DPR Sahkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI di Rapat Paripurna 1 September 2026
PerbesarKetua Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Deputi Gubernur BI dilakukan dalam Rapat Paripurna 1 September 2026 mendatang.
Komisi XI telah menguji dua kandidat, yakni Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI dan Aida S. Budiman sebagai calon tunggal Deputi Gubernur Senior BI pada Rabu (26/8).
Sementara pada hari ini, Kamis (27/8), rangkaian seleksi fit and proper test dilanjutkan terhadap dua kandidat Deputi Gubernur BI, yaitu Solikin M. Juhro dan Anwar Bashori. Salah satu dari keduanya akan menggantikan posisi Aida S. Budiman.
Misbakhun menegaskan bahwa seluruh calon telah menjelaskan visi dan misinya dengan baik, dan dia berharap siapa pun yang terpilih dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan program prioritas pemerintah.
"Tentunya mereka merasa ada tanggung jawab bagaimana mensinergikan monetary policy dengan program-program penguatan pertumbuhan ekonomi itu akan ke arah 8 persen," katanya saat ditemui di kawasan Mega Kuningan, Kamis (27/8).
Kendati sempat dijadwalkan pada Rapat Paripurna hari ini, Misbakhun mengungkapkan bahwa pengumuman hasil fit and proper test Gubernur dan Deputi Gubernur Senior BI tersebut akan dilakukan pada awal bulan depan.
Pasalnya, masih ada beberapa calon Deputi Gubernur yang menjalankan fit and proper test, sehingga pengumuman akan dilakukan sekaligus dalam satu Rapat Paripurna.
"Kami kemarin sudah melaporkan ke Bamus (Badan Musyawarah), bahwa nanti hasil fit and proper-nya Deputi Gubernur, Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur itu di Paripurna tanggal 1 September," ungkap Misbakhun.
Misbakhun memastikan bahwa Komisi XI DPR menyoroti wewenang pimpinan BI dalam komitmennya menjaga inflasi dan nilai tukar Rupiah, serta peran dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sejalan dengan rancangan APBN 2027.
"Kita belum menargetkan apa-apa. Kita kan sudah menyepakati bahwa Rupiah nanti kita bicarakan di asumsi makro dan sudah ada kerangka dasar asumsi makro yang di nota keuangan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo pada tanggal 14 Agustus yang lalu," katanya.