Utang Luar Negeri Indonesia Naik Tipis ke USD 454,8 Miliar per Juli 2026
PerbesarBank Indonesia (BI) menjelaskan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per Juli 2026 tercatat USD 454,8 miliar. Angka tersebut memang naik tipis dibanding bulan sebelumnya, Juni 2026 di mana ULN Indonesia Tercatat pada USD 454,5 miliar.
Secara tahunan, ULN Indonesia naik 4,9 persen year on year (YoY). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan hal itu memang dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik.
“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).
ULN swasta per Juli 2026 tercatat ada pada angka USD 194,5 miliar. Angka itu terkontraksi 1,2 persen secara YoY. Hal itu didorong oleh kelompok peminjam bukan lembaga keuangan atau perusahaan non keuangan dan lembaga keuangan atau perusahaan keuangan yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,4 persen dan 0,3 persen secara YoY.
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 80,6 persen dari total ULN swasta.
Sementara itu, ULN pemerintah per Juli 2026 berada pada angka USD 218,4 miliar. Angka tersebut tumbuh atau meningkat 3,2 persen secara YoY. Peningkatan tersebut menurut Denny dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga,” ujarnya.
Dengan posisi tersebut, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal
Adapun ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
Berdasarkan porsinya, ULN pemerintah digunakan untuk mendukung sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,7 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen dan transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
Denny menjelaskan secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia juga masih ada dalam kategori sehat.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,7 persen pada Juli 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang,” kata Denny.