Menkeu Terima Kunjungan Gubernur URI, Bahas Draf Perpres Operasional Kampus
PerbesarMenteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menerima kunjungan Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) Donny Ermawan Taufanto di kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Senin (28/9) .
Pertemuan itu membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar aturan operasional URI.
Berdasarkan keterangan yang diunggah di Instagram Menkeu, pembahasan dilakukan sebagai bagian dari persiapan, termasuk dukungan anggaran, agar URI segera menjalankan perannya dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
URI merupakan lembaga pendidikan kepemimpinan nasional yang dibentuk di bawah Kabinet Merah Putih dengan misi utama mencetak calon pejabat nasional. Sistem pendidikannya menyatukan jalur mulai dari Sekolah Unggulan Garuda, perguruan tinggi, hingga pembinaan di Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Pemerintah telah menyiapkan lahan di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat, sebagai kampus permanen URI. Untuk tahap awal, operasional memakai kantor sementara di bekas gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Menurut Donny, fungsi URI berbeda dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), meski sama-sama membina calon pejabat nasional.
"Kalau Lemhannas fokus pada ketahanan nasional. Kalau URI lebih banyak pada pendidikan managerial skills yang dilengkapi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, karakter, integritas tinggi, serta kejujuran," tutur Donny di situs resmi URI, Kamis (23/7).
Program URI telah berjalan melalui Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) sejak 20 Mei 2026 untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Angkatan pertamanya terdiri atas 399 pegawai baru BUMN.
Ke depan, Presiden Prabowo Subianto melalui URI berencana mendirikan 10 kampus dengan program pendidikan tinggi berskema beasiswa yang sepenuhnya ditanggung negara.
Lulusannya akan memperoleh gelar akademik resmi seperti perguruan tinggi pada umumnya. Seluruh pembiayaan dan anggaran operasional bersumber dari APBN.
Penulis: Zulfa Salman