Upaya Mengatasi Krisis Pembelajaran di Sekolah

Untuk mengatasi krisis pembelajaran, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar Episode Kelima Belas, yakni Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, secara daring.

Belum lama ini, Menteri Nadiem mengungkapkan bahwa dengan merujuk berbagai studi nasional maupun internasional, krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Krisis pembelajaran semakin bertambah karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran.

“Untuk literasi, learning loss ini setara dengan enam bulan belajar. Untuk numerasi, learning loss tersebut setara dengan lima bulan belajar,” ucap Menteri Nadiem. Namun, penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat) efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pademi Covid-19. Artinya, kata Nadiem, efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif.

Keunggulan Kurikulum Merdeka

Kalau kita cermati, ada beberapa keunggulan Kurikulum Merdeka. Pertama, lebih sederhana dan mendalam karena fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan fasenya. Tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik, tidak ada program peminatan di SMA, akan tetapi peserta didiklah yang diberi kebebasan memilih mata pelajaran mana yang sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Lalu sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

Kedua, penerapan Kurikulum Merdeka lebih relevan dan interaktif di mana pembelajaran melalui kegiatan projek akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila.

Ketiga, dalam kurikulum Merdeka Belajar, tidak akan ada pemaksaan, baik pada guru maupun siswa, dalam penerapan (kurikum Medeka Belajar ini) ini selama dua tahun ke depan.

Satuan pendidikan dapat memilih tiga opsi dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023, yakni (1) menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan; (2) menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan; dan (3) menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.

Sejak Tahun Ajaran 2021/2022, Kurikulum Merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum Prototipe ini telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PGP) dan 901 Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran paradigma baru. Mulai tahun 2022, Kurikulum Merdeka dapat diterapkan di satuan pendidikan meskipun bukan Sekolah Penggerak, mulai dari TK-B, SD dan SDLB kelas I dan IV, SMP dan SMPLB kelas VII, SMA dan SMALB dan SMK kelas X.

Tegantung Kesiapan dan Kemauan

Yang perlu diingat bahwa kurikulum ini adalah opsi atau pilihan bagi sekolah, sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Tidak ada transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan guru-gurunya merasa terpaksa.

Dengan Kurikulum Merdeka, setiap sekolah dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum atau tidak, sepenuhnya bergantung pada kesiapan masing-masing. Karena kunci keberhasilan sebuah perubahan kurikulum adalah kalau kepala sekolah dan guru-gurunya memilih untuk melakukan perubahan tersebut.

Penerapan Kurikulum Merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Perubahan struktur mata pelajaran akibat penerapan Kurikulum Merdeka tidak akan merugikan guru. Semua guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan Kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut.

Disambut Antusias

Lantas bagaimana implementasi Kurikulum Merdeka ini di lapangan? Baik guru maupun kepala sekolah menyambut program ini dengan antusias seperti Joko Prasetyo, guru SMP Negeri 2 Temanggung, Jawa Tengah, yang mengatakan bahwa dahulu saat mengajar guru terbelenggu dengan kriteria kelulusan minimal (KKM), sedangkan di Kurikulum Merdeka guru lebih fleksibel untuk berkreasi semaksimal mungkin, dan siswa juga lebih dihargai proses dan pencapaiannya.

Guru kelas di SD Negeri 005 Sekupang Kota Batam, Stevani Anggia Putri, juga menyampaikan antusiame yang sama, dengan menerapkan Kurikulum Merdeka, ia merasakan perubahan yang signifikan di sekolahnya. Ia merasa lebih berkesempatan mengetahui minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. “Asesmen pembelajaran cukup efektif untuk membantu saya memetakan kebutuhan siswa,” katanya. Sebagai guru ia dapat menyusun metode serta strategi pembelajaran yang sesuai minat dan profil siswa.

Anggi berpesan kepada rekan sejawatnya agar menyadari bahwa guru ibarat petani dan siswa ibarat benihnya maka dengan kemampuan merawat benih dengan baik, benih yang kita tanam akan tumbuh berkualitas.

Harapan kita semua, terutama para pendidik, semoga dengan penerapan Kurikulum Merdeka kita bisa memberikan fasilitas dan pengajaran yang sesuai kebutuhan siswa untuk mencetak Pelajar Pancasila yang mampu bersaing di masa depan.