Anggaran HP Gratis Bisa Tembus Rp 75 T, Belum Termasuk Subsidi Internet
PerbesarPemerintah berpotensi membutuhkan anggaran hingga Rp 75 triliun pada tahun pertama untuk merealisasikan rencana pembagian telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat guna mendukung digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).
“Dengan asumsi cakupan sekitar 50 juta orang dan harga ponsel dasar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta per unit, biaya perangkat saja dapat mencapai Rp 60 triliun sampai Rp 75 triliun,” kata Yusuf kepada kumparan, Rabu (14/10).
Menurut Yusuf, kebutuhan anggaran tersebut belum mencakup berbagai biaya pendukung, seperti edukasi masyarakat, pusat pengaduan, pemeliharaan sistem, saldo awal, serta penggantian perangkat setiap tiga atau empat tahun.
Selain pengadaan perangkat, pemerintah juga perlu menanggung subsidi data internet bagi penerima bantuan. Dengan asumsi subsidi Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per bulan, kebutuhan anggarannya diperkirakan bertambah Rp 18 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun.
“Angka sebesar itu harus dibandingkan secara serius dengan manfaat yang benar-benar dihasilkan,” ujarnya.
Yusuf menilai, digitalisasi penyaluran bansos memang dapat mengurangi pungutan di lapangan, memperkuat jejak audit, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Namun, pembagian HP secara massal belum tentu menjadi solusi paling efektif untuk memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan.
Menurutnya, persoalan utama penyaluran bansos bukan sekadar ketersediaan rekening atau perangkat digital, melainkan akurasi data penerima. Sebab, sebagian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah menerima bantuan melalui rekening bank Himbara dan Kartu Keluarga Sejahtera.
“Rekening hanya alat penyaluran. Sumber salah sasaran tetap berada pada kualitas data penerima. Jika datanya belum akurat, digitalisasi hanya akan mempercepat penyaluran yang keliru,” jelasnya.
Yusuf juga menilai klaim bahwa biaya program dapat ditutup dari penghematan akibat digitalisasi perlu dibuktikan. Dengan asumsi anggaran perlindungan sosial sekitar Rp 500 triliun, penurunan kebocoran sebesar 1 persen hanya menghasilkan penghematan sekitar Rp 5 triliun per tahun.
“Artinya, program ini belum tentu membiayai dirinya sendiri dalam waktu singkat,” katanya.
Karena itu, Yusuf menyarankan pemerintah memanfaatkan ponsel yang sudah dimiliki masyarakat dan memberikan perangkat serta subsidi data hanya kepada penerima yang benar-benar membutuhkan.
“Pendekatan yang lebih efisien adalah memanfaatkan ponsel yang sudah dimiliki masyarakat, kemudian memberikan perangkat dan subsidi data hanya kepada penerima yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah sebaiknya tidak mengubah program penyaluran bansos menjadi program pembagian perangkat secara massal,” ujarnya.
Senada, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menilai program pembagian HP gratis berpotensi membebani anggaran negara jika tidak disertai pengukuran manfaat ekonomi yang jelas.
Dengan asumsi harga HP Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per unit, Rizal memperkirakan distribusi perangkat kepada 10 juta penerima membutuhkan anggaran Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun, di luar biaya operasional dan infrastruktur pendukung.
“Persoalannya bukan sekadar kemampuan APBN membiayai, tetapi besarnya biaya peluang fiskal ketika anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperkuat bansos, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” kata Rizal.
Menurut Rizal, pembagian HP tidak serta-merta menyelesaikan persoalan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Hambatan yang perlu dibenahi pemerintah mencakup ketimpangan akses digital, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya akurasi data penerima bansos.
Ia juga menilai digitalisasi transaksi tidak otomatis meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Mayoritas penerima bansos merupakan kelompok berpendapatan rendah dengan kapasitas perpajakan terbatas.
“Peningkatan penerimaan negara membutuhkan perluasan aktivitas ekonomi formal, produktivitas, dan kepatuhan pajak, bukan sekadar penambahan rekening digital masyarakat miskin,” ujarnya.
Rizal menambahkan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan integrasi data, interoperabilitas sistem, serta evaluasi efektivitas penyaluran bansos sebelum melakukan pengadaan perangkat secara masif.
“Ukuran keberhasilan kebijakan bukan jumlah HP yang dibagikan, melainkan seberapa jauh kebocoran anggaran berkurang, ketepatan sasaran meningkat, dan kesejahteraan masyarakat benar-benar membaik,” tuturnya.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah membagikan HP kepada masyarakat untuk mendukung digitalisasi layanan keuangan dan penyaluran bansos.
Hashim mengatakan pemerintah berencana memberikan rekening bank kepada masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Pemerintah juga menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
Tak hanya rekening, pemerintah juga berencana menyediakan HP yang dilengkapi akun digital agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dan menerima bantuan secara digital.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim.