Community Guidelines vs Regulasi: Mencari Jalan Tengah Menata Ruang Digital

Studi kasus overclaim produk herbal di internet

Pexels/Yan Krukau

Era digital menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam penyebaran informasi. Salah satu fenomena yang mencolok adalah maraknya promosi produk herbal yang mengklaim manfaat berlebihan (overclaim) di media daring. Di balik klaim "obat ajaib" ini, terdapat disinformasi yang menyesatkan konsumen dan berpotensi membayakan kesehatan. Di Indonesia, fenomena ini menciptakan tantangan serius, tidak hanya bagi konsumen yang sering kali dibingungkan oleh klaim-klaim yang tidak terbukti, tetapi juga bagi pemerintah yang senantiasa berusaha melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperlihatkan tren pelanggaran promosi dan iklan produk herbal obat bahan alam selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di media online selalu diatas 50% dan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan di media non online. Dari hasil pengawasan tahun 2023 diketahui juga bahwa sebanyak 87,21% mencantumkan klaim hoaxs dan menyesatkan masyarakat. Sedangkan dari sisi pembuat iklannya sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh akun perseorangan sebesar 70,16%. Hal ini semakin diperparah dengan maraknya produk ilegal yang diperjualbelikan di media internet, terkait hal ini di tahun 2024 BPOM juga telah menutup 23.994 link yang menjual produk Obat Bahan Alam ilegal yang ada di media internet. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa semakin maraknya peredaran produk khususnya produk herbal di media internet yang membutuhkan intervensi serius dari berbagai pihak yang terkait.

Community Guidelines: Kebijakan yang Terbatas?

Berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Youtube dan TikTok telah menerapkan community guidelines untuk mengatur konten yang diposting oleh penggunanya. Pedoman ini bertujuan untuk menjaga ruang digital tetap aman dan sehat termasuk membatasi promosi produk kesehatan yang menyesatkan. Di atas kertas, kebijakan ini terlihat menjanjikan. Platform media sosial berupaya menghapus klaim produk yang dianggap palsu atau tidak berdasar.

Namun, pada praktiknya, community guidelines sering kali tidak cukup efektif. Ada beberapa alasan utama untuk ini. Pertama, deteksi otomatis yang digunakan oleh platform digital masih memiliki banyak keterbatasan terutama terkait minimnya sumber data yang digunakan sebagai basis dalam melakukan deteksi dan filter otomatis, sebagai contoh dalam mendeteksi suatu produk herbal berbahaya atau tidak, tentunya diperlukan negative list dari otoritas terkait yang memberikan data kepada platform. Algoritma yang digunakan juga tidak selalu dapat membedakan antara informasi yang benar dan yang salah atau apakah suatu produk ilegal atau sudah terdaftar. Banyak konten yang lolos dari penyaringan meski mengandung informasi yang menyesatkan. Bisa disimpulkan, masih maraknya pelanggaran produk overclaim yang masih lolos dari pengawasan juga disebabkan karena sistem deteksi otomatis terkadang belum cukup bisa diandalkan untuk memverifikasi informasi suatu produk sebelum dimuat di laman platform.

Selain itu, community guidelines platform media sosial lebih reaktif daripada proaktif. Biasanya, konten baru akan dihapus atau diatur ulang setelah ada laporan dari pengguna atau rekomendasi otoritas yang berwenang. Hal ini berarti bahwa produk herbal dengan klaim menyesatkan bisa terus dipromosikan selama tidak ada pengguna atau otoritas berwenang yang melaporkannya atau algoritma tidak mendeteksi pelanggaran. Dengan sifat penyebaran informasi yang cepat di media sosial, kerugian bagi konsumen bisa terjadi sebelum ada tindakan apapun.

Regulasi Pemerintah: Sudah efektifkah?

Di sisi lain, regulasi pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga konsumen dari praktik promosi yang tidak sesuai ketentuan. Di Indonesia, BPOM bertanggung jawab untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan melalui mekanisme pengawasan full spectrum mulai dari sebelum produk beredar hingga setelah diedarkan. BPOM mempunyai regulasi yang mengatur peredaran produk di media internet melalui Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2024 yang mengatur lebih komprehensif mengenai pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Fokus utama dari regulasi ini mencakup berbagai jenis produk seperti obat, bahan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang diperdagangkan melalui platform daring. Dalam regulasi ini juga mengatur pengawasan produk obat herbal dan suplemen kesehatan yang sering kali dipromosikan secara overclaim.

Pemerintah sering kali menghadapi tantangan untuk menegakkan regulasi secara efektif dalam dalam menjangkau platform internasional dan cross border e-commerce. Platform internasional sering kali beroperasi di luar batas yurisdiksi negara tertentu yang menyebabkan berbagai tantangan hukum dalam hal regulasi dan pengawasan. Hal ini disebabkan platform seperti Meta, TikTok, X, dan marketplace seperti Amazon atau eBay mempunyai community guideline tersendiri yang berlaku secara global. Tentunya ini menimbulkan kendala tersendiri dalam melakukan pengawasan, misalnya ketika suatu akun melakukan pelanggaran menjual produk ilegal di platform, pemerintah tidak serta merta dapat meminta informasi akun oknum yang melakukan pelanggaran tersebut untuk segera dilakukan penelusuran lebih lanjut dikarenakan adanya kebijakan perlindungan data pribadi oleh platform. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk menuntut tanggung jawab platform terkait praktik bisnis atau konten yang tidak sesuai dengan regulasi setempat. Setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda terkait perlindungan konsumen, pengawasan produk, dan penyebaran informasi. Namun, platform internasional mungkin tidak selalu patuh terhadap semua regulasi setempat di setiap negara tempat mereka beroperasi.

Kembali ke persoalan maraknya overclaim produk herbal yang bertebaran di media sosial, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam hal kecepatan. Proses penutupan link takedown sebagai upaya korektif untuk meminimalisir maraknya disinformasi produk yang merugikan masyarakat tampaknya belum cukup efektif untuk menekan angka pelanggaran. Kecepatan seseorang untuk membuat link iklan baru setelah ditutup bagaikan istilah “ditutup satu tumbuh seribu” membuat penanganan ini tak berkesudahan. Pelanggar dapat dengan mudah membuat akun dan link iklan baru untuk kembali menjual produk secara overclaim. Diperlukan upaya pencegahan yang lebih massive melalui pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, platform digital, hingga masyarakat.

Mencari Jalan Tengah: Kolaborasi Pemerintah dan Platform Digital

Dengan adanya kelemahan baik dalam community guideline maupun regulasi pemerintah, solusi yang paling efektif tampaknya terletak pada kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah, platform dan masyarakat memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

1. Kolaborasi Pemerintah dan Platform Digital

Pemerintah memiliki peran regulatif dan pengawasan yang vital, namun tanpa kolaborasi dengan platform digital, banyak aturan mungkin tidak akan terimplementasi dengan efektif. Platform seperti meta, TikTok, dan lainnya harus terlibat secara proaktif dalam proses ini:

• Integrasi data sharing :

Platform dapat bekerjasama dengan pemerintah misalnya dalam kasus ini, platform dapat berkolaborasi dengan BPOM untuk mengintegrasikan database produk terdaftar dan informasi produk yang sudah dilarang (negative list) ke dalam sistem platform sehingga sistem deteksi otomatis mereka bisa lebih proaktif dan mengidentifikasi konten mana yang layak untuk diunggah ke laman platform.

• Peningkatan Teknologi Deteksi di Platform Digital

Pemanfaatan teknologi canggih seperti AI untuk otomisasi pengawasan konten yang lebih efektif oleh pemerintah dan platform serta sistem verifikasi untuk identifikasi konten yang sesuai ketentuan. Teknologi seperti big data analysis juga dapat digunakan untuk menganalisis tren suatu kasus sehingga dapat dicegah dikemudian hari.

• Kolaborasi dengan Organisasi/ Komunitas Pemeriksa Fakta:

Platform digital dan pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi dan komunitas pemeriksa fakta (fact-checking) independen untuk menyaring dan memverifikasi informasi. Di Indonesia, organisasi seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dapat menjadi mitra strategis untuk melawan disinformasi.

• Public Campaign Bersama:

Kedua pihak dapat meluncurkan kampanye edukasi yang lebih besar untuk mengedukasi pengguna tentang dampak dari menyebarkan informasi palsu dengan melihat dari 2 sudut pandang yaitu pemerintah dan platform digital.

2. Penguatan Peran Masyarakat

Edukasi masyarakat merupakan langkah penting dalam mengurangi efek disinformasi. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu mengidentifikasi informasi yang tidak akurat dan tidak terverifikasi kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan :

• Program Literasi Digital:

Sosialisasi dan KIE mengenai literasi digital harus lebih digalakkan, termasuk cara memverifikasi informasi dan memilih produk sesuai ketentuan.

• Penggunaan Aplikasi untuk Cek Fakta:

Mendorong penggunaan tools atau aplikasi yang mendukung verifikasi fakta secara mandiri dapat membantu masyarakat membedakan informasi yang benar dan tidak. Sebagai contoh dalam kasus ini, BPOM mempunyai aplikasi BPOM Mobile yang berisi produk yang terdaftar dan terdapat informasi termasuk klaim yang telah disetujui BPOM, atau BPOM Public Warning yang berisi negative list produk berbahaya mengandung bahan kimia obat.

• Partisipasi masyarakat dalam pengawasan :

Masyarakat dapat berperan dalam melaporkan konten yang dianggap menyesatkan ke platform atau otoritas terkait juga menjadi kunci dalam menjaga ekosistem digital yang sehat.

3. Peningkatan Tanggung Jawab Platform

Platform harus mengambil peran yang lebih besar dalam mengawasi konten yang diposting melalui :

• Community Guidelines yang Lebih Ketat:

Penyusunan pedoman komunitas yang lebih detail dan ketat, menyesuaikan regulasi negara setempat, dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Community guidelines yang lebih ketat bisa selaras dengan peraturan pemerintah. Platform dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan bahwa aturan yang diterapkan mencakup aspek-aspek hukum yang berlaku, seperti standar legalitas dan klaim produk yang dipasarkan secara daring.

• Fitur Pelaporan dan Verifikasi:

Platform dapat menyediakan mekanisme yang lebih mudah bagi pengguna untuk melaporkan konten yang dianggap menyesatkan. Di sisi lain, platform harus menyediakan verifikasi fakta yang cepat untuk mencegah penyebaran informasi palsu.

• Respon Cepat Terhadap Laporan:

Meningkatkan efisiensi dalam menanggapi laporan dari pengguna tentang konten yang mencurigakan atau menyesatkan. Alih-alih hanya mengandalkan laporan dari pengguna, platform harus lebih proaktif dalam mencari dan menghapus konten yang melanggar community guidelines. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan tim moderasi serta mengintegrasikan sistem otomatis yang lebih efektif untuk menyaring konten.

4. Sinergi Regulasi dan Teknologi

Sinergi antara inovasi teknologi dan kerangka regulasi yang adaptif dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi disinformasi secara efisien:

• Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi

Di sisi lain, regulasi yang efektif harus dapat mengikuti perkembangan teknologi. Kebijakan yang kaku dan tidak diperbarui sesuai dengan kemajuan teknologi akan sulit diterapkan. Misalnya, regulasi tentang produk obat atau makanan yang dipromosikan secara daring harus mencakup elemen baru yang muncul di platform digital, seperti penggunaan influencer, AI, dan algoritma iklan tertarget. Dengan kata lain, regulasi harus bersifat dinamis, responsif, dan disusun sedemikian rupa agar dapat diterapkan di lingkungan teknologi yang berubah cepat.

• Integrasi Sistem:

Mengintegrasikan sistem pelaporan dan pengawasan antara pemerintah dan platform untuk respon yang lebih cepat terhadap pelanggaran.

• Kebijakan Data:

Memfasilitasi kebijakan pertukaran data yang aman antara pemerintah dan platform, dengan mempertimbangkan privasi dan perlindungan data pengguna.

Kesimpulan

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan platform digital adalah solusi yang paling efektif dalam menghadapi maraknya disinformasi produk herbal di media internet. Masing-masing pihak memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi konsumen. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menegakkan regulasi, platform harus meningkatkan sistem deteksi mereka, dan diharapkan masyarakat menjadi lebih kritis dalam menerima informasi daring. Hanya dengan sinergi ini, disinformasi dapat ditekan dan masyarakat terlindungi dari produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan.