Kalkulasi Jokowi di Balik Jaket PSI
Tulisan dari Asmiati Malik PhD tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di Bandar Lampung, akhir Juni lalu, sebuah ritual berlangsung berulang-ulang di panggung. Kaesang Pangarep menyampirkan jaket Partai Solidaritas Indonesia ke bahu para pendatang baru baik itu ke mantan kepala daerah, mantan anggota dewan, orang-orang yang bertahun-tahun menjadi tulang punggung PDIP, PPP, dan PKB di daerah itu. Kamera bekerja. Tepuk tangan mengalir. Pemerhati melihat sebuah teatrikal politik yang menarik.
Di barisan depan, seorang lelaki menyaksikan semuanya tanpa mengenakan jaket apa pun. Joko Widodo hadir di sana, kata pengurus partai, sebagai motivator.
Bagi Asmiati Malik, dalam diskusi di kanal Menyala Media, jaket yang belum dipakai itu bukan urusan protokol. Ia adalah inti persoalannya.
Alasannya berupa hitungan risiko yang tepat dan dingin. Menurut Asmiati Malik, selama Jokowi berada di luar struktur, kegagalan PSI tetap menjadi kegagalan PSI. Begitu ia masuk secara resmi dan partai itu gagal menembus ambang batas parlemen, beban kegagalan politik maupun psikologis justru pindah ke pundaknya sendiri. Ketokohan bisa dipinjamkan; tapi keanggotaan menuntut tanggung jawab dan beban politik.
Maka yang terjadi adalah pembelahan yang rapi antara tokoh dan lembaga. Jokowi mendatangi rapat koordinasi daerah, berpidato, menaikkan jumlah pendaftar kader, dan tetap berjarak dari kepengurusan. Ia memberi dukungan berbasis pribadi tanpa mengikat diri secara kelembagaan. Sejak Kongres PSI di Solo pada 2025, pengurus partai berkali-kali menyebut kedatangannya tinggal menunggu waktu. Waktu itu belum juga tiba.
Ada pertimbangan lain yang membuat kehati-hatian ini masuk akal. Secara rasional, kata Asmiati, figur sebesar Jokowi lebih untung memimpin atau berafiliasi dengan partai mapan yang sudah punya basis massa dan infrastruktur yang sudah jadi seperti Golkar, ketimbang mempertaruhkan seluruh modal politiknya pada partai baru. Membangun mesin dari nol adalah pekerjaan mahal yang hasilnya baru terlihat lama sesudah investasinya keluar.
Dan mesin itu memang belum jadi. Kepengurusan PSI di banyak daerah belum terbentuk merata, dan menurut Asmiati tidak realistis menuntaskannya dalam tiga tahun. Jokowi sendiri tampak menyadari beban itu. Di Rakernas PSI di Makassar pada awal 2026 ia menyebut angka-angkanya: 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, sekitar 7.000 kecamatan, dan tenggat akhir 2026 untuk merampungkan struktur. Target itu ambisius. Pertanyaannya bukan apakah ia sungguh-sungguh, melainkan apakah kalender bisa diperintah.
Di sinilah Asmiati memasukkan pihak yang jarang muncul di kamera yakni para pemodal. Mereka menghitung seperti investor mana pun — berapa yang keluar, kapan kembali. Memaksa PSI menjadi kekuatan besar pada 2029 tidak masuk akal dalam hitungan itu. Horizon yang lebih realistis untuk partai ini benar-benar matang adalah 2034. Kesabaran, sekali lagi, ternyata bukan kebajikan melainkan jadwal.
Lalu ada batas yang tidak bisa dibeli. PSI, menurut pembacaannya, berpeluang lolos ambang batas parlemen, tetapi mustahil merebut ceruk inti PDIP. Sebabnya terletak pada jenis kesetiaan yang berbeda. Loyalitas akar rumput PDIP bersifat ideologis dan melekat pada partai; loyalitas massa Jokowi bersifat personal dan melekat pada orangnya. Yang pertama diwariskan lintas generasi. Yang kedua ikut pergi bersama pemiliknya.
Adegan penjaketan di Lampung sebenarnya memperlihatkan hal itu. Yang berpindah adalah elite daerah, bukan basis.
Karena itu Asmiati menolak diagnosis yang paling populer tentang PSI. Masalahnya bukan logistik. Dengan masuknya tokoh-tokoh dari luar, urusan dana relatif aman. Masalahnya identitas. Tagline lama sebagai partai anak muda perlahan kehilangan pijakan demografis, sementara tidak ada pembeda baru yang tegas menggantikannya. Pemilih belum tahu sedang ditawari apa: partai anak muda, partai representasi Jokowi, atau tempat berlabuh politisi lintas partai.
Jokowi sendiri pernah menyinggung risikonya. Di Makassar, sambil memuji keterbukaan partai putranya, ia mengingatkan bahwa semakin banyak tokoh yang bergabung, semakin banyak pula perbedaan yang muncul di dalam.
Sebuah partai bisa membeli logistik, kandidat, bahkan mantan lawan. Yang tidak bisa dibeli adalah jawaban atas pertanyaan mengapa ia ada. Dan selama pertanyaan itu menggantung, jaket yang belum dipakai tetap menjadi aset paling berharga di ruangan, sebab dukungan yang belum diresmikan masih bisa ditarik kembali.