Kesejahteraan Penduduk Pedesaan

Foto : Engellia - Kampung Kokonao Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah perdesaan sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan pembangunan khususnya sektor pertanian, karena sektor ini masih sangat mendominasi daerah perdesaan. Unsur daya beli masyarakat perdesaan merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan.

Oleh karena itu, informasi tentang harga khususnya harga konsumen untuk berbagai komoditas di daerah perdesaan sangat diperlukan guna menentukan suatu kebijakan pemerintah untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah perdesaan.

Konsumsi Makanan dan Non Makanan

Konsumsi menurut Salvatore (2003) dalam Dian Ariani (2014) adalah penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi (the use of goods and service in the satisfaction of human wants). Pengeluaran konsumsi penduduk dipisahkan menurut jenis kelompok makanan dan bukan makanan. Data pengeluaran untuk konsumsi penduduk merupakan salah satu perangkat data yang digunakan untuk menghitung angka kemiskinan dan angka ketimpangan pendapatan (gini rasio).

Menurut Sugianti (2009), pengeluaran rumah tangga merupakan cerminan dari pendapatan keluarga yang diperoleh setiap bulan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin tinggi pengeluaran untuk konsumsi di masyarakat menggambarkan semakin besar kemampuan penduduk untuk mengakses komoditas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga penduduk hidup lebih sejahtera.

Adapun rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Indonesia tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 1.264.590,-, di mana pengeluaran pada kelompok makanan sebesar Rp 622.845,- dan kelompok bukan makanan sebesar Rp 641.744,-. Hal ini terlihat bahwa pengeluaran bukan makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran makanan.

Hukum Engle (1857) menyatakan jika selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Hal ini merupakan suatu generalisasi yang mengkaitkan antara Persentase pengeluaran pangan dan pendapatan.

Pada kondisi pendapatan terbatas, masyarakat dengan pendapatan rendah akan mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan (BKP, 2010).

Pengeluaran Konsumsi Perdesaan

Jika kita lihat berdasarkan wilayah tempat tinggal di perdesaan sebesar 56,20 persen pengeluaran penduduk digunakan untuk konsumsi makanan dan sisanya sebesar 43,80 persen dipakai untuk konsumsi non makanan. Bila diulik lebih dalam pada konsumsi non makanan wilayah perdesaan, pengeluaran terbesar pada komoditas perumahan dan fasilitas perumahan. Adapun salah satu pendukung komoditas ini adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok bagi penduduk Indonesia, terlebih di daerah perdesaan.

Setelah dilakukan pengalihan bahan bakar dari minyak tanah ke gas LPG, peranan gas LPG sangat dominan terhadap konsumsi rumah tangga sehari-hari di perdesaan. Dan juga bensin di mana merupakan salah satu komoditas strategis yang selalu dipantau oleh pemerintah. Dan seperti yang kita ketahui bersama jika 2 komoditas ini merupakan beberapa komoditas penyumbang inflasi di bulan April 2022 dengan total persentase sebesar 0,18 persen.

Walaupun nilai tukar usaha rumah tangga (NTUP) pada April 2022 sebesar 108,64 atau lebih dari 100 di mana memiliki pengertian indeks harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan indeks harga yang dibayarkan petani untuk produksi pertaniaannya. Tapi bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi penurunan 0,56 persen. Hal ini diakibatkan karena indeks harga yang dibayar petani meningkat 0,83 persen.

Keadaan Ketenagakerjaan Perdesaan

Mayoritas penduduk perdesaan bekerja di sektor pertanian di mana lapangan pekerjaan di bidang ini menyerap tenaga kerja paling besar yaitu sebesar 29,96 persen secara nasional. Namun sungguh miris di mana lapangan pekerjaan ini juga memiliki upah buruh terendah dan di bawah rata-rata upah buruh nasional yang hanya sebesar 1,94 juta rupiah per bulan.

Berdasarkan data BPS, karakteristik sumber penghasilan utama rumah tangga miskin adalah bekerja pada sektor pertanian sebesar 51,33 persen di Maret 2021. Hal ini menyebabkan indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keperahan kemiskinan pada September 2021 di wilayah perdesaan hampir 2 kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan.

Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk lebih melakukan pengendalian harga di tingkat petani dan konsumen agar petani tidak mengalami kerugian dan bisa menambahkan upah pada sektor pertanian. Sehingga dapat meningkatkan daya beli petani ketika petani mengalami keuntungan karena hasil pertaniaanya dibeli dengan harga tinggi.