Kemendag Minta Tambahan Rp 1,86 T untuk Revitalisasi Pasar hingga Ekspor UMKM
PerbesarMenteri Perdagangan Budi Santoso mengusulkan penambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1,86 triliun karena masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi. Penambahan anggaran itu salah satunya ditujukan untuk pembangunan dan revitalisasi pasar.
Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp 1,56 triliun untuk tahun 2027. Jumlah tersebut termaktub dalam Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-483/MK.02/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.767/D.9/PP.03.12/08/2026.
“Setelah dilakukan optimalisasi terhadap Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2027, masih terdapat sejumlah kebutuhan strategis yang belum dapat terakomodasi. Kebutuhan tersebut diperlukan untuk memperbesar daya ungkit sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemulihan dan aktivitas ekonomi masyarakat, mendorong transformasi digital perdagangan, serta memperluas penetrasi produk Indonesia di pasar global,” kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/9).
Adapun alokasi terbesar dari usulan penambahan anggaran tersebut menurut Budi akan digunakan untuk pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat. Nantinya, akan ada 200 pasar yang dibangun atau direvitalisasi.
“Yang pertama, pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun,” ujarnya.
Hal tersebut menurutnya merupakan bagian dari dukungan terhadap upaya penurunan angka kemiskinan.
Selain pembangunan dan revitalisasi pasar, penambahan anggaran juga ditujukan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera. Untuk itu terdapat alokasi sebesar Rp 344,13 miliar yang juga digunakan untuk pembangunan dan revitalisasi pasar di daerah pascabencana.
“Pembangunan atau revitalisasi 56 pasar rakyat sebesar Rp 344,13 miliar,” kata Budi.
Sisanya, penambahan anggaran juga ditujukan untuk dukungan prioritas nasional lainnya sebesar Rp 93,6 miliar. Anggaran tambahan itu nantinya akan ditujukan untuk fasilitasi ekspor sampai pengembangan UMKM agar bisa ekspor.
“Penguatan fasilitasi ekspor, perundingan perdagangan internasional, pengembangan UMKM ekspor, perdagangan antar wilayah, serta kegiatan strategis, perdagangan lainnya sebesar Rp 93,6 miliar,” ujarnya.
Terdapat pula alokasi untuk penguatan sistem IT dan digitalisasi perdagangan utamanya untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk itu, alokasinya sebesar RP 134,73 miliar.
Terakhir, terdapat alokasi untuk penguatan dukungan perwakilan perdagangan di luar negeri utamanya untuk penguatan fungsi perwakilan perdagangan indonesia termasuk promosi ITPC dan peningkatan pelayanan di KDEI Taipei dan ITPC Hamburg. Untuk itu, alokasi anggarannya sebesar Rp 90,68 miliar.
“Izinkan kami untuk dapat memohon dukungan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI terhadap rencana kerja Kementerian Perdagangan dengan usulan tambahan anggaran Tahun 2027,” kata Budi.