BLT: Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin Pedesaan pada Masa Pandemi

Ilustrasi Bantuan Langsung Tunai (Gambar dibuat oleh penulis dengan canva).

Masa pandemi di Indonesia sudah berlangsung satu tahun lebih. Program vaksinasi memberikan harapan untuk segera pulih kembali ke masa normal dengan tingkat penurunan kasus terkonfirmasi. Tapi ternyata tidak ada jaminan, kondisi terkini di Juni 2021 justru muncul kembali daerah-daerah dengan status zona merah. Konfirmasi positif covid-19 kembali meningkat. Banyaknya kasus yang bermunculan sekarang ini diduga sebagai efek mobilisasi mudik lebaran 1442 H.

Lalu apakah pandemi akan terus menerus berlangsung tanpa kepastian? Kondisi ketidakpastian ini tentu berdampak ke banyak sektor, terutama dampak ekonomi dan sosial sebagai akibat pembatasan mobilitas. Secara ekonomi, masyarakat atau keluarga miskin yang paling rentan terkena dampak. Kelompok ini tidak hanya terdapat di perkotaan, tapi juga tersebar diseluruh pelosok pedesaan di Indonesia.

Meningkatnya Keluarga Miskin Saat Pandemi

Sejak pandemi tahun 2020 lalu, dampak nyata pandemi terlihat di berbagai sektor. Tidak terkecuali, masyarakat kecil yang sangat terdampak dan membutuhkan bantuan selama pandemi. Pandemi yang terjadi sejak tahun lalu telah menyebabkan pemberhentian tenaga kerja di berbagai daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Hal ini tentu saja menyebabkan tingkat pengangguran yang semakin naik selama pandemi.

Tidak dapat dipungkiri, perusahaan-perusahaan yang mencoba tetap bertahan dalam menjalankan usahanya di masa pandemi menjadi berpikir ulang. Tetap bertahan atau menghentikan usahanya untuk sementara. Faktanya, banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Yang menjadi korban dalam kondisi tersebut tentunya adalah golongan para pekerja/buruh ataupun golongan pekerja tingkat bawah. Kebanyakan dari mereka adalah masyarakat maupun keluarga dari ekonomi kelas bawah.

Pandemi akhirnya membuat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Fakta lain yang menarik, walaupun secara jumlah masyarakat miskin di daerah pedesaan lebih mendominasi, namun dalam masa pandemi ini justru masyarakat miskin yang berada di perkotaan yang paling banyak terdampak. Mengapa? Karena perusahan-perusahaan dan bisnis usaha banyak terdapat di daerah perkotaan. Penyebaran covid-19 masih mendominasi di kota besar, sedangkan di daerah atau pedesaan masih relatif rendah.

Di dalam komunitas terkecil dari masyarakat miskin ini adalah keluarga miskin. Keluarga miskin ini yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah ataupun golongan masyarakat kelas menengah ke atas untuk sama-sama bergerak membantu. Tingkat ekonomi yang pas-pasan dengan penghasilan yang minim ataupun hilang sama sekali, membuat kelompok miskin makin tidak berdaya pada masa pandemi.

Program Perlindungan Sosial Untuk Keluarga Miskin

Pandemi tahun 2020 membuat pertumbuhan ekonomi indonesia sempat terancam masuk dalam jurang resesi pada kuartal kedua maupun ketiga. Pemerintah segera melakukan langkah-langkah agar ekonomi indonesia tetap terjaga dan kembali bangkit. Kebijakan tersebut tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan melakukan refocusing anggaran pada tahun 2020. Program dibuat sebagai stimulus agar ekonomi nasional tidak semakin terpuruk dalam jurang resesi di kuartal berikutnya.

Lalu apa saja program-program PEN dari pemerintah ini? Salah satu program yang menjadi fokus pemerintah yang terkait dengan masyarakat kelas bawah adalah adanya program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi di daerah pedesaan. Bantuan ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bernilai sebesar Rp. 300.000,-/KPM/bulan yang penyalurannya melalui Dana Desa.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui dana desa ini adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Jenis KPM tersebut adalah petani dan buruh tani, pedagang dan UMKM, nelayan dan buruh nelayan serta buruh pabrik. Penerima KPM tersebut diluar penerima bantuan sosial lain yang diberikan pemerintah seperti kartu sembako, kartu pra kerja ataupun bantuan sosial dan lain-lain.

Dana desa sudah cair pada awal-awal tahun 2021. Akselerasi penyaluran dana desa ini diharapkan dapat segera disampaikan kepada penerima bantuan. Pengoptimalan penyaluran dana desa perlu didukung oleh pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dimulai dari proses penganggaran, pengalokasian dana, penyaluran, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi. Harapannya adalah jika ekonomi di pedesaan bergerak, ekonomi daerah dan nasional juga akan bergerak secara linier. Pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional dipastikan bergerak ke arah positif.

Pemantauan dan evaluasi penyaluran dana desa dilakukan dengan mengunjungi daerah-daerah yang masih nol realisasi distribusi dana desa sebagai bentuk fast respons dari pemerintah daerah. Sebagai gambaran, realisasi BLT Dana Desa tahun 2020 sudah mencapai 32% terhadap pagu dana desa atau sekitar 8 juta KPM penerima (dikutip dari pemaparan Adriyanto, Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, dalam webinar tentang “BLT Desa dan Bagaimana Desa Memenuhi Syarat Penyaluran” pada tanggal 10 Juni 2021).

Manfaat BLT dalam program perlindungan sosial adalah agar belanja masyarakat kelas bawah tetap terbantu, ekonomi masyarakat kelas bawah segera terlindungi serta menahan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran selama pandemi. Pencairan BLT yang tepat waktu akan sangat mendukung percepatan proses belanja pemerintah hingga output tercapai sesuai target yang diharapkan. Pandemi tidak lantas membuat target kinerja menurun, tetap bangun semangat untuk berkarya sesuai bidangnya masing-masing.