Mundur dan Pemakzulan

Ilustrasi Gibran Rakabuming Raka di tengah desakan mundur dan pemakzulan (Sumber: chatgpt.com)

Gibran Rakabuming Raka seolah "di ujung tanduk" atau terhimpit. Isu tentang desakan mundur dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia muncul dari berbagai komentar dari istana, anggota parlemen, sebagian aktivis dan profesor sampai kaum oposan, baik di dunia maya maupun di ruang publik. Apa yang akan terjadi sembari kita melihat seperti apa dan bagaimana perkembangan politik dan hukum di tanah air? Siapa yang membuat Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terhimpit? Lazimnya, kelemahan dan titik celah itu muncul dari diri sendiri. Di luar itu, mereka mencari pembenaran sekaligus Gibran Rakabuming Raka bukanlah cerita dongeng.

Paling tidak ada tiga hal kenapa ada desakan mundur dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Marilah kita lihat!

Pertama, perspektif politik. Gibran Rakabuming Raka bisa "maju kena mundur kena." Jika Gibran Rakabuming Raka mundur, maka pihak yang berseberangan akan melihatnya sebagai kesalahan. Jika Gibran Rakabuming Raka bertahan (tetap maju sebagai Wakil Presiden), maka dia dianggap cuma mengulur waktu.

Nah, ketika Gibran Rakabuming Raka ancang-ancang memakai jalur PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), maka orang juga akan melihatnya sebagai kesibukan mengurus yang tidak urgen. Bukankah putusan Mahkamah Agung (MA) sudah final? Melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sebenarnya akan menjadi naif bagi Gibran Rakabuming Raka (sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra).

Kedua, secara hukum. Konsekuensinya adalah tidak ada gunanya dia "bermain ria" karena inkracht dari hasil putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencabut Surat Keterangan (Suket No. 9149/D.D1/KS/2019), maka dia bukan siapa-siapa lagi sebagai Wakil Presiden, sekalipun dia mencoba melakukan Peninjauan Kembali di PTUN. Jika Gibran Rakabuming Raka menggugat, ya silakan saja.

Tapi, dia akan mengalami jalan buntu, istilahnya ne bis in idem, secara harfiah berarti "seseorang tidak boleh dituntut atau diadili lebih dari satu kali atas perkara yang sama." Jelas, kan? Dia dalam posisi yang susah untuk berkelik.

Ketiga, persfektif budaya. Rasa malu sudah tidak lagi mempan dalam dunia politik praktis. Begitulah pula bagi Gibran Rakabuming Raka akan menanggung malu kalau dimakzulkan. Dia juga lebih tahu tentang dirinya dirinya kalau ada rasa malu saat mundur sebagai Wakil Presiden. Dalam sejarah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menjadi gambaran nyata yang memecahkan rekor tentang pemakzulan atau mundur di tengah jalan pemerintahan karena masalah ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat.

Terkait dengan budaya malu, muncul pertanyaan. Apa itu etika? Apa itu fatsun politik? Apa itu hukum? Apa itu malu? Kita saja atau para pejabat tidak bisa dijamin bersih. Yang penting senang dan yang penting demi kepentingan.

Secara budaya permisif dalam kehidupan politik, Gibran Rakabuming Raka telah melanggar konstitusi. Dia berani mengutak-atik dan melabrak aturan main itu demi sebuah kenikmatan tersendiri. Dia dicaci maki, celaan atau hujatan itu masalah lain. Namanya juga politik kuasa, malu atau tidak masuk dalam wilayah samar-samar.

***

Sekitar dua hari, dia sudah berniat mundur sebelum Gibran Rakabuming Raka mengajukan pernyataan mengundurkan diri secara resmi sebagai Wakil Presiden di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Pertanyaannya: Jika Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mundur atau dimakzulkan, apakah berbagai masalah Indonesia bisa selesai? Apakah kepedulian pada orang miskin atau rakyat jelata (meski suara mereka diperjualbelikan sekaligus korban), masalah pengangguran, daya beli masyarakat yang rendah, penegakan hukum, utang luar negeri, dan korupsi, misalnya akan lebih baik dari sebelumnya? Saya kira, waktu akan berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Karena itu, secara politis, Gibran Rakabuming Raka lebih dahulu "dibereskan" dengan cara mundur atau dimakzulkan. Tidak heran, langkah yang harus ditempuh supaya tetap terbangun pemerintahan yang efektif adalah mengurut tentang siapa dan apa penyebabnya.

Jadi, cukuplah masalah Gibran Rakabuming Raka yang mundur sebagai Wakil Presiden menjadi pembelajaran bagi kita. Menjadi pembelajaran juga bagi para elite ketika legitimasi demokrasi mesti seiring legitimasi hukum, termasuk hukum administrasi.