Tantangan Era Digital Bagi ASN di Masa Pandemi Covid-19

Salah satu sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020 sd 2024 adalah terwujudnya Pelayanan Publik yang prima. Pelayanan publik yang prima harus didukung dengan tersedianya insfrastruktur dan sumber daya manusianya yang handal. Sehingga pelayanan publik bisa berjalan secara efektif dan efisien serta menjadi tepat sasaran.

Masa Pandemi Covid-19 memaksa perubahan sistem kerja dari sistem konvensional ke sistem digital (IT based), terutama bagi para ASN. Pelaksanaan WFH dikalangan ASN membutuhkan sarana digital dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Apakah sistem digitalisasi dan ASN itu sendiri sudah siap dengan perubahan tersebut untuk mendukung pekerjaan para ASN agar lebih efektif dan efisien?

Kompetensi ASN

Masa pandemi Covid-19 tetap menuntut kinerja para ASN. Pelaksanaan WFH tidak menjadikan alasan bagi ASN untuk tidak berkinerja. Inovasi dan kreatifitas justru banyak bermunculan di tengah pandemi. Hal ini tidak terlepas dari kompetensi para ASN yang menjadi dasar untuk tetap berkinerja dalam keterbatasan. Tinggal bagaimana ASN dapat mengolah dan memunculkan kompetensi yang dimilikinya.

Kompetensi Pimpinan dan Pegawai menjadi hal yang tidak terpisahkan dan saling mendukung pelaksanaan kinerja. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan menjadi bahan utama dalam pelayanan publik. Diperlukan koordinasi, komunikasi serta kolaborasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai dalam menyelaraskan program yang menjadi target instansi.

Kondisi saat ini, kurang lebih 4,1 Juta ASN dalam kondisi inkompetensi dan mismatch (kutipan dari Kedeputian bidang kajian dan inovasi manajemen ASN – LAN RI, 2020). Hal ini perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah. Program-program peningkatan kompetensi perlu ditingkatkan kembali, seperi program penugasan belajar/magang/training/pelatihan dan lain sebagainya.

Transformasi Digital Pemerintahan dan Kapasitas ASN

Revolusi Industri 4.0 menuntut terjadinya peningkatan kompetisi, perubahan tatanan demografi, labor market, keamanan siber. Hal ini diantisipasi oleh pemerintah melalui kolaborasi, inovasi, dan penggunaan Teknologi Informasi oleh Birokrat Profesional. Digitisasi produk, otomatisasi, dan elektronik data interchange merubah kebutuhan masyarakat akan regulasi yang tepat sasaran dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Arah pemerintah dalam Revolusi Industri 4.0 bisa dilihat dalam tata kelola pemerintahan sebagai implementasi Reformasi Birokrasi (RB). Proses bisnis berbasis Teknologi Informasi dalam pemanfaatan pelayanan publik yang terpadu, mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun dunia usaha, pendidikan dan sektor lainnya. Demikian juga menuntut sumber daya manusia yang handal dan senantiasa meng-upgrade skill nya dalam dunia digital sehingga tercetak SDM digital talent.

Dalam menghadapi tantangan global dalam Transformasi Digital yang menuntut kerja cepat, adaptif dan inovatif menjadikan tantangan tersendiri bagi para ASN. Penggunaan sistem digital membuat disposisi ataupun komunikasi menjadi lebih fleksibel. Demikian juga proses bisnis (draft, review, & approval) menjadi hal yang lebih sederhana untuk dilakukan.

Transformasi Digital untuk menjawab atas tuntutan dunia global sekaligus sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19. Sistem konvensional secara pelan tapi pasti bergeser dalam sistem Digital ( IT Based). Data pemerintahan yang masih belum atau tidak akurat juga menjadi dasar perubahan ini selain faktor keengganan untuk berubah itu sendiri, sehingga tidak terkungkung dengan cara konvensional. Ego sektoral dan ketakutan terhadap transparansi bisa menjadi pemicu perubahan digitalisasi ini.

Proses Transformasi Digital ini memaksa pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud adalah jaringan komputer untuk akses data, pembangunan pusat data, platform, aplikasi serta peningkatan dalam keamanan data dan informasi. Infrastruktur ini tidak murah sehingga pengalokasian anggarannya harus benar-benar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

ASN sebagai bagian dari sistem pemerintahan mau tidak mau harus mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan dibidang digital ini. Aparatur handal digital yaitu ASN yg memilki kapasitas kebutuhan organisasi dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Mengubah pola pikir ASN dalam hal kemampuan ASN untuk cepat beradaptasi dengan perubahan (SDM Agile). Kolaborasi menjadi hal penting dalam era perubahan ini sehingga ASN dituntut kemampuannya untuk cepat beradaptasi dengan pola kerja partnership dalam birokrasi sehingga meningkatkan nilai tambah suatu layanan.

Tantangan ASN Dalam Penguasaan Teknologi

Birokrasi berkelas dunia 2024, ASN dituntut untuk menjadi Birokrat SMART pada Era Digital. Yaitu yang memiliki profil integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi (IT) dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Dengan penguasaan teknologi (IT), diharapkan percepatan layanan, efisiensi serta akurasi layanan serta fleksibilitas kerja akan semakin meningkat.

Kemampuan dalam penguasaan teknologi meliputi tiga hal, sebagai berikut :

1. Literasi Data, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (Big Data) di Dunia Digital serta mengelola aliran data besar (Big Data : High Volume, High Velocity, High Variety, and High Veracity).

2. Literasi Teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (Coding, Artificial Intelligence, dan Engineering Principles) serta penyediaan Infrastruktur dan TIK (IoT, Big Data, Cloud Computing, AI, Virtual and Augmented Reality, serta Sistem Sensor dan Otomasi).

3. Literasi Manusia, yaitu kemampuan untuk memanusiakan manusia serta harmoni manusia bisa berfungsi di lingkungan manusia : humaniora, komunikasi, dan desain.

Perpaduan ketiga macam kemampuan literasi tersebut menjadi dasar dalam upaya peningkatan penguasaan teknologi oleh para ASN di Era Digital. ASN diharapkan terus berusaha meningkatkan skill ini baik secara autodidak maupun mengikuti berbagai pelatihan online yang sudah banyak dilakukan berbagai komunitas selama masa pandemi Covid-19. Sehingga pelayanan publik yang efektif dan efisien bisa dilaksanakan ASN secara baik sebagai kebutuhan organisasi maupun dalam menjawab kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19.