Gelombang Mogok Kerja Ancam Sektor Tambang hingga Migas Australia
PerbesarAustralia tengah menghadapi gejolak ketenagakerjaan di sektor sumber daya alam, yang menjadi tulang punggung perekonomiannya. Sejumlah pekerja di sektor tambang, minyak dan gas (migas), hingga pelabuhan pengiriman bijih besi kini mengancam menggelar mogok kerja.
Dikutip dari Reuters pada Rabu (24/6), serikat pekerja pertambangan meningkatkan aksi tuntutan mereka sejak pemerintah Partai Buruh mengesahkan undang-undang pada 2022 yang memperluas kewenangan serikat pekerja dalam merundingkan kesepakatan upah.
Aturan tersebut juga memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk meminta aturan kerja yang fleksibel serta memungkinkan aksi mogok berskala industri. Saat ini para pekerja pertambangan tengah menuntut kenaikan gaji dan jaminan pekerjaan di tengah inflasi 4 persen dan tiga kali kenaikan suku bunga dalam setahun terakhir.
Selain sektor tambang, para pekerja di sektor minyak dan gas (migas) sebelumnya sudah mulai kembali membentuk serikat sebelum perubahan undang-undang tahun 2022 tersebut. Mereka kini juga terlibat dalam aksi penuntutan upah yang berkepanjangan untuk memperoleh kenaikan gaji yang signifikan
"Melihat kemenangan serikat pekerja di sektor minyak dan gas di kawasan ini akan memberi sinyal kepada banyak pekerja bahwa berserikat dapat membawa perubahan," kata profesor hubungan industrial di Griffith University, David Peetz.
Adapun aksi mogok kerja para pekerja sektor migas juga sempat mengganggu pengiriman gas alam cair (LNG) dari proyek Ichthys LNG yang menyumbang sekitar 10 persen produksi LNG Australia, sebelum operator asal Jepang yakni Inpex mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja.
Kini, para pekerja kpal LNG terapung Prelude milik Shell juga akan menjalani negosiasi upah. Jika kesepakatan ketenagakerjaan baru tidak tercapai, serikat pekerja dapat mengajukan permohonan kepada lembaga arbitrase ketenagakerjaan Australia untuk memulai aksi mogok.
Hal serupa juga dilakukan oleh pekerja sektor pelabuhan bijih besi. Serikat pekerja kini tengah meningkatkan tekanan terhadap operasi BHP di Port Hedland, salah satu pelabuhan utama ekspor bijih besi dengan kemungkinan melakukan aksi terkoordinasi jika kesepakatan tidak tercapai dalam pertemuan berikutnya.
Adapun Port Hedland yang juga digunakan oleh Fortescue dan Hancock mengirim sekitar 150 juta dolar AS bijih besi setiap hari. Hal ini menunjukkan besarnya potensi gangguan terhadap komoditas ekspor terbesar Australia.
Kepala BHP Australia, Geraldine Slattery, pada konferensi Maret lalu memperingatkan bahwa Australia berisiko kehilangan statusnya sebagai ‘tujuan utama pertambangan’ jika masalah biaya dan produktivitas tersebut tidak segera diatasi.