Eks Sekjen Kementerian Keuangan Malaysia Ditahan Terkait Kasus Dana Haji
PerbesarOtoritas Malaysia menahan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan terkait penyelidikan dugaan salah kelola dana haji dalam program Tabung Haji.
Dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/8), Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) juga menangkap mantan Ketua Tabung Haji. Keduanya akan diajukan ke pengadilan magistrat pada Kamis (27/8) untuk proses penahanan lebih lanjut. MACC belum mengungkap identitas kedua orang tersebut.
Penangkapan ini menjadi salah satu yang paling menonjol dalam penyelidikan kasus Tabung Haji. Sebelumnya, MACC menahan tujuh orang terkait dugaan suap yang melibatkan dana haji tersebut.
Kasus Tabung Haji berawal dari persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban dana haji tersebut melampaui nilai asetnya. Berdasarkan hasil peninjauan pada 2018, dikutip dari New Straits Times (NST), Tabung Haji tercatat memiliki aset RM 70,3 miliar, sedangkan kewajibannya (utang) mencapai RM 74,4 miliar per 31 Desember 2017.
Menteri di Departemen Perdana Menteri Malaysia Bidang Agama, Zulkifli Hasan, mengatakan persoalan keuangan Tabung Haji ditemukan oleh Auditor Jenderal dan Bank Negara Malaysia.
"Auditor Jenderal dan Bank Negara telah menemukan masalah keuangan yang serius, dengan defisit antara aset dan kewajiban mencapai RM 10,9 miliar pada 2018," ujar Zulkifli.
Ia mengatakan krisis kepercayaan terhadap Tabung Haji sempat memicu penarikan dana dalam jumlah besar oleh para penabung. Sekitar RM 6 miliar ditarik oleh para penabung dalam waktu singkat akibat krisis kepercayaan, sementara upaya untuk mendapatkan pinjaman siaga juga gagal.
Menurut Zulkifli, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban besar bagi pemerintah apabila Tabung Haji sampai mengalami kegagalan.
Kata dia, pemerintah bisa saja terpaksa menanggung sekitar RM 74,5 miliar kewajiban jika Tabung Haji gagal bayar karena seluruh simpanannya dijamin oleh pemerintah.
Untuk menyelamatkan kondisi keuangan Tabung Haji, aset-aset bermasalah dan berkinerja buruk kemudian dialihkan ke Urusharta Jamaah Sdn Bhd. Zulkifli menyebut langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan lembaga yang mengelola tabungan dan perjalanan haji umat Islam Malaysia.
Langkah ini merupakan upaya penyelamatan untuk menyelamatkan lembaga yang melayani umat Islam setelah dugaan penggunaan dana penabung secara sembrono sebelum 2018.