Pemerintah Tetapkan Alokasi Kredit 2027 Rp 394 T, Paling Banyak untuk KUR
PerbesarPemerintah menargetkan total penyaluran kredit program mencapai Rp 394 triliun pada 2027. Target tersebut mencakup sejumlah program pembiayaan, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), sektor pertanian, industri padat karya, hingga perumahan dan pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target KUR pada 2027 ditetapkan sebesar Rp 325 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan target KUR tahun ini yang sebesar Rp 295 triliun.
“Tadi kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana tahun 2027 kita tetapkan target KUR totalnya sebesar Rp 394 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema kredit program lainnya. Pertama, Kredit Usaha Pertanian dengan target sebesar Rp 1,4 triliun.
Kedua, Kredit Industri Padat Karya dengan target Rp 600 miliar. Program ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan industri yang memiliki karakteristik menyerap banyak tenaga kerja.
Ketiga, Kredit Perumahan dengan target sebesar Rp 30 triliun. Pemerintah juga membuka peluang untuk meningkatkan alokasi kredit tersebut pada semester II 2027. Keempat, Kredit Program Perempuan Prasejahtera dengan target sebesar Rp 30 triliun.
Airlangga mengatakan, pemerintah juga membahas perluasan pemanfaatan KUR, termasuk untuk kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) serta pembiayaan bagi nelayan.
“Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk kepemilikan intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya, dan selanjutnya tentu terkait dengan sistem,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan, realisasi pembiayaan perumahan melalui skema kredit program hingga 10 November 2026 telah mencapai sekitar Rp 30 triliun.
Dari sisi pasokan (supply), pembiayaan tersebut terdiri dari Rp 5 triliun untuk pengembangan perumahan, Rp 3 triliun untuk pedagang bahan bangunan, serta Rp 1 triliun untuk penyedia jasa konstruksi. Total pembiayaan dari sisi pasokan mencapai Rp 10 triliun.
Sementara dari sisi permintaan (demand), pembiayaan digunakan untuk renovasi 95.000 rumah, pembelian 11.000 rumah, dan pembangunan 10.000 rumah. Totalnya mencapai sekitar 117.000 rumah dengan nilai pembiayaan Rp 19 triliun.
“Jadi total ini sekitar Rp 30 triliun. Untuk saya harus sampaikan apresiasi kepada bank BRI, Pak Menko saya laporkan, karena yang terbesar itu Rp 13 triliun adalah BRI,” ujar Maruarar.
Maruarar juga menyebutkan, penyaluran pembiayaan perumahan terbesar berdasarkan wilayah berada di Jawa Tengah sebesar Rp 6,7 triliun. Berikutnya Jawa Timur sebesar Rp 4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp 4,6 triliun.
“Artinya kebijakan ini menurut kami sangat pro rakyat. Seperti arahan Bapak Presiden, jangan UMKM itu dikasih bunganya tinggi, sementara pengusaha-pengusaha besar dikasih bunganya rendah,” terangnya.