kemasan standar satu kilogram per paket, memang terasa kecil. Tetapi intervensi daging kurban ini menembus 384.300 kepala keluarga. Total jangkauan mencapai 1.537.200 jiwa rakyat miskin.
Hal ini merupakan sebaran gizi yang dahsyat untuk meningkatkan kualitas kegiatan melaksanakan.
Dampak selanjutnya menyasar langsung ketahanan pangan dan kesehatan publik daerah. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, konsumsi daging sapi per kapita Indonesia masih rendah.
Karena itu, intervensi hewan kurban ini diharapkan menggeser surplus protein langsung ke lokasi target. Dampak ekonomi hulu terutama di bidang peternakan cukup signifikan.
Alokasi dana Banpres tidak dinikmati importir asing. Anggaran disuntikkan langsung kepada peternak rakyat di sentra produksi Jawa Timur, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi Selatan.
Inilah makna religi yang mampu menopang pergerakan ekonomi kerakyatan.
Pembelian massal dengan harga premium memotong spekulasi tengkulak menjelang hari raya. Peternak mendapatkan margin keuntungan optimal untuk modal pembibitan. Negara membeli produk rakyat, menggerakkan ekonomi bawah, lalu membagikannya kembali demi gizi masyarakat.
Jadi perdebatan terhadap kebijakan publik soal bantuan presiden menjadi tidak relevan. Sebab tujuan dari pengiriman hewan qurban ke daerah, sekaligus memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar dinikmati masyarakat. Ingat rakyat tidak membutuhkan perdebatan tanpa jalan keluar.