Pentingnya Pemberdayaan Pemda Dalam Pengelolaan Sektor Pertanian

Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana. Dok: Pribadi

Dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, sektor pertanian seringkali menjadi pusat perhatian. Namun, dalam prakteknya, saya melihat banyak pemerintah daerah (Pemda) yang merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan sektor pertanian. Terutama dengan dominasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang terlalu sentralistik dalam mengatur segala aspek pertanian, baik di hulu maupun hilir, membuat Pemda sering kali hanya menjadi penonton dalam kebijakan yang seharusnya berfokus pada kebutuhan lokal.

Dalam pandangan banyak kepala daerah dan pejabat terkait, Kementan sering kali menganggap bahwa seluruh urusan pertanian adalah tanggung jawab pusat, seolah mengelola negara sama dengan mengelola sebuah perusahaan besar. Pada kenyataannya, negara memiliki keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang seragam.

Ketika kementerian pusat berfokus pada kebijakan yang terpusat, mereka sering kali gagal melihat konteks lokal yang menjadi dasar dari keberhasilan kebijakan tersebut. Akibatnya, daerah-daerah merasa tidak memiliki kontrol penuh atas apa yang terjadi di wilayah mereka.

Bupati dan Kepala Dinas di daerah merasa seolah-olah tidak bisa berbuat banyak dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang relevan dengan kondisi di lapangan. Mereka hanya menunggu instruksi dari pusat dan merasa kebijakan yang diterapkan lebih banyak berfokus pada standar pusat tanpa melihat tantangan dan potensi spesifik daerah mereka. Hal ini tentu merugikan daerah yang sebenarnya memiliki pemahaman lebih baik tentang kebutuhan masyarakat dan potensi lokal yang bisa dikembangkan.

Mengelola sektor pertanian bukanlah pekerjaan yang bisa diserahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai karakteristik wilayah mereka seharusnya diberikan ruang untuk menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi setempat. Peran Pemda dalam hal ini bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pusat, tetapi sebagai pengambil keputusan yang strategis.

Setiap daerah memiliki tantangan dan keunggulan yang berbeda, sehingga pengelolaan sektor pertanian harus disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Pemerintah pusat harus berperan sebagai fasilitator yang menyediakan pedoman dan kebijakan umum, bukan sebagai pelaku utama dalam setiap langkah operasional yang terjadi di daerah.

Kegiatan panen raya jagung bersama BNPT, Kementerian Pertanian, dan Bupati Malang. Dok: Pribadi

Dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk merancang dan menjalankan kebijakan yang tepat, diharapkan mereka dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pemerintah pusat perlu memastikan adanya sinergi yang harmonis antara kebijakan yang dibuat dan implementasi di daerah. Jika pusat terus melakukan intervensi secara langsung dalam setiap aspek pengelolaan sektor pertanian, maka daerah akan kehilangan otonomi dan kapasitas untuk mengelola urusannya sendiri. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemda, serta stakeholders lainnya sangat penting.

Sinergi ini bukan hanya melibatkan kementerian pertanian, tetapi juga kementerian lainnya yang terkait dengan pembangunan wilayah, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan bahkan lembaga pendidikan dalam pengelolaan sektor pertanian bisa memberikan solusi yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah harus diberdayakan dengan instrumen yang ada untuk mengelola sumber daya yang ada secara maksimal.

Dengan cara ini, sektor pertanian akan berjalan dengan lebih baik, tidak hanya dalam kerangka produksi, tetapi juga dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah alokasi anggaran yang lebih besar kepada daerah, serta pengurangan belanja pusat yang bersifat administratif, seperti belanja barang dan bansos. Alokasi anggaran yang lebih fokus pada kebutuhan daerah memungkinkan Pemda untuk lebih fleksibel dalam menentukan prioritas dan program yang sesuai dengan kondisi lokal mereka.

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, Pemda akan lebih mampu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.

Penting bagi pemerintah pusat untuk menyadari bahwa mengelola sektor pertanian tidak bisa dilakukan dengan cara yang seragam dan terpusat. Keberhasilan dalam sektor ini sangat bergantung pada pemberdayaan daerah untuk mengelola potensi dan tantangan yang ada di lapangan. Sentralisasi yang terus-menerus hanya akan menghambat kinerja daerah dan menciptakan ketergantungan yang merugikan dalam jangka panjang.

Sebagai solusi, pemerintah pusat harus berperan sebagai fasilitator, memberikan pedoman dan kebijakan umum, serta memastikan agar daerah memiliki kapasitas dan wewenang untuk mengelola sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sinergi yang baik antara pusat dan daerah, serta pemberdayaan Pemda, akan membawa sektor pertanian pada jalan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, sektor pertanian tidak hanya menjadi sektor yang berkembang pesat, tetapi juga dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ditulis oleh:

Eko Margana

(Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional)