Melembagakan "Tangan Dingin" Pramono di Birokrasi Jakarta

unsplash.com/madebyekhrwntro

“Ahok punya Qlue. Anies punya Jaki. Pramono punya Prastowo. Panjang umur sistem pelayanan publik DKI”

Unggahan dari salah satu akun di platform Threads beberapa waktu lalu ramai menjadi perbincangan di ruang publik. Unggahan itu bukan hanya sekadar gurauan atau pujian politik di media sosial. Di baliknya menyimpan rasa puas dan lega warga Jakarta atas keberlanjutan sistem pelayanan publik dari masa ke masa.

Kepuasan warga itu tak lepas dari pendekatan baru yang dibawa oleh Pramono Anung Bersama tim teknokratnya, termasuk Yustinus Prastowo, yang dikenal memiliki “tangan dingin” dalam meramu dan mengeksekusi kebijakan. Ketimbang mengandalkan gegap gempita seremoni, berbagai persoalan perkotaan ditangani melalui kerja administratif yang senyap di balik layar.

Di lini masa, sering kali terlihat warga Jakarta melaporkan permasalahan publik dengan mention akun tim teknokratnya, yakni Yustinus Prastowo, yang kemudian ditanggapi secara cepat. Pertanyaannya, sejauh mana gaya eksekusi senyap ini dapat mentransformasi mesin birokrasi Jakarta secara berkelanjutan?

Melampaui Birokrasi Simbolik

Hadirnya gaya kepemimpinan ini tentu saja tak luput dari perhatian publik digital. Di media sosial, sejumlah netizen mendeskripsikan sosok Gubernur Jakarta ini sebagai sosok yang tenang dan solutif, bekerja tanpa banyak pencitraan. Dari situlah lahir julukan “Gubernur Underrated.”

Perhatian publik juga mengarah pada rekam jejak teknokratisnya yang ditempa selama menjabat sebagai Sekretaris Kabinet selama dua periode di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Fenomena ini relevan dengan dinamika media sosial pejabat publik masa kini, yang sering kali berada di batas tipis antara sarana komunikasi publik atau panggung pencitraan (image building). Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa publikasi birokrasi sesungguhnya untuk bertumpu pada prinsip “apa yang telah kami kerjakan” bukan mengonstruksi persepsi sesaat dari warga tentang “apa yang ingin orang percaya telah kami kerjakan”.

Persoalan tersebut menjadi relevan dengan perspektif reformasi kepegawaian negara, dengan gaya kepemimpinan eksekutif yang turut membentuk perilaku dan produktivitas ASN. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang bekerja secara tenang dan substantif menawarkan jalan keluar dari perangkap symbolic governance, yaitu kecenderungan pejabat publik yang lebih sibuk memoles citra di depan kamera daripada menyelesaikan persoalan struktural di lapangan.

Peters (2001) dalam karyanya The Politics of Bureaucracy menyatakan bahwa manajemen kinerja sektor publik sejatinya bukan perkara selebrasi atau pencitraan, namun mengenai bagaimana tujuan strategis diterjemahkan menjadi hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pendekatan ini penting untuk meredam kecenderungan “birokrasi panggung”. Pejabat di berbagai lapisan dari tingkat dinas hingga kelurahan tidak lagi berlomba-lomba menciptakan aktivitas seremonial semata untuk memenuhi feed di akun media sosial.

Saat pimpinan fokus pada penataan regulasi, administrasi dan sinkronisasi anggaran, birokrasi kembali pada fungsi utamanya yaitu memastikan setiap program kerja bekerja untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan berbasis data (evidence-based policy).

Menjaga Akuntabilitas di Balik Kesenyapan

Namun, kerja senyap dalam birokrasi sektor publik memiliki batas dan tantangan tersendiri. Sektor pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda dari manajemen swasta. Tata kelola yang baik menuntut adanya transparansi, ruang partisipasi warga dan akuntabilitas secara terbuka.

Shafritz et al. (2001) menggarisbawahi bahwa administrasi publik dalam sistem demokrasi tidak dapat sepenuhnya bekerja dalam kesunyian. Akuntabilitas publik menuntut adanya respons pemerintah yang transparan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Ketika kerja birokrasi dijalankan terlalu tertutup tanpa diimbangi komunikasi publik yang memadai, publik dapat mengalami krisis informasi atau memiliki persepsi bahwa pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi warga.

Di lain pihak, fakta bahwa warga kerap melaporkan persoalan ke akun personal tim teknokrat Gubernur DKI Jakarta mengindikasikan bahwa sistem penanganan aduan internal birokrasi belum sepenuhnya berjalan otomatis tanpa ada dorongan dari pimpinan atas.

Kelembagaan Sistem sebagai Kunci Utama

Tanggapan positif warga dalam unggahan di media sosial memperlihatkan bahwa publik Jakarta sangat menghargai kontinuitas kebijakan dan kecepatan respons pemerintah. Kunci sukses pendekatan "tangan dingin" ini terletak pada kemampuan mengintegrasikan kerja senyap di balik layar dengan komunikasi publik yang aktif dan responsif.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi bukan mengenai seberapa kuat pengaruh seorang pemimpin, namun sejauh mana perubahan itu dilembagakan menjadi sebuah sistem. Kepemimpinan "tangan dingin" tidak seharusnya berhenti pada kepiawaian seorang figur, tetapi harus bertransformasi menjadi standar kerja dan budaya organisasi ASN yang berkesinambungan. Dengan demikian, siapa pun yang menjadi nakhoda Jakarta di masa depan, roda pelayanan publiknya tetap berjalan konsisten.

Bagi masyarakat, bukan soal apakah birokrasi bekerja dengan riuh atau senyap. Yang paling dibutuhkan adalah kepastian bahwa ketika laporan disampaikan atau layanan diperlukan, birokrasi hadir untuk menanggapi dengan cepat hingga tuntas. Hanya dengan kelembagaan sistem yang kuat itulah, pelayanan publik Jakarta dapat terus bekerja melampaui pergantian pimpinan dan benar-benar berumur panjang.