Satgas PASTI: Kebocoran Data Pribadi di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Kasus penipuan kerap kali bersinggungan dengan persoalan bocornya data pribadi korban. Kondisi ini menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan atau scam, mulai dari penyalahgunaan nomor telepon, data rekening hingga identitas korban.
Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Hudiyanto mengatakan, kebocoran data pribadi bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian korban. Menurutnya, ada pelaku kejahatan yang memang sengaja membocorkan data masyarakat untuk kemudian dimanfaatkan dalam aksi penipuan.
“Sudah tidak rahasia lagi, kebocoran data itu sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Hudiyanto dalam agenda Peluncuran Laporan Tahunan State of Scams in Indonesia 2026 dan Diskusi Panel Lintas Sektor bersama Global Anti-Scam Alliance (GASA), Mastercard, dan Indosat Ooredoo Hutchison di Jakarta, Selasa (17/11).
Hudiyanto menegaskan, masyarakat yang menjadi korban penipuan perlu segera melaporkan kejadian tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di laman iasc.ojk.go.id. Menurutnya, kecepatan pelaporan menjadi penting agar dana korban masih bisa diselamatkan sebelum dipindahkan atau digunakan pelaku.
Hudiyanto mengungkapkan, sekitar 80 persen korban justru baru melaporkan penipuan lebih dari 12 jam setelah transaksi terjadi. Padahal, dalam rentang waktu tersebut, pelaku berpotensi sudah memindahkan dana atau uang hasil penipuan.
“Dari sekitar belasan triliun uang korban, kita bisa memblokir sekitar Rp 700 miliar. Dari Rp 700 miliar itu sudah mengembalikan ke kantong korban Rp 240 miliar. Masih kecil. Karena apa? Karena tadi, 80 persen lapor ke IASC setelah 12 jam. It's too long. Uangnya sudah ke mana,” ujarnya.
Menurut Hudiyanto, IASC yang telah beroperasi sejak 2024 telah menghimpun lebih dari 700 ribu laporan penipuan. Pusat penanganan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari OJK, Bank Indonesia (BI), PPATK, kepolisian, perbankan, penyelenggara sistem pembayaran, hingga perusahaan telekomunikasi.
Hudiyanto menilai berbagai bentuk laporan korban penipuan tetap memiliki nilai penting. Sebab, laporan tersebut dapat menjadi dasar untuk memblokir rekening, nomor telepon, akun WhatsApp, hingga tautan atau URL yang digunakan pelaku penipuan.
Dengan demikian, pemblokiran tidak hanya bertujuan mencegah kerugian korban bertambah, tetapi juga membatasi ruang gerak pelaku agar tidak kembali menipu masyarakat lainnya.
“Ketika Bapak Ibu lapor, qadarullah uangnya sudah enggak ada, itu tetap bermanfaat. Kenapa? Kita akan memblokir semua terkait dengan dia. Satu nomor telepon, mungkin WhatsApp, mungkin link atau URL-nya, dan pastinya adalah nomor-nomor rekening bank terkait. Semua akan kita blok,” jelas Hudiyanto.
Sementara itu, Director of Payment System Surveillance and Consumer Protection Department Bank Indonesia, Diana Yumanita, mengatakan kebocoran data pribadi dapat bersumber dari dua sisi, yakni masyarakat sebagai pemilik data maupun industri yang mengelola data tersebut.
Dari sisi industri, BI telah memiliki ketentuan perlindungan konsumen melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Menurut Diana, penyelenggara yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan konsumen dapat dikenakan tindakan pengawasan atau supervisory action.
Namun, masyarakat juga perlu lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Diana mencontohkan kebiasaan memberikan nomor telepon ketika berbelanja atau mengikuti program promosi yang menawarkan poin sebagai imbalan.
“Orang Indonesia gampang banget kalau dimintain nomor telepon. 'Pak, belanja, nomor teleponnya.' Itu data pribadi kita. Itu dulu yang kita ubah kalau kita memang enggak mau data kita disebarluaskan,” kata Diana.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran poin atau keuntungan tertentu tanpa memahami bagaimana data pribadi mereka akan digunakan.
Dari sisi penanganan pengaduan, Diana mengatakan BI telah memperbarui ketentuan perlindungan konsumen dengan membedakan tingkat urgensi pengaduan, mulai dari rendah, sedang, tinggi, hingga kritis. Khusus untuk kasus penipuan, laporan yang masuk melalui BI maupun OJK akan diteruskan kepada penyelenggara sistem pembayaran agar segera ditindaklanjuti. Penyelenggara juga diwajibkan memiliki service level agreement (SLA) untuk menangani pengaduan yang bersifat kritis akibat penipuan.
“Jadi kalau penipuan itu langsung dilaporkan, baik mau lewat Bank Indonesia 131 atau mau lewat OJK, itu pasti kita akan minta kepada penyelenggara untuk melakukan tindakan cepat,” ujarnya.
Diana menambahkan, penanganan penipuan digital membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Terlebih, setelah rekening atau sarana transaksi pelaku diblokir, masih diperlukan langkah lanjutan untuk memastikan penindakan terhadap pelaku dapat berjalan.
