Sensus Pertanian 2023: Bagaimana Strategi Jitu untuk Menyukseskannya?

Sensus Pertanian 2023 | Sumber: bps.go.id

Sensus pertanian 2023 memiliki peran substansial untuk menjawab kebutuhan data sektor pertanian di Indonesia. Data tersebut apabila dielaborasi dengan benar, maka akan berdampak positif bagi ekonomi dan maslahat orang banyak di Indonesia yang merupakan negara agraris. Oleh karena itu, dengan adanya sensus tersebut, maka perumusan kebijakan terkait pertanian diharapkan menjadi lebih holistik dan komprehensif. Itulah mengapa pemerintah sangat mendukung kegiatan ini, termasuk presiden Jokowi sendiri. Pidato beliau dalam “Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023” menegaskan pentingnya akurasi data untuk menentukan kebijakan yang akan menjawab kebutuhan di lapangan.

Di tengah perkembangan zaman kini, kita mengetahui bersama bahwa setiap sektor termasuk pertanian bergerak progresif. Selalu ada peluang pasar dan tren konsumen yang baru, serta perkembangan teknologi mutakhir. Jadi, sensus berperan untuk memberikan potret mikro dan makro sektor pertanian. Melaluinya, kita dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada. Misalnya saja soal kebutuhan pupuk yang masif dikeluhkan para petani. Melalui sensus, masalah ini dapat dicari solusinya. Dengan sensus, pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang perlu diprioritaskan, jenis pupuk yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, medan daerah penerima, sasaran petani yang akan mendapat subsidi. Dengan demikian, distribusi pupuk menjadi lebih seimbang, efektif dan efisien. Ini baru satu dari sekian banyak persoalan yang dapat diselesaikan dengan data sensus. Oleh karena itu, pernyataan Jokowi tentang pentingnya program sensus pertanian tersebut jelas sangat mendasar.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan teknis saat petugas sensus turun ke lapangan, pemerintah mestinya sudah menyiapkan langkah konkret penyelesaiannya. Mulai dari pelatihan komunikasi dan materi sensus bagi para petugasnya hingga memberikan kerangka untuk memikirkan langkah-langkah persuasif agar para petani kooperatif dalam memberikan data yang benar. Hal yang tak kalah penting adalah kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah tentu wajib. Lalu, dapat pula diikutsertakan pihak eksternal yang lain, seperti perguruan tinggi dan organisasi-organisasi petani. Hal ini akan mengoptimalkan pengumpulan dan analisis data. Selain itu, peran pers dan media sosial juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Kedua media ini boleh dikatakan sebagai sumber informasi masyarakat kini. Diperlukan narasi promosi yang cerdik agar para petani menyadari betapa pentingnya sensus pertanian. Promosi tersebut dapat dilakukan melalui tulisan maupun info grafik (gambar dan video).

Langkah-langkah tersebut adalah strategi yang masih menyentuh “kulit luar” persoalan. Dengan kata lain, strategi tersebut memecahkan hal praktis saja. Sementara itu, kita harus menciptakan strategi untuk memperoleh data akurat yang merupakan indikator sentral suksesnya sensus pertanian 2023. Perlu diulik, apakah sensus tersebut akan benar-benar menghasilkan data yang aktual dan faktual? Beberapa komentar yang menghiasi media sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengafirmasi pernyataan Jokowi tentang pentingnya sensus pertanian. Lalu, ada pula tambahan komentar bahwa mestinya sensus pertanian dilakukan setiap 5 tahun sekali, bukan 10 tahun sekali. Memang banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan sebuah sensus. Apalagi Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas. Namun, para petani tentunya tidak bisa menunggu terlalu lama. Bisa jadi akibat keterlambatan mengetahui fakta dan data di lapangan malah mengakibatkan turunnya kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Jadi, permintaan agar sensus dilakukan per 5 tahun sekali itu tentu masuk akal.

Hasil data yang didapat melalui sensus tahun ini dapat menjadi pertimbangan apakah tenggang waktu sensus perlu disesuaikan lagi atau tidak. Jika memang tidak, maka pemerintah harus mencari solusi yang lain. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan ialah melalui survei secara daring (online) di luar survei rutin yang biasa dilakukan BPS. Ini adalah langkah krusial yang dapat dilakukan sebelum sensus dilaksanakan. Sifatnya yang daring dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kendala para petani setiap tahunnya. Survei tiap-tiap tahun tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai indikator tolok ukur juga. Jadi, alih-alih hanya sekadar memanfaatkan data 10 tahun yang lalu, pemerintah bisa memanfaatkan hasil survei tiap tahun itu sebagai data pembanding.

Masalah lainnya ialah bagaimana mengelola data yang sedemikian besar? Data yang didapatkan melalui sensus itu ibaratkan sebuah “bahan mentah”. Oleh karena itu, ia hanya akan bermutu tinggi bila dapat diekstraksi dan dicetak menjadi sebuah blueprint (kerangka) yang berkontinuitas (sustainable). Dalam hal ini, BPS dapat memanfaatkan big data untuk menunjang atau sebagai pelengkap data sensus pertanian 2023. Kabar baiknya, BPS memang sudah terbiasa memanfaatkan big data dalam mendukung kegiatan rutinnya. Beberapa big data tersebut di antaranya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Kegiatan Kerangka Sampel Area (KKSA), dan penghitungan Interregional Input-Output (IRIO). Menabulasikan data sensus pertanian sebagai official data dan big data lainnya tersebut sebagai data pelengkap tentu akan menghasilkan statistika yang faktual dan aktual. Dampaknya, persentase akurasi data tentu akan meningkat juga. Strategi pendukung terakhir (yang tidak kalah penting) untuk menyukseskan sensus pertanian 2023 adalah pemanfaatan teknologi sensor dan sistem informasi geografis (SIG). Setiap daerah tentu punya kondisi geospasial yang berbeda. Jadi, keduanya merupakan metodologi yang tepat bagi sektor pertanian Indonesia yang memiliki kontur wilayah dan cuaca khasnya masing-masing.

Pada puncaknya, kita sampai pada kesimpulan bahwa sukses tidaknya sensus pertanian ini bukan terpaku pada seberapa terpercayanya data yang didapat. Namun, juga kepada kebijakan apa yang akan dirumuskan setelah memperoleh data eksak tersebut. Infrastruktur dan akses pembiayaan adalah fondasi masyarakat petani dalam mengelola lahan mereka. Kedua hal tersebut bisa dikatakan sebagai faktor kemajuan sektor pertanian yang paling terpampang nyata. Oleh karena itu, diharapkan melalui data sensus pertanian 2023 pemerintah mampu meningkatkan akselerasi penyediaan keduanya.