Bahlil Minta Evaluasi Menyeluruh Pemadaman Listrik Bergilir: Kendalinya di PLN
PerbesarMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera memperkuat langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif di tengah masih maraknya pemadaman listrik bergilir.
Bahlil memastikan bahwa pemerintah menaruh perhatian penuh atas terjadinya pemadaman bergilir yang dilakukan PLN di sejumlah daerah dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang diukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kemampuan dan kendalinya memang ada di PLN," ucap Bahlil dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (21/6).
Menurutnya, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional sistem dan memastikan seluruh proses berjalan optimal. Dia mengaku sudah berbicara langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan menegaskan bahwa pemadaman listrik tersebut merupakan keputusan PLN.
"Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang diukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita mengaturnya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tegas Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Ia menegaskan, secara umum kebutuhan batu bara untuk PLN telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.
“Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan pengugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirijen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” terang Bahlil.
Bantuan Pasang Listrik Gratis
Di sisi lain, Bahlil meresmikan prosesi penyalaan perdana Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Salah satunya di rumah seorang warga setempat, Markamah (63).
"Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo untuk menyediakan akses penerangan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Kementerian ESDM penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat tanpa terkecuali karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Penyediaan akses penerangan ini juga wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses listrik," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, negara wajib hadir ketika masyarakat membutuhkan penerangan, terutama di wilayah yang secara komersial dinilai belum layak untuk pengembangan jaringan listrik karena jumlah pelanggan yang sedikit dan investasi yang besar.
"Saya kan mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik soalnya. Jadi, akses listrik harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Bagaimana orang bisa sekolah pintar? bagaimana orang bisa akses informasi dari luar maupun dari dalam dengan cepat? bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi? Jadi, saya pikir ini salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan," tuturnya.
Program Lisdes dan BPBL merupakan upaya sistematis dan terencana yang dijalankan pemerintah bersama PT PLN untuk menghadirkan listrik di wilayah yang belum terjangkau. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terisolir, atau lokasi yang belum tersentuh jaringan listrik PLN.
Hingga 2025, realisasi Program Lisdes telah mencakup 1.403 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua Selatan. Sementara itu, bantuan pemasangan listrik baru bagi masyarakat kurang mampu telah terealisasi untuk 220.845 rumah tangga, dengan 19.161 rumah tangga di antaranya berada di Provinsi Jawa Tengah.