Sinergi BUMDes dan Program Makan Bergizi Gratis: Membangun Ekonomi Desa

Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional, Eko Margana. Dok: Pribadi

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 83 Tahun 2024, akan meluncurkan program makan bergizi gratis bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui pada tahun 2025.

Program ini merupakan langkah besar dalam upaya pemerataan gizi dan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada sinergi antara berbagai lembaga, termasuk Kementerian Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kementerian Desa, sebagai kementerian yang memiliki akses langsung ke desa-desa, memegang peran penting dalam mewujudkan program ini. Desa adalah entitas yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki potensi besar dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah.

Inilah sebabnya mengapa peran BUMDes dalam program ini sangat strategis. BUMDes dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan.

BUMDes bukan hanya sekadar lembaga yang mengelola usaha di tingkat desa, tetapi juga sebagai pendorong utama perputaran ekonomi di desa. Dengan melibatkan BUMDes dalam penyediaan bahan baku pangan untuk program makan bergizi gratis, pemerintah telah memberikan ruang bagi desa untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. BUMDes akan menjadi garda terdepan dalam mengelola pasokan pangan lokal, mulai dari produksi hingga distribusi ke masyarakat.

Melalui pengelolaan bahan baku pangan yang efisien, BUMDes dapat memperlancar aliran barang dari hulu ke hilir. Keterlibatan BUMDes dalam rantai pasokan pangan juga memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan petani lokal dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Ini adalah contoh konkret dari konsep ekonomi berbasis desa yang tidak hanya mendukung program makan bergizi gratis, tetapi juga mendorong perekonomian desa secara keseluruhan.

Membangun Ekosistem yang Berkelanjutan

Salah satu kunci sukses dalam implementasi program makan bergizi gratis adalah terciptanya ekosistem yang berkelanjutan antara berbagai pihak yang terlibat. BUMDes, koperasi, dan pemerintah desa perlu berkolaborasi dengan kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian untuk memastikan pasokan bahan baku pangan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan kolaborasi yang baik, desa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dalam ekosistem pangan yang saling mendukung.

Selain itu, program ini dapat menghidupkan kembali potensi sumber daya manusia di desa. Melalui pengelolaan BUMDes yang lebih profesional, masyarakat desa akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan usaha, distribusi pangan, dan logistik. Ini adalah langkah penting untuk memberdayakan masyarakat desa agar lebih mandiri dan produktif.

Peran Pemerintah Pusat dan Daerah

Ilustrasi desa wisata di Indonesia. Foto: Dok. Kemenparekraf

Tentu saja, peran pemerintah pusat sangat penting dalam memberikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Namun, tanpa keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, khususnya Kementerian Desa, program ini akan sulit dijalankan secara maksimal. Desa memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan pendekatan yang lebih lokal dan terfokus pada kebutuhan masyarakat setempat.

Pemerintah pusat harus memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, penguatan kapasitas BUMDes, dan fasilitasi jaringan antara BUMDes, koperasi, dan lembaga keuangan untuk mempermudah akses pendanaan. Selain itu, pengawasan yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program makan bergizi gratis adalah langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi pedesaan. Dengan melibatkan BUMDes dalam penyediaan bahan baku pangan dan distribusinya, desa memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Sinergi antara Kementerian Desa, BUMDes, dan kementerian teknis lainnya harus dimaksimalkan agar program ini dapat berjalan dengan sukses. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat desa, program ini dapat menjadi contoh nyata keberhasilan pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Ditulis oleh:

Eko Margana

(Pemerhati Pangan dan Pertanian Nasional)