Kumparan Logo

Purbaya dan Bappenas Samakan Strategi Kejar Target Ekonomi 8 Persen 2029

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri konferensi pers bulanan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri konferensi pers bulanan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk menyelaraskan strategi pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pertemuan tersebut juga membahas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjelang penyampaian materi kepada DPR dalam Rapat Paripurna besok, Selasa (9/6).

Purbaya mengatakan, pemerintah berupaya memastikan seluruh kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan berjalan searah dengan arahan presiden agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat tercapai.

“Pada dasarnya kita menyamakan persepsi untuk apa yang kita sampaikan besok di DPR dan langkah-langkah ke depan agar janji presiden lebih cepat menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen nanti 2029 itu bisa tercapai. Jadi kita sudah sepakat untuk melakukan koordinasi lebih erat antara kami dengan kementerian,” kata Purbaya di Kantor Bappenas, Senin (8/6).

Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian juga membahas strategi ekonomi untuk 2027. Fokus pembahasan antara lain percepatan realisasi belanja pemerintah, penguatan aktivitas ekonomi, serta menjaga agar daerah dapat berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan.

Menurut Purbaya, percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung akselerasi ekonomi di tengah berbagai tantangan global. Di saat yang sama, pemerintah juga ingin memastikan kepentingan pemerintah daerah tetap terakomodasi dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy usai memberikan materi pembekalan di retreat gelombang II, Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

“Dibahas (strategi memacu ekonomi 2026) gimana cara mempercepat belanja, memastikan ekonomi lebih cepat, memperhatikan juga pada saat bersamaan kepentingan daerah supaya daerah juga bisa berhubungan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Rachmat Pambudy menegaskan penyusunan roadmap pembangunan nasional tetap berada di bawah koordinasi Bappenas dan mengacu pada arahan Presiden. Menurut dia, perencanaan pembangunan dan penganggaran harus berjalan selaras agar program prioritas pemerintah dapat terealisasi secara efektif.

“Roadmap memang dari Bappenas dan itu pun berdasarkan arahan Presiden. Kami tadi sepakat bahwa kita merencanakan yang dianggarkan dan menganggarkan yang direncanakan,” kata Rachmat.

Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan telah disusun mulai dari RPJPN, RPJMN, hingga Asta Cita yang kini diturunkan menjadi program prioritas nasional. Dalam pertemuan tersebut, Bappenas dan Kementerian Keuangan juga membahas skema pembiayaan untuk mempercepat pelaksanaan program-program tersebut.

Purbaya menambahkan, koordinasi antara perencana pembangunan dan pengelola fiskal menjadi kunci agar berbagai arahan Presiden dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret.

“Jadi tadi kita memastikan juga bahwa apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden dalam pidato KEM-PPKF itu bisa terwujudkan dengan baik. Jadi kita perhatikan semua petunjuk Bapak Presiden selama ini dan kita pastikan langkah-langkahnya searah dengan petunjuk Bapak Presiden,” ujar dia.

Selain membahas strategi pertumbuhan, Purbaya juga menyinggung asumsi nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang dipatok pada kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS.

Sejumlah uang kertas pecahan 100.000 rupiah Indonesia difoto di samping uang kertas pecahan 100 dolar AS di sebuah tempat penukaran mata uang di Jakarta, Kamis (4/6/2026). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

Meski saat ini rupiah masih bergerak di sekitar level Rp 18.000 per dolar AS, pemerintah belum berencana mengubah asumsi tersebut. Menurut Purbaya, kondisi pasar masih dipengaruhi gejolak awal sehingga diperlukan waktu untuk melihat titik keseimbangan baru sebelum melakukan penyesuaian asumsi makro.

“Terlalu diri untuk mengubah RAPBN yang kemarin itu. Karena kan ini masih gejolak awal, kita nggak tahu stabilnya di mana. Ini kan nggak akan seperti ini terus,” katanya.

Ia menilai masih terdapat ruang bagi penguatan ekonomi nasional apabila perencanaan pembangunan dan pembiayaan berjalan sejalan. Kondisi tersebut pada akhirnya juga berpotensi mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

“Saya pikir ruang untuk penguatan rupiah terbuka. Beliau merancang, saya coba membiayai pembangunannya dan Bapak Presiden memberikan arah yang pas. Ruang untuk tumbuh lebih cepat, bermuka lebar,” ujar Purbaya.

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,5-7,3 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 70-95 per barel, serta defisit APBN sebesar 1,80-2,40 persen terhadap PDB.