Dari Good Governance ke Human Security: Apakah Hiruzen Menggelapkan Uang Naruto?
Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Arif Wicaksa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dalam persoalan politik, seorang pemimpin tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuannya mempertahankan stabilitas negara, tetapi juga berdasarkan tanggung jawabnya dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Negara yang kuat dinilai bukan sekedar negara yang memiliki kekuatan militer dan kemampuan menghadapi ancaman dari luar, melainkan juga negara yang mampu menjamin hak dan kehidupan layak bagi warga negaranya. Namun, bagaimana jika seorang pemimpin berhasil mempertahankan stabilitas politik, tetapi gagal melindungi masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan?
PerbesarPertanyaan diatas menarik untuk dibahas melalui karakter Hiruzen Sarutobi Sang Hokage Ketiga dalam anime Naruto karya Masashi Kishimoto. Sebagai Hokage Ketiga, Hiruzen memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan melindungi Desa Konoha. Ia juga berjanji kepada Minato Namikaze dan Kushina Uzumaki selaku orang tua Naruto untuk menjaga Naruto setelah kedua orang tuanya meninggal dalam serangan Kyubi. Namun, Naruto justru tumbuh sebagai anak yatim yang hidup sendiri, mengalami pengucilan sosial, dan harus menghadapi kesulitan sejak kecil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab politik Hiruzen sebagai pemimpin sekaligus figur yang seharusnya menjamin kesejahteraan Naruto. Mengapa anak dari Hokage Keempat tidak memperoleh kehidupan yang lebih layak? Apakah perlindungan yang diberikan Hiruzen benar-benar mencukupi?
Tulisan ini tidak bermaksud menyatakan bahwa Hiruzen terbukti melakukan penggelapan dana, karena alur cerita Naruto tidak memberikan bukti kanonis mengenai hal tersebut. Sebaliknya, kehidupan Naruto digunakan sebagai studi kasus untuk mengkritik kegagalan tata kelola, lemahnya akuntabilitas, dan kemungkinan pengabaian kesejahteraan dalam suatu pemerintahan.
Korupsi Politik dan Kegagalan Tata Kelola Negara
Dalam studi politik dan Hubungan Internasional, korupsi tidak selalu terbatas pada tindakan mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Lebih luas lagi, korupsi politik juga dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi, termasuk ketika pejabat menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang atau mengabaikan tanggung jawab institusionalnya. Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka dalam karyanya Corruption and Government menjelaskan bahwa korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan publik yang merusak efektivitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, persoalan politik bukan hanya apakah seorang pejabat mengambil uang negara, tetapi juga apakah institusi publik bekerja sesuai tujuan dan tanggung jawabnya.
Kehidupan Naruto memperlihatkan persoalan tersebut. Setelah serangan Kyubi, Naruto kehilangan kedua orang tuanya. Ayahnya, Minato, merupakan Hokage Keempat yang mengorbankan nyawanya untuk melindungi desa. Sebelum meninggal, Minato juga mempercayakan masa depan Naruto kepada Hiruzen. Secara institusional, situasi ini seharusnya menempatkan Naruto sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus dari desa. Ia bukan hanya anak yatim-piatu, tetapi juga individu yang memikul beban politik sebagai jinchuriki Kyubi. Namun, Naruto justru tumbuh tanpa keluarga dan menghadapi keterasingan dari masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap kapasitas pemerintahan Konoha. Jika seorang anak yang secara langsung berada di bawah tanggung jawab pemimpin tertinggi saja tidak memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang memadai, bagaimana negara tersebut menjamin nasib masyarakat lainnya?
Dengan demikian, persoalan Naruto dapat dibaca sebagai gambaran kegagalan tata kelola. Kegagalan ini tidak harus berbentuk penggelapan uang. Ia juga dapat muncul melalui lemahnya pengawasan, tidak jelasnya pertanggungjawaban, dan ketidakmampuan institusi memenuhi kewajiban sosialnya.
Hiruzen Sarutobi: Apakah Pemerintahannya Akuntabel?
Hiruzen sering digambarkan sebagai sosok Hokage yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan mengutamakan kepentingan desa. Ia juga memiliki hubungan personal dengan Naruto dan beberapa kali menunjukkan kepedulian terhadap kehidupannya. Namun, kepedulian personal tidak selalu sama dengan keberhasilan menjalankan tanggung jawab institusional. Dalam prinsip good governance, pemerintahan yang baik harus memenuhi sejumlah unsur, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, dan supremasi hukum. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia juga harus memastikan bahwa kebijakan dan institusi yang berada di bawah kewenangannya benar-benar melindungi masyarakat.
Hiruzen memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Konoha. Karena itu, ia memiliki tanggung jawab politik atas kebijakan yang menyangkut Naruto, termasuk perlindungan identitasnya sebagai jinchuriki, pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan pengawasan terhadap perlakuan masyarakat desa terhadap dirinya. Memang, ada alasan keamanan mengapa identitas Naruto sebagai anak Minato dirahasiakan. Ia merupakan target potensial bagi musuh yang ingin menguasai Kyubi. Akan tetapi, kerahasiaan identitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan Naruto hidup tanpa dukungan sosial yang layak. Di sinilah kritik terhadap Hiruzen menjadi relevan. Ia mungkin memiliki niat melindungi Naruto, tetapi hasil kebijakannya justru menunjukkan adanya kesenjangan antara tanggung jawab pemimpin dan kondisi warga yang dilindungi. Kepemimpinan yang baik harus dinilai bukan hanya dari niat, melainkan juga dari dampak kebijakannya.
Naruto dan Konsep Human Security
Kehidupan Naruto juga dapat dianalisis melalui konsep human security atau keamanan manusia. Berbeda dari pendekatan keamanan tradisional yang menitikberatkan pada perlindungan negara dari ancaman militer, pendekatan keamanan manusia menempatkan individu sebagai pusat perhatian. Mahbub ul Haq dalam Laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1994 memperkenalkan konsep keamanan manusia dengan menekankan perlindungan individu dari berbagai ancaman, termasuk kemiskinan, penyakit, ketidakamanan ekonomi, kekerasan, dan pengucilan sosial. Melalui perspektif ini, keamanan tidak cukup diukur berdasarkan kemampuan Desa Konoha melindungi wilayahnya dari serangan musuh. Keamanan juga harus dilihat dari kemampuan desa menjamin kehidupan warganya.
Naruto memang memperoleh tempat tinggal dan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa ia sama sekali tidak mendapatkan dukungan ekonomi. Akan tetapi, kehidupannya tetap memperlihatkan persoalan kesejahteraan yang lebih luas, yakni tidak adanya pengasuhan keluarga, keterbatasan dukungan emosional, diskriminasi sosial, dan kurangnya perlindungan terhadap perkembangan psikologisnya. Persoalan ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan tidak dapat direduksi menjadi bantuan finansial. Seorang anak membutuhkan lingkungan yang aman, pengakuan sosial, pendidikan, dan hubungan yang mendukung pertumbuhannya. Dalam konteks tersebut, Naruto menjadi contoh bagaimana sebuah pemerintahan dapat terlihat stabil secara politik dan militer, tetapi masih gagal memenuhi kebutuhan keamanan manusia salah satu warganya, yaitu Naruto.
Korupsi, Nepotisme, dan Paradoks Kekuasaan
Ada ironi menarik dalam kehidupan Naruto. Ia merupakan anak dari Minato Namikaze, seorang pemimpin yang dihormati karena pengorbanannya menyelamatkan Konoha. Namun, status tersebut tidak membuat Naruto memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dalam banyak sistem politik, hubungan keluarga dengan pejabat tinggi dapat menciptakan keuntungan melalui nepotisme. Akan tetapi, kasus Naruto memperlihatkan ironi yang berbeda, hubungan keluarganya dengan pemimpin desa justru tidak menghasilkan perlindungan yang memadai. Situasi ini mengajak kita mempertanyakan bagaimana sumber daya dan perhatian pemerintah dialokasikan. Apakah kebijakan publik benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat, atau justru lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan prioritas keamanan?
Tidak ada bukti bahwa Hiruzen mengambil dana Naruto untuk dirinya sendiri. Namun, kita tetap dapat mempertanyakan mengapa tanggung jawab perlindungan terhadap Naruto tidak diterjemahkan menjadi sistem pengasuhan dan kesejahteraan yang lebih kuat. Di sinilah pentingnya membedakan korupsi finansial, penyalahgunaan kekuasaan, dan kegagalan administrasi. Ketiganya merupakan persoalan yang berbeda, meskipun dapat sama-sama merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kritik terhadap Hiruzen menjadi lebih kuat apabila diarahkan pada lemahnya akuntabilitas institusional. Mengapa tidak ada sistem yang memastikan bahwa seorang anak yatim-piatu yang menjadi tanggung jawab negara memperoleh perlindungan menyeluruh?
Kesimpulan
Kisah Naruto memperlihatkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin tidak berhenti pada keberhasilan menjaga stabilitas negara. Pemimpin juga harus memastikan bahwa individu yang berada di bawah perlindungan pemerintah memperoleh kehidupan yang layak. Melalui perspektif korupsi politik dan good governance, Hiruzen dapat dikritik bukan karena terbukti menggelapkan uang Naruto, melainkan karena terdapat kesenjangan antara tanggung jawab kepemimpinannya dan kondisi kehidupan Naruto. Sementara itu, konsep human security mengingatkan bahwa keamanan negara tidak memiliki makna penuh apabila kesejahteraan individu di dalamnya diabaikan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukan sekedar apakah uang Naruto dikorupsi, melainkan mengapa seorang anak yang kehilangan orang tua demi menyelamatkan desa justru harus tumbuh dengan kemelaratan dan begitu banyak keterbatasan. Jika negara mengklaim melindungi rakyatnya, maka perlindungan tersebut harus dapat dirasakan oleh individu, terutama mereka yang paling rentan. Desa Konoha mungkin berhasil mempertahankan dirinya sebagai desa shinobi yang kuat. Namun, pengalaman Naruto menunjukkan bahwa kekuatan politik dan militer tidak selalu sejalan dengan kualitas tata kelola dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, pemerintahan yang benar-benar baik bukan hanya pemerintahan yang mampu melindungi desa dari musuh, tetapi juga pemerintahan yang tidak membiarkan warganya berjuang sendirian.