Anggaran 2027 Turun 19,5 persen, Kemenperin Minta Tambahan Rp 1,72 T
PerbesarMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2027 sebesar Rp 2,01 triliun. Angka tersebut turun Rp 488,16 miliar atau sekitar 19,51 persen dibandingkan pagu awal 2026 sebesar Rp 2,50 triliun.
Hal tersebut disampaikan Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027.
Menurut Agus, penurunan anggaran tersebut terjadi ketika kebutuhan belanja operasional dasar, termasuk belanja pegawai dan kebutuhan operasional, justru cenderung meningkat. Kondisi itu membuat ruang anggaran untuk belanja non-operasional menjadi lebih terbatas.
“Apabila melihat postur anggaran Kementerian Perindustrian dalam beberapa tahun terakhir terlihat terdapat kecenderungan penurunan pada tahun 2023 pagu Kementerian Perindustrian tercatat sebesar Rp 4,53 triliun dan terus menurun hingga pada tahun 2026 tercatat Rp 2,50 triliun dan pada tahun 2027 Kementerian Perindustrian memperoleh pagu sebesar Rp 2,01 triliun atau turun Rp 488,16 miliar atau sekitar 19,51 persen dibandingkan pagu awal tahun 2026,” kata Agus.
Agus mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena belanja non-operasional berperan penting dalam pelaksanaan program prioritas Kemenperinm khususnya belanja pegawai dan kebutuhan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi cenderung meningkat.
"Konsekuensinya ruang anggaran untuk belanja non operasional menjadi terbatas sementara komponen inilah yang sangat menentukan kemampuan Kementerian Perindustrian dalam menjalankan program prioritas dan mendukung pencapaian prioritas nasional,” ungkapnya.
Target Industri 2027
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen. Sementara pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur ditargetkan mencapai 5,86 persen.
Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) juga ditargetkan mencapai 21,5 persen pada 2027.
Agus mengatakan kebijakan pembangunan industri akan diarahkan pada sejumlah agenda, seperti akselerasi hilirisasi, pengembangan industri bernilai tambah tinggi, peningkatan daya saing industri padat karya, transformasi menuju industri hijau, perluasan ekspor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri.
“Agenda-agenda ini membutuhkan dukungan baik untuk kebijakan dan pembiayaan yang memadai agar semua bisa dilakukan atau dilaksanakan secara optimal,” ungkapnya.
Untuk mendukung agenda tersebut, Agus menyebut Kemenperin telah menyiapkan sejumlah program kerja utama pada 2027. Program tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia industri, penguatan industri kecil sebagai rantai pasok, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan industri prioritas, peningkatan produktivitas melalui inovasi dan teknologi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, akselerasi ekspor, serta pengembangan kawasan industri.
Kemenperin Minta Tambahan Anggaran
Dengan pagu yang tersedia, Agus menilai anggaran Kemenperin pada 2027 masih belum ideal. Karena itu, kementeriannya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,72 triliun.
“Seperti yang pernah kami sampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya bahwa agenda pembangunan industri tersebut maka dapat kami sampaikan bahwa alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih belum ideal. Oleh karena itu, sekali lagi menandakan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat berbagai program prioritas yang berdampak langsung terhadap produktivitas dan saing,” ungkapnya.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai program prioritas Kemenperin, termasuk peningkatan produktivitas dan daya saing industri, hilirisasi, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), pembangunan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional.
Selain anggaran Kemenperin, Agus juga menyoroti dukungan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor industri. Ia mengatakan ruang fiskal untuk pengembangan sektor industri melalui DAK masih terbatas.
Pada 2027, Kemenperin telah mengusulkan dukungan melalui tematik kawasan industri dan kawasan pengembangan pangan nasional. Usulan tersebut mencakup peluang 75 lokasi prioritas untuk sentra IKM.
Agus menilai keberlanjutan dukungan tersebut penting karena evaluasi pelaksanaan DAK sektor industri pada 2022-2024 menunjukkan hasil positif. Sekitar 70 persen dari 208 sentra IKM penerima DAK telah beroperasi dengan baik, sementara produktivitas IKM di sentra penerima DAK meningkat rata-rata hampir 17 persen, melampaui target 10 persen.