Konten dari Pengguna

Membaca A Game of Thrones dengan Kacamata Hubungan Internasional

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Frisca Alexandra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ketika membaca A Game of Thrones, buku pertama dari seri A Song of Ice and Fire karya George R. R. Martin, sulit bagi saya untuk tidak melihat Westeros sebagai lebih dari sekadar dunia fantasi. Di balik naga, tembok es yang disebut the wall, para ksatria, dan intrik perebutan Iron Throne, terdapat sebuah dunia politik yang terasa sangat familiar. Ada perebutan kekuasaan, dilema keamanan, persekutuan yang mudah berubah, aliansi politik, perlombaan untuk membangun kekuatan, hingga ketidakpastian mengenai siapa yang dapat dipercaya.

Novel A Game of Thrones (Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis)
zoom-in-whitePerbesar
Novel A Game of Thrones (Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis)

Sebagian besar dari kita mungkin sudah familiar dengan serial Game of Thrones yang pertama kali tayang pada tahun 2011. Novel A Game of Thrones sendiri, pertama kali diterbitkan pada 1996 dan menjadi pembuka dunia A Song of Ice and Fire. Konflik politik di dalamnya menempatkan keluarga Stark dan berbagai Great Houses lain dalam pusaran intrik, aliansi, pengkhianatan dan kompetisi untuk memperebutkan kekuasaan. Namun dari kacamata Hubungan Internasional, konflik tersebut juga menawarkan sesuatu yang lain: sebuah laboratorium imajiner untuk memahami bagaimana politik bekerja ketika keamanan tidak pernah benar-benar terjamin.

Salah satu kalimat paling terkenal dalam novel tersebut datang dari Cersei Lannister: “When you play the game of thrones, you win or you die.” (Martin, 1996). Kalimat itu terdengar brutal. Namun jika dilepaskan sejenak dari konteks Westeros, bukankah ia terdengar sangat realistis?

Hans J. Morgenthau, salah satu pemikir utama realisme klasik dalam Hubungan Internasional, menempatkan kepentingan dan kekuasaan sebagai unsur sentral politik internasional. Dalam Politics Among Nations, politik dipahami bukan sebagai arena tempat niat baik selalu menentukan hasil, tetapi sebagai arena di mana kepentingan harus berhadapan dengan kepentingan dan kekuatan dengan kekuatan. Karya Morgenthau yang pertama kali terbit pada 1948 tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi utama tradisi realisme dalam studi Hubungan Internasional.

Tentu ada perbedaan mendasar antara Westeros dan sistem internasional. Negara-negara di dunia tidak memiliki seorang raja yang duduk di atas Iron Throne. Westeros, sebaliknya, secara formal mempunyai satu otoritas tertinggi yang menaungi Seven Kingdoms. Namun justru di situlah daya tariknya.

Duduk dan berkuasa atas Iron Throne ternyata tidak otomatis berarti memiliki kemampuan untuk mengendalikan semua aktor di bawahnya. Stabilitas kerajaan bergantung pada loyalitas para Great Houses, aliansi politik, kekayaan, pasukan, hubungan personal, serta kemampuan penguasa mempertahankan legitimasi. Ketika fondasi-fondasi tersebut mulai rapuh, masing-masing Great Houses semakin terdorong menghitung kekuatan sendiri dan mempertanyakan kekuatan serta niat Great Houses lainnya.

Situasi seperti ini mengingatkan pada argumen Kenneth Waltz dalam Theory of International Politics. Waltz membedakan politik domestik yang memiliki struktur otoritas dengan politik internasional yang bersifat anarkis. Anarkis yang dimaksud Waltz bukan berarti sesuatu yang kacau, melainkan tidak memiliki pemerintahan tertinggi yang mampu menjamin keamanan setiap negara. Konsekuensinya, setiap aktor harus selalu memikirkan kelangsungan hidup dan kemampuannya sendiri.

Westeros memang bukan sistem anarki internasional dalam pengertian Waltz. Tetapi ketika kekuasaan pusat kehilangan kemampuan membuat para Great Houses merasa aman, perilaku mereka mulai menyerupai aktor dalam sistem self-help. Mereka mempunyai wilayah, sumber daya, pasukan, kepentingan dan sekutunya masing-masing. Pertanyaan politik kemudian bergeser dari “siapa yang seharusnya memerintah?” menjadi “siapa yang cukup kuat untuk bertahan?” Di sinilah A Game of Thrones juga menarik dibaca menggunakan konsep security dilemma.

Robert Jervis menjelaskan bahwa dalam kondisi anarki, tindakan yang dilakukan satu negara untuk meningkatkan keamanannya justru dapat mengurangi rasa aman negara lain. Dalam kondisi tersebut, Negara lain kemudian dapat mengambil tindakan balasan. Ironisnya, tindakan tersebut semakin meyakinkan negara pertama bahwa kekhawatirannya sejak awal memang benar. Pada akhirnya, kedua belah pihak dapat terjebak dalam lingkaran ketakutan sekalipun konflik besar bukan selalu menjadi tujuan awal mereka. Hubungan Stark dan Lannister memperlihatkan logika semacam itu.

Kecurigaan terhadap motif pihak lain menghasilkan pencarian informasi. Informasi yang tidak sempurna melahirkan interpretasi. Interpretasi kemudian menghasilkan tindakan pencegahan. Tetapi tindakan yang dianggap defensif oleh satu pihak dapat dibaca sebagai provokasi oleh pihak lain.

Dalam politik internasional, pola demikian dapat terjadi ketika sebuah negara meningkatkan persenjataan karena merasa terancam, sementara negara tetangganya justru membaca peningkatan kemampuan militer tersebut sebagai tanda persiapan agresi. Kedua negara kemudian sama-sama meningkatkan kekuatannya. Masing-masing merasa sedang mempertahankan diri, tetapi hasil akhirnya adalah lingkungan yang lebih tidak aman.

Logika semacam ini dapat dilihat melalui pembentukan AUKUS antara Australia, Amerika Serikat dan Inggris. AUKUS memperlihatkan bagaimana tindakan keamanan dapat dibaca secara berbeda oleh aktor lain. Pemerintah Australia memandang pengadaan kapal selam bertenaga nuklir sebagai langkah untuk memperkuat keamanan nasional, meningkatkan kemampuan deterrence, dan menjaga stabilitas serta keseimbangan strategis di Indo-Pasifik. Namun Tiongkok membaca langkah yang sama secara berbeda. Beijing berulang kali menyebut kerja sama kapal selam AUKUS berpotensi mendorong perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan regional. Bukan soal menentukan siapa yang benar dalam perdebatan tersebut. Justru perbedaan persepsi itulah inti security dilemma, yakni sesuatu yang bagi satu pihak merupakan instrumen keamanan dapat terlihat sebagai ancaman bagi pihak lainnya.

Hal lain yang membuat A Game of Thrones menarik dari perspektif Hubungan Internasional adalah fungsi aliansi. Dalam dunia George R. R. Martin, pernikahan hampir tidak pernah sekadar menjadi urusan dua individu. Ia menghubungkan keluarga, wilayah, kekayaan, tentara dan klaim politik. House Stark terhubung dengan House Tully. Robert Baratheon menikahi Cersei Lannister. Hubungan darah dan perkawinan menciptakan jaringan kewajiban politik yang pada saat krisis dapat berubah menjadi akses terhadap pasukan dan sumber daya.

Hal tersebut mengingatkan kita bahwa aliansi dalam politik internasional juga tidak selalu dibentuk karena negara-negara yang terlibat didalamnya saling menyukai. Negara beraliansi ketika mereka melihat adanya kepentingan yang dapat dipertemukan, ancaman yang perlu diseimbangkan, atau keuntungan strategis yang terlalu penting untuk dilewatkan. Tidak ada ungkapan yang lebih realistis daripada gagasan bahwa politik tidak mengenal persahabatan permanen, melainkan kepentingan yang terus dinegosiasikan.

Dunia internasional memberikan banyak contoh mengenai bagaimana perubahan persepsi ancaman dapat mengubah pilihan aliansi. Finlandia dan Swedia selama beberapa dekade mempertahankan kebijakan military non-alignment. Namun invasi penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 mengubah kalkulasi keamanan keduanya. Pada Mei 2022, Finlandia dan Swedia mengajukan keanggotaan NATO. Finlandia resmi menjadi anggota pada April 2023, disusul Swedia pada Maret 2024. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa aliansi bukan sesuatu yang statis. Ketika lingkungan keamanan berubah, negara dapat mendefinisikan kembali siapa yang dibutuhkan sebagai sekutu dan berapa harga yang bersedia dibayar untuk memperoleh jaminan keamanan.

Namun A Game of Thrones juga mengingatkan kita agar tidak memahami kekuasaan terlalu sempit. Pasukan memang penting. Wilayah dan kekayaan juga penting. Tetapi informasi dapat sama menentukan dengan sumber daya tersebut.

Sejarah bahkan memberikan contoh ketika informasi hampir sama berharganya dengan kekuatan militer. Pada Oktober 1962, pesawat pengintai U-2 Amerika Serikat memotret instalasi rudal Soviet yang sedang dibangun di Kuba. Foto-foto tersebut memberikan bukti terverifikasi mengenai keberadaan rudal ofensif Soviet hanya sekitar 150 kilometer dari wilayah Amerika Serikat. Informasi itulah yang kemudian sampai ke Presiden John F. Kennedy dan menjadi salah satu pemicu Krisis Misil Kuba, saat dunia berada sangat dekat dengan konfrontasi nuklir. Dalam situasi seperti itu, mengetahui apa yang dimiliki dan sedang dilakukan lawan menjadi bagian dari kekuatan itu sendiri.

Karakter-karakter yang memahami siapa mengetahui apa, siapa menginginkan apa, dan siapa menyembunyikan apa mempunyai sumber kekuatan tersendiri. Informasi dapat menghasilkan pengaruh bahkan ketika seseorang tidak mempunyai pasukan terbesar.

Dalam politik internasional modern, logika ini tidak sulit ditemukan. Intelijen, informasi, diplomasi, kontrol atas narasi, kemampuan ekonomi dan akses terhadap jaringan politik semuanya dapat menjadi instrumen kekuasaan. Negara yang paling banyak memiliki tank belum tentu selalu menjadi aktor yang paling mampu menentukan hasil politik. Kekuasaan tidak hanya soal apa yang seseorang miliki, tetapi juga apa yang dapat ia lakukan dengan apa yang dimilikinya.

Lalu, Apa yang Dapat Dipelajari Hubungan Internasional dari Westeros?

A Game of Thrones menarik karena George R. R. Martin menempatkan para karakternya dalam kondisi ketika kekuasaan terbatas, informasi tidak sempurna, kepercayaan rapuh, dan konsekuensi dari kesalahan membaca lawan dapat sangat mahal. Kondisi-kondisi tersebut juga menjadi persoalan mendasar dalam politik internasional.

Negara tidak pernah mengetahui sepenuhnya niat negara lain. Sekutu tidak dapat memberikan jaminan bahwa kepentingan mereka selamanya akan sama. Kekuatan yang dibangun untuk pertahanan dapat dipersepsikan sebagai ancaman. Moralitas harus berhadapan dengan kalkulasi kepentingan. Dan ketika institusi tidak mampu memberikan jaminan keamanan, aktor mempunyai insentif lebih besar untuk mengandalkan kemampuannya sendiri.

Barangkali karena itulah A Game of Thrones begitu menarik dibaca melalui kacamata Hubungan Internasional. Di permukaan, kita sedang membaca cerita tentang Winterfell, King's Landing, keluarga Stark dan Lannister. Tetapi beberapa halaman kemudian, tanpa disadari kita sedang membaca persoalan yang selama berabad-abad menghantui politik dunia: siapa yang dapat dipercaya, siapa yang harus ditakuti, kapan sebuah aliansi diperlukan, dan berapa banyak kekuasaan yang dibutuhkan agar kita merasa aman?

Sebab dalam Westeros, sebagaimana dalam politik internasional, masalahnya bukan sekadar bahwa setiap aktor menginginkan kekuasaan. Masalahnya adalah bahwa tidak seorang pun pernah benar-benar tahu berapa banyak kekuasaan yang sudah cukup untuk membuat dirinya aman.