Harga Plastik Terus Naik, Industri Hilir Minta Tambahan Insentif Bea Masuk 0%
PerbesarIndustri plastik hilir meminta pemerintah memperluas insentif pembebasan bea masuk 0 persen untuk bahan baku plastik. Permintaan ini menyusul tren kenaikan harga bahan baku plastik yang dinilai masih membebani industri dan berpotensi berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Federasi Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) menilai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026 belum tepat sasaran dan efektif. Mereka pun mengusulkan penambahan enam pos tarif bahan baku plastik ke dalam skema pembebasan bea masuk tersebut.
Keenam pos tarif yang diusulkan meliputi 3902.10.40, 3902.30.90, 3901.20.00, 3901.40.00, 3901.10.92, dan 3901.90.90.
Pengurus Utama FLAIPHI sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (APHINDO), Henry Chevalier, mengatakan enam pos tarif yang tercantum dalam PMK 68/2026 saat ini mengatur bahan baku industri sekunder dalam bentuk cair.
"Enam pos tarif yang ada pada PMK 68 tersebut mengatur bahan baku industri sekunder dalam bentuk cair dan bukan merupakan bahan baku industri plastik hilir," kata Henry dalam keterangannya, Senin (9/11).
Menurut dia, industri plastik hilir merupakan sektor yang produknya langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat luas, mulai dari kemasan makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, UMKM, pupuk, hingga pertanian.
Sejalan dengan APHINDO, Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) juga menyoroti efektivitas kebijakan tersebut. Asosiasi yang memproduksi kemasan untuk pupuk, beras, pakan ternak, dan hasil pertanian lainnya itu menilai insentif dalam PMK 68/2026 belum menyasar industri yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
FLAIPHI menyebut cakupan volume impor dalam kebijakan tersebut juga masih kecil, yakni sekitar 6 persen untuk Polypropylene (PP) dan 19 persen untuk Polyethylene (PE) dari kebutuhan nasional.
Sementara itu, kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri hingga kini belum sepenuhnya dapat dipenuhi produsen domestik. Berdasarkan data Pemerintah RI tahun 2024 yang dikutip FLAIPHI, terjadi defisit pasokan sebesar 64 persen dari kebutuhan nasional.
Dua asosiasi lainnya, yakni Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI) dan Asosiasi Industri Kemas Flexibel Indonesia (ROTOKEMAS), turut mengusulkan penambahan pos tarif bea masuk 0 persen.
Keduanya merupakan asosiasi yang memproduksi plastik lembaran sebagai bahan utama kemasan fleksibel untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
FLAIPHI menyebut usulan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan pembebasan bea masuk bahan baku plastik sebelumnya dirumuskan pemerintah ketika terjadi krisis plastik pada awal tahun akibat perang di Timur Tengah.
Namun, dampak krisis tersebut dinilai masih terasa hingga saat ini, terutama terkait ketidakstabilan pasokan dan harga bahan baku plastik.
FLAIPHI menilai kenaikan harga bahan baku plastik dapat berdampak terhadap harga produk kemasan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan menyulitkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, perluasan insentif bea masuk 0 persen untuk enam pos tarif yang diusulkan dinilai dapat mengurangi dan memperlambat kenaikan harga plastik.