UMP 2027 Diumumkan Paling Lambat 21 November, Ini Mekanisme Penetapannya

Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026, sedangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat pada 26 November 2026.
Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat hingga 25 November 2026. Sedangkan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dilakukan paling lambat pada 30 November 2026.
Penetapan upah minimum tahun depan akan mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, ketentuan mengenai penetapan upah minimum tersebut tercantum dalam Pasal 137 hingga Pasal 139. Berdasarkan aturan itu, gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Sementara penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum 2027 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sosialisasi dilakukan melalui rapat koordinasi secara hibrida dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11).
Dalam penghitungan upah minimum 2027, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0.
"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat.
Untuk mendukung penghitungan yang lebih akurat, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi KHL tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Perhitungannya tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi KHL tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan upah minimum. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan.
"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.
