Apa Dampak Open Door Policy Terhadap Perekonomian Turki?

Gambar : spectator.com

Seperti yang kita ketahui, beberapa dekade ini krisis pengungsian sudah menjadi isu global. Krisis pengungsian banyak terjadi di Timur Tengah, salah satunya Suriah yang dikenal dengan Arab Spring. Disaat negara lain tidak ingin memberikan banyak bantuan, Turki justru bertindak sebaliknya dengan memberikan banyak bantuan dan membuat kebijakan baru yakni Open Door Policiy. Open Door Policy sendiri merupakan kebijakan dimana para pengungsi diizinkan untuk memiliki kekuasaan tinggal di di wilayah Turki. Kebijakan ini merupakan hasil dari pendeketan Neo-Liberal Turki terhadap kebijakan luar negeri yang dimilikinya. Open Door Policy dikategorikan dalam lima perode, yakni: 1) Pada masa kesultanan utsmani, 2) Penerimaan pengungsi setelah terjadinya perjanjian Lausane pada tahun 1923, 3) Imigrasi yang terjadi pada tahun 1970, 4) Periode pengungsi kurdi. 5) Periode penerapan Open Door Policy tahun 2011.

Dalam mengatasi masalah krisis pengungsian Suriah, Turki menjadikan kebijakan Open Door Policy ini sebagai alat utamanya. Hal ini dikarenakan krisis pengungsian Suriah melekat dengan dorongan internal dan eksternal, seperti dari organisasi internasional UNHCR dan pihak lainnya. Open Door Policy Turki tercantum dalam kebijakan Law on Foreigners and International Protection (LFIP) pada bagian Scope Pasal 2 Ayat 1 yang berisi Ketentuan undang – undang ini berlaku untuk kegiatan dan tindakan yang terkait dengan orang asing; perlindungan internasional harus diperluas dalam kasus – kasus klaim perlindungan individu orang asing di perbatasan, gerbang perbatasan atau di Turki, perlindungan sementara langsung untuk diberikan kepada orang asing jika ada gelombang besar ke Turki dan dimana mereka tidak dapat kembali ke negaranya, mereka dipaksa untuk pergi; dan struktur, tugas, mandat, dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Manajemen Migrasi. Kebijakan yang diimplementasikan untuk para pengungsi ini tentu memiliki berbagai macam dampak bagi Turki, salah satu masalah serius yang muncul setelah diberlakukannya kebijakan ini adalah keadaan ekonomi Turki.

Dampak Ekonomi yang Dirasakan Turki Akibat Diterapkannya Open Door Policy

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Open Door Policy ini menimbulkan beban baru di bidang ekonomi Turki. Turki harus mengeluarkan banyak biaya untuk menangani pengungsi Suriah yang jumlahnya kian bertambah. Disaat yang bersamaan, sektor pariwisata Turki dan juga ekspornya sedang mengalami penurunan. Terhitung sejak April 2011 sampai dengan Oktober 2016, biaya yang sudah dikeluarkan Turki untuk menangani pengungsi dari Suriah sebanyak 8.5 miliar USD. Lonajakan alokasi dana di Turki ini disebabkan karena Turki menginginkan para pengungsi mendapatkan penanganan sebaik mungkin. Pengalokasian dana ini terbagi kedalam empat sektor, yaitu pembuatan tenda, pendidikan, healthcare treatment, dan keamanan. Banyaknya jumlah pengungsi Suriah yang masuk ke wilayah Turki, membuat pemerintah Turki harus memperketat keamanan di area perbatasan Turki. Hal ini dilakukan untuk menjaga Turki dari para ekstrimis dan juga untuk menjalankan operasi militer dalam menangani konflik Suriah di perbatasan Turki. Upaya yang dilakukan pemerintah Turki ialah dengan membeli teknologi pendeteksi keberadaan teroris dan membangun dinding beton di sekitar perbatasan Turki dengan Suriah. Biaya yang mereka keluarkan untuk memperketat keamanan ialah sebanyak 68,7 miliar USD.

Pemerintah Turki bertindak adil dengan warganya dan juga para pengungsi. Hal ini ditunjukkan dengan cara Turki memperlakukan para pengungsi dengan servis yang jauh lebih baik dan modern dari negara lainnya. Pengungsi diberikan fasilitas seperti dibangunkan t-camp. Tidak hanya itu, selama mereka berada di tenda, mereka juga mendapatkan makanan gratis 3 kali sehari. Pada tahun 2011 sampai dengan 2013, Turki membangun 20 tenda pengungsian. Setiap bulannya, Turki harus mengeluarkan dana sebesar 2,7 juta USD setiap tenda. Jadi total dana yang saat itu dikeluarkan Turki untuk membuat tenda ialah sekitar 1,5 miliar USD. Nominal ini akan terus bertambah setiap tahunnya, mengikuti grafik peningkatan jumlah pengungsi.

Meskipun pemerintah Turki sudah membuatkan t-camp bagi para pengsungsi Suriah, namun tidak semua pengungsi memilih untuk tinggal di t-camp. Mereka yang memilih untuk tidak tinggal di t-camp harus mencari tempat tinggal dan juga pekerjaan untuk bertahan hidup. Hal ini memberikan masalah baru bagi Turki karena menyebabkan munculnya banyak pekerja murah di Turki. Di tahun 2015, terhitung total jumlah pengungsi yang bekerja di Turki sebanyak 85% dari total 2,5 juta pengungsi. Mayoritas dari para pekerja murah ini tidak memiliki kemampuan dalam berbahasa Turki, tidak memiliki dokumen yang lengkap, dan tidak memiliki keahlian khusus atau skill. Hal ini menyebabkan kebanyakan dari mereka hanya bisa bekerja di bidang pertanian, manufaktur, teksil, dan konstruksi. Pergerakan roda ekonomi di Turki mendapatkan pengaruh dari para pengungsi baik yang sedang mencari maupun sedang bekerja di Turki, karena mereka dianggap sebagai objek pasar tenaga kerja. Masalah lain yang ditimbulkan oleh para pekerja murah ini ialah meningkatnya jumlah pengangguran di beberapa provinsi Turki dengan jumlah pengungsi terbanyak. Singkatnya, para pekerja murah ini lebih menarik perhatian para pemilik industri, karena akan menghemat biaya produksi. Namun, hal ini menyebabkan adanya persaingan antara tenaga kerja lokal Turki dengan pengungsi.

Waktu bekerja para pengungsi ini tidak menentu. Hal ini kemudian berakibat langsung pada asumsi penduduk lokal yang menganggap para pengungsi telah merebut lapangan pekerjaan mereka.

Turki memberikan banyak bantuan bagi para pengungsi Suriah hingga membuat kebijakan Open Door Policy. Kebijakan ini tentu memberikan berbagai dampak bagi Turki, terlebih pada bidang ekonomi. Kebijakan ini membuat Turki harus mengeluarkan banyak dana yang dialokasikan untuk memberikan fasilitas terbaik bagi para pengungsi. Disaat yang bersamaan, pendapatan Turki dari sektor ekspor dan pariwisata sedang mengalami penurunan. Para pengungsi juga menimbulkan masalah baru di beberapa provinsi Turki, yakni meningkatnya jumlah pengangguran.