Kumparan Logo

Penguasaan 70 Persen Hasil Tambang oleh Negara Tak Bisa Diterapkan untuk Seluruh Komoditas

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Indonesia Prabowo Subianto (tengah) menyimak jalannya KTT ASEAN-Australia di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026). Foto: Rolex DELA PENA/POOL/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Indonesia Prabowo Subianto (tengah) menyimak jalannya KTT ASEAN-Australia di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026). Foto: Rolex DELA PENA/POOL/AFP

Presiden Prabowo Subianto menginginkan negara menguasai minimal 70 persen hasil tambang di Indonesia. Meski demikian, hal itu dinilai tak bisa diterapkan serta merta untuk seluruh komoditas minerba.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar menjelaskan bahwa seluruh komoditas minerba memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

“Sebenarnya ini bagus, semangatnya sesuai pasal 33 UUD 45 dan target negara menikmati 70 persen hasil pertambangan itu memungkinkan. Tetapi memang nggak bisa diterapkan dengan formula seragam untuk seluruh komoditas minerba. Masing-masing punya karakteristik sendiri, serta memiliki biaya produksi, kebutuhan investasi, risiko, dan tingkat keuntungan berbeda,” kata Bisman kepada kumparan, Selasa (17/11).

Dia menyarankan agar 70 persen tersebut diartikan bukan sebagai hasil ‘mentah-mentah’ untuk semua tambang melainkan target manfaat ekonomi negara. Di satu sisi, ia juga mendorong agar pemerintah memiliki dasar perhitungan yang jelas terkait maksud 70 persen tersebut.

“Jadi sepertinya kebijakan ini jangan buru-buru diterapkan, harus disiapkan betul konsep, dasar hukum maupun teknisnya, terutama formula perhitungannya. Kita dukung semangat 70 persen ini agar tambang betul-betul mampu mensejahterakan rakyat, namun ini perlu kejelasan dan kepastian mengenai cara menghitung, mekanisme pelaksanaan, dan konsekuensi hukumnya,” ujarnya.

Ilustrasi tambang batu bara. Foto: Shutterstock

Pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria juga mendorong agar maksud dari target 70 persen tersebut harus bisa diterjemahkan secara cermat. Hal ini agar angka tersebut tak sekadar menjadi angka politik saja.

“Sebab, menguasai 70 persen manfaat ekonomi tambang tidak otomatis mudah diterapkan pada seluruh komoditas minerba. Karakteristik batubara, nikel, emas, tembaga hingga bauksit berbeda, baik dari sisi biaya produksi, risiko investasi, teknologi maupun nilai ekonominya. Karena itu, jangan memaksakan satu formula untuk semua komoditas,” ujarnya.

Ia juga mendorong pendetailan perhitungan besaran 70 persen tersebut, apakah dihitung dari produksi, omzet, laba bersih, atau total manfaat ekonomi setelah pajak, royalti dan PNBP.

Di samping itu, karena Prabowo juga ingin negara menguasai saham tambang maka menurut Sofyano perlu ada regulasi yang mengatur komposisi saham negara, mekanisme pengambilalihan, pengembalian modal investor, pembagian keuntungan, masa transisi, serta perlindungan investasi yang sudah berjalan.

“Jangan sampai ambisi memperbesar penerimaan negara justru mengabaikan kepastian hukum dan keberlanjutan investasi. Yang harus dikejar bukan sekadar penguasaan angka 70 persen, melainkan sebesar-besarnya manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” kata Sofyano.

Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar seluruh izin pertambangan di Indonesia memberikan manfaat minimal 70 persen bagi negara.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Milad Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Senin (15/11). Ia menegaskan kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi tambang tertentu, tetapi mencakup seluruh IUP di Indonesia.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menginginkan pemerintah memiliki porsi kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan yang mengelola tambang. Meski tetap membuka peluang investasi swasta, ia menegaskan bahwa keuntungan dari kegiatan pertambangan harus lebih banyak dinikmati negara.

instagram embed