Pemerintah Belum Tentukan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Saat ini, pembahasan masih berfokus pada pematangan mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, hingga penentuan lembaga pengelolanya.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Haryo Limanseto mengatakan, pembentukan Dana Cadangan Pesangon merupakan amanat Pasal 253 UU 27/2026. Aturan tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon untuk menjamin pemenuhan hak pekerja atau buruh akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Dalam ketentuan tersebut, pengusaha diwajibkan menyediakan dana cadangan pesangon untuk menjamin pemenuhan hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja. Dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah,” kata Haryo kepada kumparan, Rabu (18/11).
UU tersebut juga mengamanatkan pemerintah untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai acuan teknis pengelolaan dana cadangan pesangon.
Haryo menjelaskan, pemerintah masih membahas sejumlah aspek teknis terkait pengelolaan dana tersebut, termasuk mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.
Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujarnya.
Pemerintah juga belum memutuskan apakah pengelolaan dana akan diserahkan kepada lembaga yang sudah ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan, atau melalui pembentukan lembaga baru. Kajian masih dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
“Pada prinsipnya, pemerintah harus memastikan keseimbangan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha, sehingga Pemerintah masih mengkaji apakah akan memilih lembaga yang sudah ada atau membentuk lembaga baru yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon,” kata Haryo.
Pembahasan mengenai Dana Cadangan Pesangon juga melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sebab, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga pengelolaan keuangan, investasi, kelembagaan, serta keberlangsungan dunia usaha.
Kemenko Perekonomian, kata Haryo, mendorong agar penyusunan aturan pelaksanaan dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah juga akan menjaring aspirasi melalui konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha dan pekerja atau buruh.
“Kemenko Perekonomian pada prinsipnya memandang bahwa penyusunan mekanisme Dana Cadangan Pesangon perlu dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelindungan hak pekerja/buruh dan keberlanjutan dunia usaha,” ujarnya.
Adapun pemerintah saat ini memprioritaskan penyusunan aturan turunan UU 27/2026, termasuk regulasi mengenai Dana Cadangan Pesangon.
Mengacu Pasal 312 UU 27/2026, peraturan pelaksanaan harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Dengan demikian, pemerintah memiliki batas waktu hingga 28 Oktober 2027 untuk menetapkan aturan pelaksanaan UU tersebut.
