Meta, Google, TikTok, dan Snap Hadapi Ribuan Gugatan Terkait Kecanduan Platform

Empat raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Meta, Google, TikTok, dan Snap, kini menghadapi lebih dari 3.000 gugatan hukum yang menuding platform mereka dirancang secara sengaja agar pengguna, khususnya anak-anak dan remaja, sulit berhenti menggunakannya. Gelombang litigasi ini datang dari berbagai pihak: individu, orang tua, jaksa agung negara bagian, hingga distrik sekolah negeri.
Berbeda dari gugatan pada umumnya yang mempersoalkan konten, para penggugat dalam kasus ini menyoroti desain dan fitur platform yang dinilai sengaja dibuat untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin, sehingga mendorong penggunaan berlebihan yang sulit dihentikan.
Skala finansial dari gelombang gugatan ini terbilang besar. Dikutip dari Bloomberg, Minggu (30/8), pada 26 Agustus Meta Platforms Inc. menyepakati pembayaran hingga USD 18 miliar, setara sekitar Rp 318 triliun (kurs Rp 17.666), untuk mengakhiri gugatan yang diajukan para jaksa agung negara bagian AS terkait keamanan dan privasi media sosial. Nilai ini menjadi salah satu penyelesaian terbesar dalam sejarah hukum Amerika Serikat.
Sebelum kesepakatan besar tersebut, sepanjang tahun ini Jaksa Agung New Mexico juga sudah memenangkan gugatan terhadap Meta, dengan juri memutuskan perusahaan harus membayar total USD 942 juta atau sekitar Rp 16,7 triliun karena dinilai menyesatkan anak muda soal keamanan platformnya.
Pada Mei, Meta, TikTok, Snap, dan Google bahkan sudah lebih dulu sepakat membayar total USD 27 juta atau sekitar Rp 479,4 miliar untuk menyelesaikan gugatan dari sebuah distrik sekolah di wilayah pedesaan Kentucky, sebelum kasus tersebut sempat masuk ke meja hijau pada Juni.
Sementara itu, dalam kasus cedera pribadi pertama yang sampai ke persidangan pada Maret 2026, juri di Los Angeles menetapkan Meta dan Google lalai dalam merancang serta mengoperasikan platform mereka. Dalam perkara itu, seorang perempuan berusia 20 tahun memperoleh ganti rugi USD 6 juta atau sekitar Rp 106,5 miliar.
Selain kewajiban membayar ganti rugi, kesepakatan terbaru juga mengharuskan Meta menerapkan sejumlah perlindungan baru di platformnya. Perusahaan harus membatasi durasi scrolling yang dapat dilakukan pengguna muda di Instagram dan Facebook, serta mencegah anak-anak menonaktifkan pengaturan keamanan tanpa persetujuan orang tua.
Meta menyebut kesepakatan ini melibatkan 52 jaksa agung dari negara bagian dan wilayah AS, termasuk Washington, DC, dan turut menyelesaikan sejumlah perkara yang tengah berjalan, termasuk gugatan di Tennessee yang saat itu sedang disidangkan.
"Kesepakatan ini akan memudahkan orang tua mengawasi akses anak-anak mereka ke platform Meta," kata Chief Legal Officer Meta, C.J. Mahoney.
Mahoney juga mendesak kompetitor seperti TikTok dan YouTube untuk turut menerapkan pembatasan serupa.
Sementara itu, Jaksa Agung California Rob Bonta yang memimpin gugatan tersebut menyebut kesepakatan ini menghadirkan perubahan nyata, transparansi, dan perlindungan bagi anak-anak dan remaja di seluruh negeri.
Salah satu perkara yang disidangkan di Los Angeles melibatkan seorang perempuan yang mengaku menggunakan berbagai platform, termasuk Instagram dan YouTube, secara terus-menerus selama lebih dari 10 tahun. Ia mengklaim kebiasaan tersebut berkontribusi terhadap kecemasan, depresi, hingga body dysmorphia atau gangguan citra tubuh yang dialaminya.
Snap Inc. dan TikTok Inc. tidak ikut dalam persidangan tersebut karena telah lebih dulu menyelesaikan perkara melalui kesepakatan rahasia.
Dampak yang diklaim dalam ribuan perkara lainnya sangat beragam, mulai dari masalah psikologis dan gangguan fisik hingga kasus kematian. Sebagian gugatan diajukan dengan bantuan orang tua, saudara, atau anggota keluarga penggugat.
Di luar gugatan individu dan pemerintah negara bagian, lebih dari 1.300 gugatan juga telah diajukan oleh distrik sekolah negeri atas nama para siswa. Para penggugat menilai perusahaan teknologi tersebut menciptakan kondisi yang mereka sebut sebagai "public nuisance," karena penggunaan platform dianggap mengganggu konsentrasi anak-anak dan proses pendidikan mereka.
Rangkaian putusan dan kesepakatan ini, ditambah sejumlah persidangan yang telah dijadwalkan hingga 2027, mulai dibandingkan dengan kasus industri tembakau di Amerika Serikat tiga dekade lalu. Saat itu, perusahaan rokok menghadapi tuntutan terkait sifat adiktif produknya, yang akhirnya mendorong lahirnya aturan yang jauh lebih ketat bagi industri tersebut.
Persidangan berikutnya dalam rangkaian bellwether trials dijadwalkan berlangsung pada Oktober di Los Angeles. Jenis persidangan ini digunakan untuk menguji argumen dari kedua belah pihak dan berpotensi menjadi acuan bagi penyelesaian ribuan perkara serupa lainnya. Sementara itu, persidangan berikutnya yang melibatkan distrik sekolah dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027.
