Pancasila Yang Ramai Tapi Sunyi di Yogyakarta

Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden dan kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Legislatif (Pileg 2014) seolah memberi suntikan baru bagi Pancasila, dalam arti pewacanaannya di dalam publik maupun formalisasinya dalam kelembagaan negara. Hal ini dapat dilhat dari pertama, semaraknya kegiatan terkait Pancasila di level publik seperti seminar, pameran lukisan, festival dan lain-lain. Acara seperti ini biasanya mewarnai “Pekan Pancasila” yang digelar oleh Pemerintah. Kedua, pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), ia adalah lembaga nonstruktural yang didirikan pada tahun 2017. Lembaga itu kemudian pada perkembangannya berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Namun sesungguhya, gegap-gempita atas-nama Pancasila itu sudah dikerjakan semenjak zaman Orde Baru (Orba). Pada waktu Suharto berkuasa, penataran P4, hubungan industrial pancasila, dan asas tunggal Pancasila tentunya menjadi hal-hal yang tidak saja harus didengar oleh masyarakat tetapi juga harus diterimanya.

Terdapat sejumlah opini publik yang mengatakan sesungguhnya Suharto hanyalah mengatasnamakan Pancasila untuk mengejar kepentingan pribadi dan kroninya serta untuk melanggengkan kekuasaan selama 32 tahun. Pendapat seperti itu dapat dijumpai data-data penguatnya dengan banyaknya pelanggaran HAM dan merebaknya Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) semasa Orba.

Kembali ke Pancasila “zaman now” khususnya di Yogyakarta, “Pekan Pancasila” 2017 dimarakkan dengan berbagai kegiatan di Yogyakarta. Kegiatan-kegiatan itu antara lain Mural Pancasila di tembok Stadion Kridosono dan “Pancasila Agawe Guyub”. Pancasila Agawe Guyub itu dalam teknisnya adalah perayaan hari lahir (harlah) Pancasila yang diselenggarakan di Pagelaran Kraton Yogyakarta pada 1 Juni 2017.

Pada acara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan HB X, berorasi bahwa “Pancasila selama ini hanya sering disebut sebagai slogan belaka oleh masyarakat Indonesia namun, tak semua memahami dan mengamalkan ideologi tersebut dalam hidup sehari-hari”(KR, Kamis 1 Juni 2017).

Jika dilihat dari rangkaian acara peringatan harlah Pancasila dan pembentukan BPIP, Pancasila telah ramai dan riuh di angkasa. Namun dalam tataran pengamalan/implementasi Pancasila, bisa jadi hal itu masih sunyi. Kesunyian Pancasila dalam implementasi dapat dijumpai dengan jelas di Yogyakarta.

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan indikasi kuat tidak dapat diwujudkannya Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan Sosial. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan masalah serius DIY. Provinsi yang berpredikat “Istimewa" ini senyatanya adalah Provinsi paling miskin di Jawa, peringkat nomor 3 termiskin di Indonesia, dan Provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Dua masalah itu telah diakui oleh Gubernur DIY. Dalam pidatonya yang berjudul “Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, Sri Sultan HB X mengatakan: “jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2017 adalah sekitar 48.000 jiwa atau sekitar 13.02 per sen, masih cukup tinggi apabila dibanding dengan presentase penduduk miskin nasional sebesar 10,96 per sen”. Sri Sultan HB X juga menyebut “terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara warga kaya dan warga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan angka Rasio Gini sebesar 0.432, tertinggi di Indonesia”. (Visi dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022).

Namun, upaya pengentasan kemiskinan di DIY belum berjalan di jalur yang benar. Program-program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini tidak terlepas dari “Kebijakan Upah Murah” yang diplih oleh Pemda DIY. Pada faktanya, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY 2018 yang semuanya di bawah Rp 2 Juta, berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk miskin dan lebarnya jurang ketimpangan.

Dengan demikian, Pemda DIY telah gagal dalam mewujudkan hak konstitusional dan hak hukum buruh di DIY untuk mendapatkan “pekerjaan dan penghidupan yang layak", serta kebijakan upah murah terindikasi tidak berkesusaian dengan Pancasila

Selain masalah upah murah/ketidakadilan pengupahan, implementasi Pancasila juga nampak sunyi dalam hal keberagaman. Aktivitas intoleransi merebak di Yogyakarta, sehinga menyebkan ia menjadi provinsi yang semakin tidak toleran. Bahkan sempat terjadi tindak kekerasan pada pemeluk agama minoritas.

Sebagai contoh, Jemaat Gereja Katolik St. Lidwina Bedog di Sleman, diserang oleh seorang pemuda dengan menggunakan senjata tajam pada Februari 2018. Serangan yang lebih melibatkan banyak orang juga pernah terjadi sebelumnya, sekitar empat tahun silam, aksi penyerangan terhadap jemaat yang melakukan ibadah doa Rosario terjadi di kompleks STY YKPN Ngaglik, Sleman. Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), penyerangan terjadi pada Kamis malam, 29 Mei 2014, di kediaman Julius Felicianus. Dua hari setelahnya, penyerangan kembali terjadi terhadap Majelis Jemaat Gereja Pantekosta Indonesia di Pangukan, Tridadi, Sleman. Mengutip pemberitaan Tempo, penyerangan dilakukan oleh “massa berjubah dan berpeci” pada Minggu, 1 Juni 2014.

Sementar itu, The Wahid Institute (kini Wahid Foundation) menobatkan Yogyakarta sebagai kota paling tak toleran nomor dua di Indonesia pada 2014. Dari total 154 kasus intoleransi serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dicatat Wahid Foundation sepanjang tahun itu, 21 peristiwa terjadi di Yogya. Setahun kemudian, 2015, peringkat Yogya sebagai kota intoleran turun ke nomor empat. Dari 190 pelanggaran yang dicatat Wahid Foundation, 10 terjadi di kota pelajar ini.

Pada 2016, CNN penah membuat laporan yang menyatakan Yogya menjadi kota yang semakin tidak toleran. Dengan beberapa indikasi mulai dari pelarangan pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” di kantor AJI pada perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia hingga penganganan demonstrasi mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Kamasan.

Di samping masalah toleransi, pembangunan hotel dan mall yang marak di Yogyakarta dalam beberapa tahun juga berpotensi menimbulkan masalah. Pembangunan hotel, mall, dan apartemen yang masif dan terkesan tidak ramah lingkungan pernah dianggap sebagai biang keladi banjir, keringnya sumur warga dan kesumpekan Yogyakarta. Ketidakpuasan dan kritik warga Yogyakarta terhadap maraknya pembangunan hotel dan mall setidaknya dapat dilihat dari populernya tagar #JogjaOraDidol, #JogjaAsat, #JogjaIstimewaHotelnnya dan lain sebagainya.

Di tengah kensunyian implementasi Pancasila lebih khusus tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan Sosial, akan digelar hingar-bingar perayaan harlah Pancasila tahun ini, salah satunya dengan Konser Slank di UGM yang disertai dengan beberapa orasi dari pejabat pemerintahan maupun akademisi pada 1 Juni 2018.

Semoga “kerja kerja kerja “untuk mensemestakan Pancasila tidak hanya berhenti pada dataran lagu, slogan, dan orasi. Mengingat telah nyata terjadi situasi yang tidak “Pancasilais” di Yogyakarta, yaitu upah murah yang berbanding lurus dengan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi serta intoleransi