Membangun Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa: Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan

Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana. Foto: Pribadi

Pada tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun ketahanan pangan yang kokoh, sekaligus memajukan perekonomian desa yang merata. Salah satu cita-cita yang kini menjadi perhatian utama adalah memastikan setiap lapisan masyarakat, terutama yang berada di desa, memiliki akses terhadap makanan bergizi dan sehat secara gratis.

Ini bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan pangan dasar, tetapi juga tentang menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memberdayakan masyarakat desa untuk mandiri secara ekonomi.

Salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup adalah akses terhadap makanan bergizi. Masyarakat desa, yang sebagian besar bergantung pada pertanian, sering kali menghadapi kendala dalam mengakses pangan yang tidak hanya cukup, tetapi juga sehat dan bernutrisi. Oleh karena itu, keberadaan program yang memastikan makanan bergizi dan sehat tersedia secara gratis bagi masyarakat desa sangatlah vital.

Program ini bisa dimulai dengan menyediakan pangan sehat melalui subsidi atau distribusi pangan yang berbasis pada produk lokal. Sebagai contoh, memanfaatkan hasil pertanian lokal yang kaya akan kandungan gizi bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor yang lebih mahal. Hal ini tidak hanya menguntungkan masyarakat desa dari sisi konsumsi pangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Perekonomian desa menjadi salah satu aspek yang sangat berkaitan dengan ketahanan pangan. Jika perekonomian desa bisa berkembang dengan baik, maka potensi untuk meningkatkan ketahanan pangan pun semakin besar.

Dalam konteks ini, instrumen-instrumen kebijakan dari lembaga negara memegang peranan yang sangat penting. Salah satunya dengan kenaikan pajak sebesar 12 persen di awal tahun 2025, yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Desa, dana yang terkumpul dari kenaikan pajak ini diperkirakan mencapai Rp 3 triliun, yang akan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Lembaga negara memiliki peran strategis untuk menggerakkan ekonomi desa melalui program-program yang mendukung sektor pertanian, industri kecil dan menengah (IKM), serta infrastruktur desa. Dengan adanya pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar, masyarakat desa bisa memproduksi pangan lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih baik.

Selain itu, pembenahan sistem distribusi yang efisien juga dapat memastikan pangan tersebut sampai ke tangan konsumen dengan harga yang wajar dan tanpa adanya pemborosan.

Kesiapan lembaga negara dalam menyediakan instrumen yang tepat untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa adalah kunci. Di tingkat hulu, lembaga negara harus mendukung upaya peningkatan hasil pertanian dengan teknologi tepat guna, riset, dan pelatihan bagi petani. Sumber daya alam yang melimpah di desa harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pangan yang cukup dan berkualitas.

Aktivitas Sidak Pasar Tradisional di Tangerang Selatan. Foto: Pribadi

Di sisi hilir, sistem distribusi pangan harus lebih baik lagi. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang menghubungkan desa dengan kota, pasar yang terorganisir dengan baik, serta perbaikan sistem logistik yang efisien, akan memastikan bahwa hasil pertanian dari desa sampai ke konsumen tanpa adanya hambatan yang berarti.

Lebih dari itu, kebijakan yang berpihak pada petani, seperti subsidi pupuk atau harga pangan yang stabil, juga harus diperhatikan. Ini akan mengurangi ketidakpastian dalam produksi dan memberikan rasa aman bagi para pelaku ekonomi di desa.

Menciptakan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan

Membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Di sisi pemerintah, program-program bantuan pangan seperti Kartu Pangan atau Program Keluarga Harapan (PKH) bisa diperluas dan diperbaiki agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha kecil di desa sangat diperlukan untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan memastikan keberagaman pangan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Ketahanan pangan tidak hanya berarti ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mencakup keberagaman pangan yang bergizi dan terjangkau. Oleh karena itu, penting untuk mendorong masyarakat desa untuk lebih mengenal potensi pangan lokal dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Pendekatan berbasis kearifan lokal dan pola konsumsi yang berkelanjutan akan sangat membantu dalam mencapai tujuan ini.

Tahun 2025 bisa menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembangkan perekonomian desa yang mandiri. Dengan memperhatikan peran lembaga negara sebagai instrumen yang mendukung dari hulu ke hilir, serta memastikan akses masyarakat desa terhadap pangan yang sehat dan bergizi, kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Makanan yang bergizi dan perekonomian yang berkembang di desa adalah fondasi bagi Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan tidak hanya bergantung pada sektor kota saja.

Ditulis oleh: Eko Margana (Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional)